nasib guru honorer
Oleh: Yulida Hasanah (Aktivis Muslimah, Tinggal di Brebes Jawa Tengah)
Luka sudah menganga, malah disiram garam. Begitulah kondisi yang sedang menimpa para tenaga honorer negeri ini. Mereka sudah merasakan ketidakpastian nasib dalam mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraannya, masih juga ditambah dengan persoalan baru yang harus mereka hadapi dari peraturan pemerintah yang ada.
Sebagaimana rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023. Hal ini sesuai Surat Menteri PAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. (republika.co.id)
kebijakan tersebut dinilai akan memberikan dampak tidak baik bagi tenaga kerja dalam negeri melihat pemerintah hingga sat ini belum memiliki solusi konkrit untuk tenaga honorer yang nantinya dihapuskan ini. Apalagi hingga saat ini masih ada ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Dari data Kemenpan RB, per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan CASN 2021) jumlah tenaga honorer (THK-II) berjumlah 410.010 orang, tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit bukan? Inilah yang kemudian menambah persoalan serius bagi nasib ratusan ribu tenaga honorer ke depannya. Dan tak mungkin solusi yang diharapkan oleh mereka ternyata datangnya ujug-ujug tak tentu arah.
Sungguh memprihatinkan, padahal janji presiden tentang program rekrutmen tenaga honorer, awalnya dianggap sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran sekaligus mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah (sesuai budget negara). Karena mereka belum berpengalaman dan dijanjikan akan direkrut menjadi ASN. Namun sayang, dalam sistem demokrasi kapitalisme hari ini, janji para pemimpin rakyat hanya menjadi ‘lips service’ semata. Rakyat kembali termakan janji manis dan lagi-lagi merasakan pahitnya dikhianati oleh pemimpinnya sendiri.
Sedangkan sudah maklum diketahui bahwa sistem demokrasi kapitalisme yang diadopsi negeri ini, merupakan sistem yang berstandarkan sekulerisme, yakni paham pemisahan peran agama (wahyu Allah SWT) dari kehidupan manusia. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk membuat aturan dan solusi dalam persoalan hidupnya. Termasuk persoalan tenaga kerja. Padahal begitu jelas kelemahan, kekurangan dan keterbatan manusia sebagai makhluk yang mereka butuh pada selainnya dalam menjalani kehidupan ini.
Oleh sebab itulah, seharusnya kita mencari solusi alternatif yang terbukti mampu menyelesaikan persoalan serius yang dihadapi para tenaga kerja honorer hari ini, bahkan mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi semua rakyat tanpa pandang bulu.
Dan Islam sebagai agama sempurna yang Allah SWT turunkan kepada manusia, tak hanya menjadi agama ritual semata, Islam juga merupakan sebuah ideologi yang memiliki seperangkat peraturan untuk mengatasi segala macam problematika kehidupan. Islam telah menorehkan tinta emas dalam mensejahteraan kehidupan manusia. Perhatiannya terhadap seluruh masyarakat dalam memberikan jaminan kehidupan terbaik bagi mereka, baik muslim maupun nomuslim sungguh luar biasa.
Dalam Islam, negara (Khilafah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan serta menciptakan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan, baik muslim maupun kafir. Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariat. Terlebih, seorang pemimpin negara memiliki kewajiban besar dalam mengatur urusan rakyatnya. Rasulullah bersabda, "Seorang pemimpin adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi oleh khilafah. Rekrutmen pegawai negara dalam Islam tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Rasulullah saw. bersabda,
“Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)
Semua pegawai negara dalam khilafah digaji lewat akad ijarah dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan. Sebagai contoh; pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, gaji para pegawai negara hingga ada yang mencapai 300 dinar (1.275 gram emas) atau setara Rp114.750.000. Luar biasa, nominal yang sangat fantastis. Wajar kehidupan rakyatnya sangat sejahtera dan berkah.
Gaji pegawai negara diambil dari kas Baitulmal. Namun apabila tidak mencukupi, maka bisa ditarik dharibah/pajak yang bersifat temporer. Dalam khilafah, lapangan pekerjaan terbuka lebar. Maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga untuk mendapat berbagai jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua.
Inilah gambaran betapa kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja merupakan persoalan yang sangat diperhatikan oleh Islam melalui tengaknya Khilafah. Dan sesungguhnya Khilafah adalah representasi dari penerapan Islam secara menyeluruh dan utuh. Aturan-aturan ini mencakup ranah individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan kata lain, semua keagungan khilafah terwujud karena Islam diterapkan secara penuh. Masihkah kita sebagai umat Islam meragukan solusi yang telah diambil dan diterapkan oleh para pendahulu kita dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya?. Wallaahua’lam
COMMENTS