Islam menyelesaikan SARA
Oleh : Miftahul Jannah (Mahasiswa dan Aktivis Dakwah)
Ketentraman dan kedamaian hidup dalam bernegara adalah dambaan setiap insan. Individu-individu yang saling berinteraksi dengan baik seperti saling menghormati, menghargai pendapat orang lain dan suka membantu dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam bermasyarakat.
Namun, apa jadinya jika ada segelintir orang yang dengan sengaja membuat kegaduhan seperti mengatakan hal yang dapat menimbulkan kemarahan orang lain? Tentunya akan berdampak buruk.
Terjadi baru-baru ini, eks politisi partai demokrat, Ferdinand Hutahaean yang membuat heboh masyarakat dengan cuitannya dalam akun Twitter miliknya. Akun Ferdinand Hutahaean mendapat kecaman dari berbagai pihak setelah ia mempublish cuitannya pada tanggal 4 Januari 2022. Dalam akun Twitter Ferdinand Hutahaean 3, dia menulis "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela."
Akibat cuitan itu, tagar #TangkapFerdinand menggema di media sosial, pada Rabu 5 Januari 2022. Bahkan, tagar itu telah diperbincangkan hingga puluhan ribu orang dan menjadi trending topic di Indonesia (Liputan6, 11/1/2022).
Tidak hanya Ferdinand Hutahaean, berita terbaru datang dari viralnya video Zen Kribo atau yang biasa dipanggil Habib Kribo. Pada video tersebut, Zen Kribo mengolok-olok etnis Arab dan dilabeli tidak punya budaya. Tanpa Ka'bah sebagai tempat kiblat umat Islam, menurut Zen Kribo, bangsa Arab tidak punya kehormatan.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Pasuruan, Jawa Timur, Habib Abubakar Assegaf mengkritik ulah Zen Kribo yang melakukan rasisme. "Makin lama didiamkan Zen Kribo ini makin brutal, mulai bicara agama yang serampangan, pernyataan-pernyataan rasis, terutama kepada bangsa Arab, tapi masih ada yang sengaja kasih panggung. Orang ini sudah bikin gaduh dan meresahkan banyak pihak," katanya lewat akun Twitter @abubakarsegaf (Republika, 13/1/2022).
Kasus tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran SARA. Perlu diketahui, Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan".
Sudah jelas bahwa pasal tersebut menjelaskan larangan untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Di Nusantara, soal isu agama (atau SARA: suku, agama, ras) ini merupakan persoalan sensitif alias sangat serius.
Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya banyak kalangan politikus ataupun seorang youtuber yang berani menghina suatu agama. Dalam hal ini, Islam yang menjadi objek penistaan tersebut.
Penistaan terhadap agama (Islam) semakin marak di Tanah Air. Terutama di media sosial. Namun demikian, penindakan mengenai masalah tersebut masih belum menemui solusinya. Pasalnya, banyak akun-akun di media sosial yang sering menistakan ajaran agama Islam belum ditindak secara hukum. Sejumlah akun yang dikenal sebagai buzzer seperti tak tersentuh hukum. Walaupun berulang kali dilaporkan, mereka masih juga bebas berkeliaran dan mengulangi kelakuannya.
Semua kasus yang menista agama ini merupakan buah dari paham kebebasan yang diterapkan dan ini semua berdasar dari sistem yang diterapkan saat ini yakni sistem demokrasi. Para pengusung sistem demokrasi menganggap bahwa agama hanya ada dalam ranah pribadi dan tidak digunakan untuk mengatur permasalahan negara. Jika umat melakukan aksi menuntut hukuman tegas bagi penista agama, umat Islam diminta bersabar dan memberi maaf.
Tentu saja kondisi saat ini bertolak belakang dengan kondisi ketika Islam diterapkan dalam kehidupan. Hadirnya UU Penodaan Agama yang dijadikan dasar agar mampu menjadi tameng, ternyata belum cukup efektif menangkal arus penistaan yang berulang. Atas nama kebebasan berekspresi, dan berpendapat, para penista memiliki celah untuk terus menista.
Dalam Islam, agama merupakan suatu hal yang wajib dijaga dan dimuliakan. Salah satu tujuan diterapkannya syariat Islam adalah menjaga dan melindungi agama. Negara tidak akan membiarkan para penista tumbuh subur dalam sistem Islam. Negara tak segan untuk menerapkan sanksi tegas kepada para penista agar memberi efek jera bagi yang lainnya.
Jika sistem Islam diterapkan, Pemerintah akan bertindak tegas terhadap penista agama, sebagaimana terbukti dari sikap Khalifah Abdul Hamid saat merespon Prancis yang hendak menayangkan teater berisi pelecehan kepada Rasulullah saw. Saat itu, beliau memanggil duta besar Prancis dan meminta penjelasan atas niat Prancis yang akan menggelar teater yang melecehkan Nabi saw. Khalifah Abdul Hamid bahkan mengancam duta tersebut untuk menghancurkan tempat di sekitar mereka jika teater itu tetap berlangsung.
Demikianlah seharusnya peran negara dan sikap tegas pemimpin kaum muslim. Pemimpin dalam Islam akan tegas dan berwibawa menjaga agama agar Islam dan kaum muslim tidak dihina. Sejarah telah membuktikan, hanya dengan tegaknya syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, agama ini akan mulia dan terlindungi. Maka dari itu, seruan penegakan syariat Islam harus terus disuarakan. Saatnya kaum muslim mengambil sistem Islam sebagai pemutus rantai liberalisme.
Wallahu a'lam.
COMMENTS