kebijakan PTM 100 persen
Penulis : Fathimah A. S. (Aktivis Dakwah Surabaya)
Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang menyatakan seluruh sekolah di Indonesia wajib menggelar Pertemuan Tatap Muka (PTM) Terbatas mulai Januari 2022. Dengan demikian, mulai semester II tahun ajaran 2021/2022, orang tua atau wali peserta didik tidak lagi dapat memilih metode pembelajaran yang diinginkan (republika.co.id, 04/01/2022). PTM terbatas ini karena dilaksanakan oleh seluruh sekolah, selanjutnya dikenal dengan PTM 100 persen.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Seperti yang diketahui, PTM ini diberlakukan seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi kebijakan ini. Ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan agar PTM bisa bergulir 100 persen (republika.co.id, 04/01/2022).
Terlebih lagi, Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebut masih banyak pertimbangan yang membuat PTM terbatas Januari belum siap. Diketahui bahwa KPAI telah melakukan pengawasan PTM selama tahun 2021 pada 17 sekolah yang berada di 18 kabupaten/kota di 8 provinsi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa anak didik masih sulit untuk mengubah perilakunya di masa adaptasi pandemi. Menurutnya, masih banyak anak didik yang mengabaikan protokol kesehatan dan banyak anak didik yang masih belum divaksin. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan memenuhi sarana prasarana untuk adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. (medcom.id, 30/12/2021).
Belum dua pekan PTM 100 persen dilaksanakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan ada temuan kasus Covid-19 di 10 sekolah di Jakarta per Kamis (13/1/2022). Temuan ini dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. "Kemarin tujuh sekarang (Kamis) 10, ini data yang kami terima," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis malam. (megapolitan.kompas.com, 14/01/2022)
Kebijakan PTM 100 persen tentu membuat rakyat ketar-ketir. Disaat pandemi belum berakhir, bahkan sedang diserbu oleh varian baru Covid-19, negara justru tergesa-gesa menerapkan PTM terbatas. Alasannya adalah agar anak didik tidak mengalami penurunan capaian pendidikan akibat pandemi. Memang kegiatan belajar secara daring perlu dievaluasi. Mulai dari tidak meratanya fasilitas antar daerah untuk dapat mengakses pendidikan secara daring, kurikulum pendidikan yang gagap menghadapi pandemi, ketidaksiapan ibu yang harus memegang peran ganda yaitu membersamai anak padahal juga harus bekerja, dsb. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah solusi satu-satunya adalah PTM 100 persen? Padahal, apabila problemnya adalah tidak efektifnya pendidikan secara daring dan efek yang ditimbulkannya, maka bukankah seharusnya negara lebih fokus menyelesaikan problem daring tersebut? Terlebih lagi, apabila memang PTM 100 persen harus diberlakukan, bukankah perlu ada persiapan ekstra sebelum kebijakan ini diterapkan?
Apabila diamati, pemerintah memang memberi arahan penerapan PTM, akan tetapi tidak memfasilitasi persiapan untuk pelaksanaannya. Dengan kata lain, negara hanya memberi panduan, namun teknis langsung pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah setempat atau sekolah masing-masing. Padahal, penerapan PTM terbatas di masa pandemi tentu membutuhkan persiapan yang tidak instan.
Hal ini merupakan ciri khas sistem kapitalisme, yaitu abainya negara terhadap urusan rakyatnya. Negara hanya setengah hati dalam mengurusi urusan rakyat. Padahal, negara punya kewajiban melindungi rakyat dengan segenap kemampuannya. Apabila suatu kebijakan dibuat, maka seharusnya negara memikirkan teknis pelaksanaannya dan tidak lepas tangan dari tanggungjawab memenuhi semua yang dibutuhkan agar kebijakannya berdampak baik bagi rakyatnya. Terlebih lagi, kebijakan PTM ini menyangkut nyawa banyak orang. Negara harus serius dan hati-hati mempersiapkan sistematika pelaksanaannya.
Negara mestinya memberikan edukasi secara berkala kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Hal ini penting agar setiap pihak yang terlibat memahami dengan baik mengenai tata cara penerapan PTM, sehingga meminimalisir adanya pelanggaran. Negara juga harus meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment) secara berkala kepada seluruh warga sekolah. Agar mempermudah penanganan apabila ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Negara juga harus menekankan atas penggunaan masker selama PTM berlangsung. Terkait kurikulum di masa pandemi juga perlu adanya penyesuaian sehingga tidak memberatkan peserta didik.
Selain itu, negara juga harus memberi sarana dan prasarana yang memadai kepada setiap sekolah agar mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya, terkait pengadaan wastafel, hand sanitizer, dan pengecek suhu yang memadai sehingga dapat menghindari kerumunan siswa. Penyediaan ruang khusus dan dokter apabila terdapat siswa yang tiba-tiba memiliki suhu diatas normal atau memiliki gejala-gejala tertentu. Semua ini membutuhkan campur tangan negara, karena pemenuhan fasilitas ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apabila perangkat protokol kesehatan ini dikembalikan pada kemampuan sekolah atau rakyat, maka dalam pelaksanaannya akan ada kesenjangan dan justru tidak maksimal.
Negara juga harus memastikan kondisi lingkungan sekitar sekolah yang kondusif bagi peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah. Harus ada pengkondisian mulai dari sarana transportasi, lokasi perbelanjaan, kegiatan pariwisata, dsb. Selain itu, negara juga harus menjalin sinergitas yang baik dengan kepala daerah, dinas setempat, dan satuan pendidikan. Sehingga dapat dilakukan pengontrolan dan evaluasi secara berkala. Apabila terdapat kendala, negara harus sigap mengambil sikap.
Untuk dapat merealisasikan hal ini, tentu diperlukan dana besar yang tidak mampu diberikan oleh sistem kapitalisme. Anggaran sistem kapitalisme bertumpu pada utang dan investasi yang lebih mempertimbangkan kepentingan ekonomi (untung-rugi). Sehingga tidak akan pernah mampu memberikan fasilitas terbaik untuk rakyat. Berbeda jauh dengan Islam yang memiliki sumber dana yang kuat dan stabil. Negara yang menerapkan Islam akan mengadopsi syariat Islam dalam pengelolaan kepemilikan atas aset, yaitu dengan bertumpu pada Baitul Mal. Sumber daya alam, bahan tambang, hutan, laut, dsb, yang termasuk dalam pos kepemilikan umum akan dikelola negara dan hasilnya diberikan untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga negara akan memiliki sumber dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama pandemi.
Negara yang menerapkan Islam akan menyusun setiap kebijakan secara berhati-hati dan tidak akan mempertaruhkan nyawa rakyat. Selama pandemi, negara akan menetapkan kebijakan dengan pertimbangan kesehatan. Terkait pelaksanaan pendidikan, Khilafah akan tetap menjamin pelaksanaan pendidikan dengan menyusun metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan situasi pandemi. Jika pendidikan dilaksanakan selama daring, maka negara akan menjamin seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk dapat mengaksesnya. Jika memang harus dilaksanakan secara tatap muka, negara juga akan memfasilitasi seluruh sarana, prasarana, dan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Negara juga mengkondisikan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga untuk mendukung pelaksanaan pendidikan selama pandemi.
Hanya Islam yang mampu menyelesaikan problem pendidikan yang terjadi di masa pandemi. Hal ini karena pemimpin dalam Islam memahami sabda Rasulullah ﷺ, “Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR Bukhari Muslim). Sehingga dalam menyusun kebijakan, pemimpin negara akan benar-benar mengerahkan upaya serius mengurusi rakyatnya.
Wallahu A'lam Bi Shawwab
COMMENTS