angka kemiskinan
Oleh ; Rembulan Purnama Sari (Aktivis Muslimah Mataram)
Runtutan peristiwa akhir-akhir ini telah menjelaskan kepada kita bagaimana rusaknya kondisi perekonomian maupun politik yang ada di negeri kita. Mulai dari lonjaknya kebutuhan pangan seperti minyak goreng, cabai, daging dan kebutuhan lainnya. Begitu juga dengan harga BBM Pertamax dan solar. Belum lagi kebijakan menaikkan PPN menjadi 11% yang menambah derita bagi rakyat Indonesia.
Sangat mengherankan di negeri bumi pertiwi kita ini, yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, namun rakyatnya justru semakin meningkat kemiskinannya dikarenakan kondisi tersebut.
Di saat berbagai harga barang naik massal, tak hanya inflasi pun berpotensi melonjak. Salah satu negara yang merasakan dampak dalam inflasi adalah Amerika Serikat dengan tingkat inflasi tahunan melesat jadi 8,5 % pada Maret 2022.
Inflasi yang tinggi terjadi karena kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas semakin tinggi sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022 (CCN Indonesia.com, 22/04/2022).
Menurut salah seorang dr praktisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Akmal berpendapat bahwa ia meyakini kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut,” tutur Akmal dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (4/4/2022).
Ia menambahkan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14.000 hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50.000 per 2 liter. “Ada kondisi rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tetapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," tukas Akmal (DPR.go.id 04/04/2022).
Dari sini kita mengetahui dengan sangat jelas bahwa sistem kapitalisme yang sedang diterapkan saat ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dan justru akan senantiasa menimbulkan mudharat, pemerintah yang seharusnya bertindak memeratakan kesejahteraan justru hanya memihak kepada segelintir orang pemilik modal saja, sungguh saat naas. Hal ini sangat berbeda dengan sistem Ekonomi Islam.
Islam Telah Mengatur untuk Menuntaskan Kemiskinan
Didalam syariat ekonomi Islam dikenal dengan sebab-sebab kepemilikan, bagaimana pengelolaan kepemilikan dan distribusi harta kekayaan.
Apa itu kepemilikan? Bagaimana pengelolaan distribusi kekayaan? Bagaimana pengelolaan harta kekayaan?, Semua itu ada solusinya dalam aturan Islam. Dimana semuanya harus didasarkan pada standar syariat Islam atau aturan Islam. Misalkan, Islam telah menjamin kebutuhan dasar pokok secara menyeluruh dan terdistribusi secara menyeluruh kepada masyarakat. Lalu bagaimana caranya untuk memenuhi itu? Di dalam negara Islam terdapat berbagai sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik oleh negara. Islam pun mengatur sistem regulasi untuk mengolah harta kekayaan sehingga tidak menyulitkan rakyatnya. Begitupun dengan pajak, dalam islam pun diharamkan.
Adapun dalil yang mengatakan dalam firman-Nya (artinya) “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa : 29)
Selain itu terdapat juga dalam sabda Nabi ﷺ yang berbunyi, "Tidak masuk surga para penarik pajak." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Khilafah pun telah mengatur kepemilikan berdasarkan syariat sehingga sumber daya yang dibutuhkan masyarakat tidak boleh dikuasi oleh swasta. Negara hanya bertugas mengelola dan mengembalikan manfaatnya kepada umat sebagai pemilik sah nya. Negara pun menciptakan lapangan kerja yang dengan itulah kepala keluarga bisa menafkahi keluarganya dan negara memiliki Baitul mal yang salah satunya berfungsi untuk mengatur keluar masuknya kas negara yang melimpah. Kekuatan Baitul mal akan mempermudah negara dalam menjalankan program dan memberikan suntikan dana pada rakyat yang membutuhkan dengan tepat sasaran.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar transaksi dan membutuhkan dana besar. Oleh karenanya, kekuatan Baitul mal merupakan salah satu kunci sukses perekonomian negara Islam. Inilah kemampuan Islam dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sedangkan sistem kapitalisme yang hanya mengandalkan pajak dan utang dalam membiayai pembangunannya tidak akan mampu menerapkan poin-poin di atas.
Sistem Islam adalah sistem yang stabil. Penguasa yang menjalankannya pun amanah dan berdedikasi tinggi pada Khilafah. Khalifah dan para pejabatnya memiliki satu tujuan yaitu mengurusi dan melindungi umat agar kesejahteraan dan ketenteraman senantiasa menyelimuti umat manusia.
Wallahu’alam..
COMMENTS