islam solusi negeri
Oleh : Hartini
Pemerintah saat ini telah merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ibu Kota yang tadinya berada di Jakarta berniat pindah ke Kalimantan. Dalam UU IKN ini, pemerintah mengatur perihal partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam bab khusus, yaitu Bab VIII: Partisipasi Masyarakat. Negara mempersilahkan masyarakat turut berperan aktif dalam pemindahan ibu kota negara."Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara," bunyi pasal 37 ayat (1).
Ada lima bentuk partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU IKN tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. UU IKN juga mengatur soal pemindahan ibu kota negara secara bertahap. Pemindahan dimulai dengan pembentukan aturan turunan UU IKN.
Selain itu, pemerintah akan membentuk Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus di IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara akan dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih presiden. Pemilihan kepala Otorita IKN Nusantara dilakukan paling lambat 15 April 2022. Ia akan bertugas mempersiapkan otorita dan seluruh proses pemindahan ibu kota negara."Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022," bunyi pasal 36 ayat (1) UU IKN.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, pemerintah akan memindahkan sejumlah kementerian hingga 2024. Pada fase pertama pemindahan ibu kota negara akan ditandai dengan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 pada Agustus 2024 mendatang.
Dari pernyataan diatas, bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemindahan IKN, sementara kondisi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan dari berbagai segi. Dari mulai segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ditambah lagi covid-19 masih berkeliaran di negeri ini. Karenanya, masyarakat jauh dari kata sejahtera.
Namun di sisi lain, pemerintah malah menginginkan pemindahan IKN. Hal ini terjadi akibat dari sistem yang berlaku saat ini dalam negeri. Ketika kepentingan para pemodal lebih diutamakan ketimbang kondisi rakyat. sistem demokrasi-kapitalis yang kesemua aturannya berasaskan manfaat. Apapun kebijakannya dilakukan demi meraup keuntungan.
Berbeda dengan Islam yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Ajaran yang muncul dari Sang Pencipta. Berikut strategi Islam mewujudkan kesejahteraan:
Pertama, penguasa memahami bahwa yang terpenting bagi rakyat adalah pelaksanaan pemerintahan, bukan pemindahan ibu kota. Rakyat butuh pemerintahan yang mengurus kepentingan mereka dengan baik. Negara Memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan mereka. Bukan kemegahan istana tapi terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Seperti pemenuhan secara individual: sandang, papan, pangan. Secara komunal: pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Kedua, penguasa menyadari sebagai khadimatul umat (pelayan umat). Kesadaran ini akan menumbuhkan keseriusan mengelola kepentingan rakyat. Bukan hanya membanggakan banyaknya proyek. Pun ia memahami bahwa kepemimpinan mereka atas rakyat akan dihisab. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.
Ketiga, mengoptimalkan semua potensi sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Karena Islam memandang, sumber ekonomi didapati dengan luas. Seperti, sektor perdagangan, pertanian, kepemilikan umum, dan lainnya. Lain halnya dengan kapitalisme, yang hanya berpatokan secara rigid pada pajak.
Keempat, mewujudkan kedaulatan ekonomi. Dalam konteks Islam, kedaulatan ekonomi ialah mewujudkan perekonomian yang mandiri. Ekonomi yang tidak dapat di intervensi dan ketergantungan pada asing. Penguasa muslim akan memaksimalkan potensi yang dimiliki demi mewujudkannya. Sementara kapitalisme, ekonominya berdaulat pada pemilik modal. Sistem fasad yang menghancurkan keadilan distribusi ekonomi, yang menjadi pencetus terjadinya ketimpangan hingga kesejahteraan sulit didapatkan.
Kelima, membangun ekonomi sehat yang disandarkan pada sektor riil. Indikasinya, jumlah uang dan produksi barang/jasa mengalir secara sehat. Ini Berbeda dengan kapitalisme yang cenderung berbasis pada nonriil, sehingga rentan terjadi fluktuasi dan krisis ekonomi.
Keenam, negara membuka lapangan kerja sebagai solusi mengatasi pengangguran. Jika kesejahteraan masyarakat tinggi, artinya angka kemiskinan berkurang, angka pengangguran kecil, dan setiap kebutuhan rakyat terpenuhi.
Ketujuh, memahami pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait peningkatan barang dan jasa namun juga mencangkup aspek kualitas hidup masyarakatnya. Pun diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Maka ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata dari sisi pencapaian materi atau hasil kuantitas. Juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi justru memicu ketimpangan, kekacauan, dan jauh dari nilai Islam, dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.
Kedelapan, penjaminan kesejahteraan bagi yang tidak mampu yakni memberlakukan sistem penanggungan. Jika ada yang tidak mampu, maka keluarga yang mampulah yang akan menanggung. Namun, jika keluarga sama-sama tidak mampu, maka negara yang akan menanggung. Negara memberi bantuan hingga orang tersebut mampu memenuhi hajat hidup dirinya dan keluarganya.
Wallahu'alam
COMMENTS