Utang luar negeri
Oleh : Deti Murni (Penulis Ideologis)
Ada yang tidak biasa di negeri ini, saat utang menggunung dianggap biasa dan bila hutang berkurang dianggap prestasi dan menjadi peluang untuk berhutang kembali. Budaya berhutang sepertinya suatu kewajiban di negeri ini, hal ini dicontohkan oleh Negara yang seakan bangga dengan prestasi utang yang melilit pinggang. Setali tiga uang budaya berhutang ini disosialisasikan kepada rakyat dengan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pinjaman sehingga rakyatpun tak segan untuk berhutng demi gaya hidup.
Dilansir dari laman media online bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada oktober 2022 kembali menurun. Posisi ULN pada akhir oktober 2022 tercatat sebesar 390,2 miliar dollar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2022 sebesar 395,2 miliar dolar AS. Pernyataan ini dianggap sebagai satu hal yang positif, apalagi dianggap posisi ULN Pemerintah relative aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah. Dalam kacamata system kapitalisme utang pemerintah dianggap satu hal yang wajar karena untuk pembangunan.
Adanya paradigma yang salah tentang konsep hutang suatu Negara. Dari sisi hubungan luar negeri, utang dapat menjadi alat pengendali Negara pemberi utang. Karena dengan ketergantungan Utang Luar Negeri sejatinya kedaulatan Negara terancam. Negara menjadi lemah karena setiap Negara pemberi utang mensyaratkan sejumlah kebijakan yang harus diambil Negara peminjam. Negara pemberi utang akan mudah mengendalikan kebijakan di Negara peminjam karena mereka memiliki kekuatan dana untuk mengintervensi.
Dari sisi dalam negeri, menunjukan adanya salah kelola sumber daya alam yang sangat melimpah, SDA yang melimpah ini bila benar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat menjadi sumber dana yang besar untuk negara. Tapi yang terjadi sebaliknya, kekayaan alam negeri ini satu per satu tergadai menjadi penjamin utang. Namun system ekonomi kapitalisme telah menjebak Negara sehingga Negara menjadi tidak berdaya. Utang LN adalah jebakan penjajahan ekonomi bagi negeri kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Inilah masalah yang mendasar di negeri ini, salah kelola negeri. Sistem ekonomi yang digunakan negeri ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis utang. Pembiayaan APBN sebagian besar dari utang dan pajak yang dipungut Negara. Negara telah kehilangan sumber-sumber pendanaan karena sebagian besar sumber daya alam telah dikuasai swasta dan asing.
Melihat kondisi ini, tidak akan terjadi perbaikan ekonomi bila tetap memberlakukan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam paradigma kapitalisme tidak ada yang gratis, utang ribawi ini memiliki bahaya politis atas negeri. Jelas utang semacam ini hukumnya haram karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’. Utang inilah yang akan dijadikan alat camput tangan dan kontrol asing terhadap kebijakan negeri. Kedaulatan negeri terancam, asing akan mudah mencaplok satu per satu asset negeri dan pada akhirnya Negara tergadai. Padahal Allah swt. Telah berfirman yang artinya “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman.” (TQS. An-Nissa [4]:141)
System politik ekonomi Islam akan menjadikan Negara Islam kuat dan berdaulat dan tidak tunduk kepada asing.
Daulah Islam yang selanjutnya kita sebut Khilafah, utang bukanlah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Pemimpin dalam Daulah Khilafah memiliki dua fungsi utama sebagai raa’in dan junnah bagi umat.
Khalifah sebagai Raa’in, “Imam (Kalifah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Khalifah sebagai raa’in memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Sang pemimpin daulah Khilafah akan memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dalam daulah agar membawa kesejahteraan bagi umat. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menerapkan sistem ekonomi Islam, dalam Sistem ini Negara memiliki banyak sumber pendapatan, dapat dikelompokan menjadi tiga tiga pos besar yaitu harta kepemilikan Negara, hasil pengelolaan harta kepemilikan umum dan sumber pendapatan lain seperti zakat. Sang Khalifah tidak akan berutang, apalagi dengan Negara kafir penjajah yang akan mengancam kedaulatan negeri.
Daulah Khilafah sebagai Junnah, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya." (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Bisa dibayangkan kondisi Negara ini, pastinya akan makmur dan terjamin, kondisi keuangan Negara akan sehat karena didukung dari banyak sumber pendapatan ditambah dengan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil. Pendapatan Negara akan mampu menjamin seluruh anggaran Negara, kecil sekali kemungkinan Negara ini akan berhutang. Negara akan berdaulat dan semua rakyat akan sejahtera di bawah naungan khilafah. Negara ini akan dihormati kawan dan disegani lawan.
Selamatkan negeri dengan sistem alternatif yang telah terbukti terbukti selama 13 Abad mampu mensejahterakan umat.
Wallahu’alam bish-shawwab
Sumber:
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-relase/Pges/sp_2434322.aspx#
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5154537/utang-luar-negeri-indonesia-turun-sisa-usd-3902-miliar-per-oktober-2022
https://muslimahnews.com/2019/01/03/khalifah-sebagai-raa’in-dan-junnah-bagi-umat/
COMMENTS