nasib honorer 2023
Oleh ; Verawati S.Pd (Pegiat literasi dan Member AMK)
Nasib Honorer kini semakin tercecer. Pasalnya pemerintah akan menghapus pegawai honorer di instansi pemerintah. Pemerintah memastikan per tanggal 28 November 2023 pekerja honorer dihapus. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(finance.detik.com, 5/6/2022)
Alasan pemerintah menghapus tenaga honorer adalah adanya pekerja honorer membuat tidak jelas kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Selain itu, pemerintah menganggap keberadaan tenaga honorer memberatkan keuangan negara. Lantas akan tepatkah kebijakan ini?
Betul, bagi para honorer ada harapan untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK. Akan tetapi, bila melihat jumlah tenaga honorer yang ada, yaitu sekitar 4000 lebih tentu tidak semua akan terserap dan masuk PNS dan PPPK. Hingga saat ini saja masih banyak jumlah tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK namun belum mendapatkan formasi. Pilihan lain bagi yang tidak lolos adalah masuk kerja melalui outsourcing. Ini pun pasti rebutan. Sehingga dipastikan akan ada banyak pengangguran.
Adanya tenaga honorer Di lingkungan pemerintah dan instansi lainnya karena kebutuhan tenaga kerja begitu banyak. Sedangkan pengangkatan pegawai negeri sipil atau ASN sangat lambat. Selain itu juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Akan tetapi, kini pemerintah seolah tak membutuhkan honorer dan tidak memperhatikan nasib pengangguran.
Hal ini menguatkan dengan program pemerintah yang akan menggunakan program digitalisasi dan penggunaan robot. Robot ini akan menggantikan manusia terutama di bagian administrasi dan data.
Pro kontra pun terjadi di berbagai kalangan. Tapi yang pasti adalah jumlah pengangguran akan bertambah. Selain itu juga akan berdampak pada pelayanan publik terutama kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Sebab, akan banyak guru honorer yang di rumahkan. Padahal kebutuhan guru sangat banyak sedangkan guru PNS jumlahnya terbatas.
Seperti yang disampaikan oleh gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo “Kalau itu (Honorer) dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita tidak ada guru. Lho yang mau isi siapa?,” kata Ganjar usai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang. (okezone.com, 26/01/2020)
Inilah kondisi tenaga honorer termasuk guru honorer di sistem kapitalisme. Sistem ini menganggap hubungan rakyat dengan negara hanya sebatas untung rugi. Negara rugi bila harus membiayai kebutuhan rakyatnya. Salah satunya tenaga pendidik atau guru. Padahal maju dan mundurnya suatu bangsa jelas ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara PNS dan non-PNS. Semua pegawai diangkat menjadi pegawai negara dan digaji oleh negara. Mereka digaji dengan gaji yang cukup tinggi. Sebagaimana pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gaji guru dibayar sekitar 15 Dinar per bulan atau setara dengan 33 juta. MasyaAllah
Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi yang diterapkan yaitu sistem pemerintahan Islam. Yaitu sistem ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan as-sunah. Sistem ini mengatur dari sisi kepemilikan harta dengan jelas. Ada kepemilikan individu, masyarakat dan juga negara. Kepemilikan negara misalnya harta yang bersumber dari ghonimah, fa’i, jidanoh7 dan khairoj.
Harta-harta ini akan digunakan untuk membayar pegawai negara. Selain itu juga negara akan menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan tanah dan harta lainnya untuk dijadikan sumber pendapatan masyarakat. Tanah-tanah yang terlantar selama tiga tahun akan diambil negara dan akan diberikan pada masyarakat yang mampu mengelolanya.
Demikian sistem Islam mengatur masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan adalah solusi yang mampu menuntaskan persoalan hingga ke akar. Bukan sekedar tambal sulam atau pencitraan penguasa.
Wallahu’alam bish-showab
COMMENTS