Korupsi radikal
Siapa yang menyangka jika ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa ternyata malah tak malu menjadi pelaku korupsi yang nilainya lumayan wah. Profesor Karomani, nama yang beberapa hari terakhir disebut-sebut di berbagai media ini, ternyata benar adanya telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditangkap KPK dan menjadi salah satu dari tujuh orang pelaku pada operasi tangkap tangan yang dilakukan di dua tempat, yakni di Bandung dan Lampung.
Tindak pidana suap yang dilakukan Karomani senilai sekitar Rp2 miliar pada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung tersebut bukan merupakan kasus baru yang terjadi di lembaga pendidikan negeri ini. Tahun 2020 lalu, sempat viral kasus pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh Komarudin selaku rektor Universitas Negeri Jakarta. Dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang menodai lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan tinggi.
Korupsi seakan telah menjadi budaya yang mengakar urat di negeri ini. Tak hanya di sektor pendidikan saja, hampir semua sektor pelayanan masyarakat sudah maklum dengan bau-bau anyir korupsi. Masalahnya adalah, apakah budaya korupsi ini benar-bebar sudah tak mampu diatasi? padahal, pada Maret 2022 lalu, Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam rangka membangun sinergis sosialisasi publik yang intensif terkait pencegahan korupsi dan membangun karakter generasi bangsa yang antikorupsi. Mengapa justru Ketua FRPKB sendiri yang menyalahi MoU tersebut? Atau memang, inikah bukti bahwa pembangunan karakter antikorupsi gagal total sebagai solusi mengatasi budaya korup di negeri ini?
Korupsi, efek sistemik penerapan aturan kapitalistik
Bagai dua sisi mata uang, korupsi dan penerapan aturan kapitalistik di Indonesia takkan bisa dipisahkan satu sama lain. Dimana aturan kapitalistik ini lahir dari ruh demokrasi sekulerisme. Hal ini bukan hanya dari sisi konsep atau teori semata. Demokrasi tegak di atas empat pilar kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan kepemilikan. Seolah membuktikan bahwa memang sebab kepemilikan seseorang tidak diatur alias diberi kebebasan. Dengan asas pemisahan agama/syariat dari kehidupan yakni asas sekuler, persoalan memperoleh harta tak perlu diatur oleh agama alias bebas.
Maka tidak aneh jika beberapa tahun yang lalu, seorang pejabat negeri pernah mengetakan bahwa korupsi sebenarnya adalah cara lain untuk mencari rizki. Bukankah hal ini sebenarnya memang menjadi buah yang tumbuh dari sistem kapitalis yang telah lama beradaptasi di negeri kita? Dan bukan pernyataan yang mengandung pesimistis bahwa memberantas budaya korupsi hari ini hanyalah mimpi.
Selama sistem yang diterapkan oleh negara dalam mengatur seluruh aspek kehidupan rakyatnya tetap berpijak pada kapitalisme sekulerisme, bisa dipastikan budaya korup takkan bisa diberantas hingga ke akarnya. Inilah yang kemudian memaksa negeri ini untuk segera hijrah secara sistem. Yakni beralih kepada sistem terpercaya dan terbukti telah mampu melahirkan orang-orang yang amanah dan antikorupsi. Yang tak lain adalah adalah sistem Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin.
Berbicara tentang sistem Islam, maka tak lepas dari penerapannya dalam sebuah negara atau pemerintahan yang kita kenal dengan Khilafah Islamiyah. Betul, Khilafah sebagai satu-satunya wadah penerapan sistem Islam yang sahih telah membuktikan bahwa dengan menjadikan Islam sebagai asas dari aturan-aturan yang ada, akan mencegah setiap orang yang diberi amanah atau jabatan, baik dalam sektor kekuasaan maupun pendidikan. Sebab dalam Islam, amanah bukan hanya urusan tanggungjawab di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, Islam telah memiliki seperangkat aturan yang praktis diterapkan dalam pemerintahan dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi ini.
Pertama, secara sistemik negara mengangkat pejabat ataupun pegawai Negara dengan menetapkan standar taqwa sebagai pilar utamanya. Karena ketaqwaan inilah yang akan menjadi kontrol awal dan sebagai penangkal untuk berbuat maksiat dan pelanggaran syariat.
Kedua, membangun pandangan yang sahih terkait dengan amanah dan kepemimpinan. Sebab semua pemimpin baik dalam jajaran instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya merupakan penanggungjawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Sesungguhnya Rasulullah Saw,. selalu mengingatkan kita terkait hal tersebut, Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah Saw,. bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."
Ketiga, penerapan sanksi yang tegas dan memiliki efek jera. Ini menjadi bagian penting dalam penerapan aturan dalam sistem Islam. Sebab jika manusia telah meremehkan syariat, maka mereka takkan terbebas dari penegakan sanksi. Sanksi tegas dalam Islam memberikan efek jera dan juga pencegah kasus serupa muncul berulang.
Sebagaimana Khalifah Umar pernah menyita kekayaan Abu Sufyan dan membagi dua, setelah Abu Sufyan berkunjung ke anaknya Muawiyah, yang saat itu menjadi gubernur Syam.
Keempat, dari sekian sistem yang diterapkan di atas. Negara juga akan membentuk Badan Pemeriksa Keuangan. Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Dawlah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Maka siapapun yang terbukti melakukan tindak korupsi, akan segera ditangani tanpa pandang bulu.
Inilah solusi lengkap yang ditawarkan Islam sebagai obat yang akan memberantas segala penyakit yang menyuburkan budaya korup di semua jenis instansi pemerintahan. Dan bagi siapapun yang masih waras pikiran dan sehat jiwanya, pasti merindukan kehidupan yang bebas korupsi dan dimudahkan dalam menjemput rizki yang halal. Wallaahua'lam
COMMENTS