Migas Kepemilikan Umum
Oleh: Dwi Indah Lestari
Pil pahit lagi-lagi harus ditelan rakyat. Kenaikan BBM yang diterapkan penguasa seakan melengkapi kehidupan mereka yang sudah sulit. Kebijakan negara yang sangat kapitalistik ini betul-betul semakin menyengsarakan publik.
1 April 2022, pemerintah telah final menetapkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Pertamax tidak lagi dimasukkan pada golongan BBM yang disubsidi. Harganya pun akan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Data Kementerian ESDM mencatat harga jual BBM jenis ini bisa mencapai Rp16.000 pada April 2022 (tirto.id, 1/4/2022).
Menyengsarakan Rakyat
Dikutip dari cnbcindonesia.com (1/4/2022), Pertamina sendiri secara resmi telah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp12.500 – Rp13.000 sejak 1 April 2022. Sementara itu pemerintah menegaskan akan memberikan subsidi penuh kepada BBM jenis Pertalite. Banyak pihak yang kemudian menilai kebijakan ini justru akan memberikan efek yang buruk pada publik.
Di antaranya adalah adanya potensi terjadinya migrasi pengguna Pertamax kepada Pertalite. Karena normalnya, masyarakat pasti akan memilih sesuatu yang harganya lebih murah. Apalagi rakyat baru saja mendapat pukulan bertubi-tubi dari kenaikan PPN yang berimbas pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Belum lagi persoalan mahalnya minyak goreng yang semakin membuat rakyat tercekik.
Ironisnya, saat Pertamax dinaikkan harganya, stok Pertalite yang diedarkan justru dibatasi. Praktek serupa semacam ini sudah pernah dijumpai sebelumnya yaitu dalam kasus minyak goreng. Bila kemudian Pertalite langka, maka mau tidak mau masyarakat tetap harus membeli Pertamax untuk mengoperasikan kendaraannya.
Hal inilah yang disampaikan oleh pengamat IndiGo Network, Ajib Hamdani dilansir dari tirto.id, (1/4/2022). Ia mengatakan kenaikan harga Pertamax akan dapat memicu kenaikan inflasi. Konsumen Pertamax saat ini memang dari kelas menengah ke atas. Namun dengan kenaikan harganya lalu jumlah Pertalite jadi dibatasi, maka rakyat tidak punya pilihan lain selain membeli Pertamax. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin melemah, sehingga inflasi tak bisa dihindari.
Aroma kapitalistik dalam kebijakan kenaikan BBM ini, tidak bisa tidak, kuat tercium. Penguasa sepertinya tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya kepada kehidupan rakyat. Karena ingin mengejar keuntungan dengan mengikuti harga minyak dunia, kepentingan rakyat diabaikan. Keberpihakan negara kepada swasta juga nampak pada tata kelola migas yang justru memberikan kekuasaan luas kepada mereka dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Inilah watak sistem kapitalisme, yang hanya mengejar materi semata di atas segalanya. Pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dengan himpitan kebutuhan hidup yang semakin berat. Sistem ini pula yang menempatkan penguasa tidak lagi menjadi pengurus rakyatnya. Namun sebatas regulator yang memuluskan kepentingan kaum pemilik modal (kapital) untuk menguasai hajat hidup orang banyak.
Rakyat Sejahtera Dengan Islam Kaffah
Kesengsaraan umat yang kini terjadi adalah karena diaturnya urusan mereka dengan sistem yang rusak. Oleh karena itu sudah saatnya umat menyadari hal ini dan kembali berpaling kepada sistem Islam yang sahih. Sebab aturan-aturan Islam berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Sehingga kebenaran dan kesempurnaannya bersifat pasti.
Dalam Islam, migas merupakan harta milik umum. Syariat pun telah menetapkan bahwa harta tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu atau sekelompok orang. Sebab keberadaan harta milik umum dibutuhkan oleh seluruh manusia, dan berpotensi menimbulkan kekacauan bila tidak ada atau hilang. "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Sementara negara merupakan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Karena itu, seharusnya tambang-tambang migas tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Negaralah yang harus mengambil alih pengelolaannya. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Seperti penyediaan listrik, BBM, air, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya.
Semua itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kelas bawah, menengah, dan atas, secara cuma-cuma. Sebab itu memang hak rakyat untuk mendapatkannya. Konsekuensi dari itu semua, rakyat tidak lagi dipusingkan dalam pemenuhannya yang merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Sehingga mereka betul-betul mendapatkan jaminan untuk dapat hidup layak.
Negara juga harus memastikan ketersediaan BBM tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dulu. Hasil eksplorasi migas tidak akan diekspor hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan materi. Sebab pemimpin Negara Islam menyadari, bahwa ia dibebani pengurusan urusan rakyat oleh Allah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya. Sehingga kemaslahatan umat betul-betul menjadi prioritasnya untuk diurusi.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Beginilah gambaran pengurusan Islam terhadap migas dan BBM. Dengan sistem Islam, kesejahteraan rakyat bukan lagi sekedar jargon atau mimpi. Namun akan terwujud secara nyata. Seluruh rakyat muslim dan nonmuslim, betul-betul merasakannya secara adil dan merata. Hanya saja, aturan Islam yang sempurna ini akan bisa direalisasikan, hanya dengan sistem pemerintahan yang sesuai syariat juga, yaitu khilafah. Maka sudah saatnya umat bersatu dan bersama memperjuangkannya.
Wallahu’alam bisshowab.
COMMENTS