Pajak Kapitalisme
Oleh : Ati Nurmala (Aktivis Dakwah)
Sebuah negeri yang dikaruniai banyak tambang-tambang minyak maupun emas dan beragam hasil bumi yang tak terbatas itu bernama Indonesia. Jika saja kekayaan alam tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang hidup di dalamnya rasanya bisa menghantarkan Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia tanpa terikat hutang sana sini. Namun sayang seribu sayang, pemerintah Indonesia justru menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan utamanya.
Tercatat penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai 51,48 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak (Ditjen) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa menerangkan penerimaan pajak pada bulan April mengalami pertumbuhan 51,48 persen dibandingkan tahun lalu yang penerimaannya masih rendah akibat pandemi Covid-19. Secara berturut-turut penerimaan pajak di bulan Januari yakni Rp 109,1 triliun. Penerimaan pada bulan Februari Rp 245,2 triliun. Pada Maret Rp 90,3 triliun. Sedangkan April Rp 123,0 triliun. Ihsan mengatakan penerimaan pajak pada bulan Maret mengalami penurunan, namun pada bulan April mengalami lonjakan yang tinggi.
Staf Ahli Menteri Keuangan, Yon Arsal menuturkan perolehan kas negara tercatat hingga April 2022 sudah semakin mencapai target APBN. Bahkan pertumbuhan tiap bulannya terus mengalami peningkatan. Padahal sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat pada kuartal I 2022 surplus Rp 10,3 triliun setara 0,06 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada realisasi APBN. Terjadinya surplus karena pada tiga bulan pertama tahun ini pendapatan negara mencapai Rp 501 triliun, sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp 490,6 triliun. Realisasi APBN ini tumbuh positif 107,2 persen dibanding kuartal I 2021, ketika terjadi defisit Rp 143,7 triliun.
Surplus APBN ini turut berdampak terhadap penurunan pembiayaan utang negara. Pemerintah hanya mengeluarkan Rp 139,4 triliun di kuartal I 2022, sementara pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 332,8 triliun. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, "Pembiayaan utang mengalami penurunan yaitu 58,1 persen. Ini surplus dan pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan APBN mulai pulih kesehatannya," tukas Sri Mulyani. Ia juga menyebutkan, pemasukan pajak menjadi kunci utama atas realisasi pendapatan negara senilai Rp 501 triliun dalam triwulan pertama tahun ini. Dikutip dari Liputan6.com, Jum'at (27/5/2022).
Dalam sistem Kapitalis membayar pajak merupakan suatu bentuk pembelaan terhadap negara demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Kemandirian sebuah negara sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pajak dari rakyat. Oleh sebab itu Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara.
Hal ini tidak mengherankan sebab dalam pandangan sistem kapitalis kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud melalui pajak. Maka tak heran jika negeri ini menginginkan kemajuan dari segi infrastruktur dan bidang lainnya, maka pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif pajak dalam segala sektor. Dengan demikian masyarakat akan semakin terjerat belenggu pajak yang kian meningkat.
Pada dasarnya pajak sama dengan upeti yang dimaksudkan sebagai kewajiban rakyat kepada penguasa pada masa kerajaan di masa lalu. Istilah upeti yang identik dengan penindasan itu kini dibalut dengan slogan indah yang dibuat penguasa saat ini untuk menyamarkan pembayaran upeti yang bengis tersebut. Bahkan mereka mendisain kata-kata seindah mungkin untuk mendorong masyarakat agar membayar pajak. Seolah menimbulkan perasaan bangga dalam diri rakyat ketika sudah membayar pajak.
Dalam sejarah masa kerajaan dulu masyarakat diwajibkan membayar upeti sebagai wujud kecintaan terhadap kerajaannya. Namun pada masa modern ini istilah upeti yang dikenal sebagai penindasan terhadap rakyat itu berganti nama menjadi pajak. Bisa saja pergantian nama tersebut untuk mengaburkan sejarah kelam keserakahan penguasa kepada rakyatnya atas nama upeti.
Meyakini pajak sebagai sumber utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah kekeliruan. Sebab faktanya banyak sekali sumber pemasukan negara yang jauh lebih besar dari pajak. Bukankah Indonesia dikenal dengan negara yang kaya sumber daya alam? Lantas mengapa pemerintah justru menjadikan sumber pendapatan dari rakyat lewat pajak?
Masyarakat bagikan sapi perah yang dieksploitasi untuk merealisasikan janji kampanye para penguasa saat pemilu yakni meningkatkan kualitas hidup rakyat kearah lebih baik. Jika begitu seharusnya yang berprestasi bukan pemerintah tapi rakyat. Sebab rakyatlah yang mendanai setiap pembangunan di negeri ini melalui pajak yang dibayarkan. Sedangkan pemerintah hanya pekerja bukan pengurus urusan rakyat. Harusnya tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat dengan amanah yang diberikan kepadanya. Bukan justru mencekik rakyat lewat pajak dan menindas rakyat dengan kebijakan yang mereka buat.
Miris, beginilah nasib negeri kaya tapi salah kelola. Di saat para pengusaha dan orang-orang kaya yang menguasai Sumber Daya Alam di negeri ini hidup enak angkat kaki, sembari nonton televisi menikmati berbagai fasilitas terbaik dari negara. Namun, di luar sana banyak rakyat mati kedinginan tak punya tempat tinggal dan menderita busung lapar akibat kemiskinan yang terus bertambah parah. Padahal Indonesia salah satu negara yang dikaruniai banyak tambang-tambang minyak, setiap jengkal tanahnya memiliki hasil bumi, sebagian wilayahnya terkandung emas dan logam di dalamnya. Bahkan Indonesia masuk nominasi negara dengan cadangan mineral yang sangat tinggi.
Negara yang juga dijuluki negeri Zamrud Katulistiwa ini tercatat memiliki kontribusi 39% untuk produk emas, nomor dua setelah Cina. Salah satu dari kayaaan alam itu adalah petroleum (minyak bumi) dikenal dengan emas hitam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi tetapi Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat penting ini. Selain itu, Indonesia juga pemilik cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik. Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Gas bumi dan minyak bumi adalah komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional dan dunia.
Jika potensi sumber daya alam tersebut dikelola dengan maksimal dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat. Tapi lagi-lagi dalam sistem kapitalis hari ini negara mengizinkan para investor asing aseng untuk menanam modal di negaranya. Bahkan pemerintah membuka regulasi seluas-luasnya bagi siapapun untuk mengelola sumber daya alam di negerinya. Lalu negara hanya mendapat pajak dari perusahaan yang mengeruk kekayaan alam yang seharunya menjadi milik rakyat tersebut. Sedangkan rakyat hanya mendapat debu dari ekploitasi yang dilakukan oleh orang-orang serakah itu.
Kepelikan hidup di bawah naungan sistem kapitalis tidak akan pernah berakhir selama kita masih menggunakan sistem ini sebagai sumber menetapkan aturan dalam menjalankan kehidupan. Sangat berbanding terbalik dengan sistem Islam, dalam Islam sumber daya alam merupakan hak rakyat yang harus dikelola oleh negara. Tidak boleh diserahkan kepada individu atau kelompok apalagi sampai dimiliki oleh asing dan aseng. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw bahwa "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yakni padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Adalah yang dimaksud air, padang rumput dan api yakni harta milik publik yang ketika dimiliki oleh sekelompok orang baik individu maupun korporat akan menghalangi masyarakat luas untuk mengambil manfaat darinya. Bahkan negara pun tidak boleh memiliki sumber daya alam yang ada di negerinya, tapi negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa publik bisa memanfaatkan secara maksimal dan mendapatkan hasilnya secara adil sesuai hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat.
Hasil dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara tersebut akan masuk ke Baitulmal untuk kemaslahatan umat. Karena pengelolaan yang paripurna ini maka dalam sejarah panjang peradaban Islam yang pernah berjaya selama 13 abad itu tak pernah ditemukan permasalahan umat berupa kemiskinan atau pelayanan kesehatan yang tidak maksimal oleh negara.
Pengaturan pajak dalam Islam sangat berbeda dengan pajak pada sistem kapitalisme. Dalam Islam sesungguhnya tidak ada pajak yang diambil dari rakyat seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis saat ini, di mana semua barang-barang dikenakan pajak termasuk tanah, rumah, kendaraan dan sebagainya.
Pajak dalam Islam dikenal dengan istilah dharibah. Namun, penerapan dan pengaturannya jauh berbeda dengan konsep pajak dalam kapitalisme. Pajak hanya boleh diambil apabila saat kondisi tidak ada harta dalam Baitulmal untuk membiayai kemaslahatan umat. Karena pajak bukan sumber pemasukan utama daulah Islam, pendapatan ini bersifat insidental hanya dilakukan saat kondisi kas negara kosong dan hanya dibebankan kepada orang-orang kaya saja. Karenanya jika problem kekosongan kas negara sudah teratasi, maka penarikan pajak harus segera dihentikan. Dengan demikian pajak dalam Islam tidak akan dirasakan sebagai bentuk kedzaliman penguasa kepada rakyatnya.
Rosulullah Saw dalam mengatur urusan umat melarang keras memungut pajak. Bahkan tidak ditemukan sama sekali riwayat yang menyebut beliau melakukan pemungutan pajak. Rosulullah Saw dalam haditsnya dengan keras melarang para memungut pajak. Telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa ia telah mendengar Rosulullah Saw bersabda "Tidak masuk surga para pemungut cukai (Pajak)" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Lantas jika kita sudah mengetahui betapa hebatnya Islam dalam mengatur setiap sendi kehidupan kita, alasan apalagi yang membuat kita tidak mengambil Islam sebagai solusi tuntas atas setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat?
Wallahu a'alam bishowab.
COMMENTS