BBM naik kapitalisme
Oleh : Umi Fia (Aktivis Muslimah Peduli Umat)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022).
Sri Mulyani merincikan, untuk Solar konsumsinya itu adalah sebagian untuk rumah tangga dan sebagiannya lagi dunia usaha. 89 persen dari 15 hingga 17 juta kilo liter dinikmati oleh dunia usaha, dan 11 persen dinikmati oleh rumah tangga. Sedangkan, dari konsumsi rumah tangganya, 95 persen dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, dan hanya 5 persen dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu.
"Subsidi Solar yang telah mencapai Rp149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu, selebihnya adalah dunia usaha dan rumah tangga yang mampu," lanjutnya.
Untuk Pertalite, Sri Mulyani menyampaikan bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Total subsidi Pertalite yang sebesar Rp93,5 triliun, 86 persen dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20 persen dinikmati rumah tangga miskin
"Kita akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi, karena yang mampu (yang malah) menikmati subsidi dan yang tak mampu tidak menikmati (subsidi)," ujar Sri Mulyani.
Oleh karenanya, diperlukan langkah yang tepat untuk tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Artinya subsidi tidak dicabut dan penyesuaian anggaran perlu menjadi pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki manfaat distribusi subsidi ke masyarakat.
Sementara itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN perlu untuk terus dijaga dalam menghadapi tahun 2023 dan 2024, di mana potensi ketidakpastian masih ada. Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat mampu untuk bergotong royong.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut tidak ubahnya racun kecut lagi pahit yang menambah derita rakyat. Penikmat BBM (konon) adalah orang kaya atau rumah tangga mampu hanyalah alibi untuk dapat mencabut subsidi BBM. Kabarnya, harga Pertalite naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter, sedangkan solar naik dari Rp5.150/liter menjadi Rp7.200/liter.
Begitu pula sektor usaha yang katanya banyak dimiliki orang kaya. Nyatanya, harga produk yang terdampak kenaikan BBM akan tetap dibebankan pada konsumen. Bagaimanapun, rasio jumlah penduduk tidak dapat didustakan, penduduk miskin tetap jauh lebih banyak daripada penduduk kaya.
Jumlah rakyat miskin makin banyak, angka kriminalitas menyusul akan bertambah dan kesejahteraan makin jauh dijangkau.
Publik harus menolak semua yg disampaikan pemerintah sebagai alasan menetapkan kenaikan BBM subsidi. Soal subsidi salah sasaran dan APBN jebol bila terus memberikan dana ratusan trilyun hanyalah cara pemerintah berkelit dari tanggung jawab menjamin tersedianya BBM yang sangat murah bahkan gratis.
Kenaikan harga BBM akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, di samping risiko daya beli masyarakat yang akan berkurang serta kebutuhan belanja yang akan membengkak.
Pada titik ini, penguasa boleh saja berdalih mencari pembenaran dan berbagai celah untuk menaikkan harga BBM. Namun, sudahkah penguasa memastikan besaran dana yang masuk dari kantong rakyat hasil pembelian BBM itu aman dari korupsi?
Pasalnya, sebagaimana diberitakan Kompas TV (24/08/2022), PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Askim Koalindo Tuhup (anak usaha PT Pertamina (Persero)) diduga melakukan korupsi dalam perjanjian jual beli BBM nontunai yang merugikan negara sebesar Rp451,6 miliar.
Jadi, apakah ini sama saja dengan rakyat yang disuruh beli (BBM bersubsidi, bahkan subsidinya akan dicabut), lantas mereka siap melakukan korupsi?
Liberalisasi migas ini makin sempurna dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Perizinan bagi swasta untuk usaha hilir migas makin dipermudah karena cukup izin dari presiden saja. Sanksinya pun dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah tidak terlibat dalam perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi.
Liberalisasi migas yang terjadi saat ini merupakan “titah” kapitalisme. Selama negeri ini masih bersandar terhadap kapitalisme, BBM murah akan menjadi mimpi belaka.
Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia.” (HR Muslim dan Ahmad).
Sudah rahasia umum bahwa BBM sebagai sumber daya energi adalah sumber daya milik umum/rakyat yang tidak boleh dibisniskan, apalagi sampai diprivatisasi. Islam sebagai aturan yang sesuai fitrah telah mengatur hal tersebut secara jelas dan tegas. Masihkah kita patut bertahan dengan demokrasi kapitalisme?
Jelas, kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan zalim. Rakyat harus menolaknya!
Tidak ada jalan lain, satu-satunya cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan negara menerapkan sistem ekonomi Islam yakni menerapkan Islam secara kaffah. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat. Tidak ada celah bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir.
Harga BBM yang dijual ke rakyat hanya sebesar biaya produksinya, bukan mengacu pada harga pasar dunia. Ketika kebutuhan BBM rakyat tercukupi dengan harga yang terjangkau, kegiatan ekonomi rakyat dan dunia usaha berjalan baik, kesejahteraan pun terwujud.
Inilah pengaturan migas yang adil dalam Islam. Jadi, mari tinggalkan sistem yang zalim menuju sistem yang adil.
Rasulullah saw. bersabda,
اتَّقوا الظُّلمَ . فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ
“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).
Wallahu a'lam bi as shawab.
COMMENTS