Krisis Batubara
Oleh : Yenni Sarinah, S.Pd
OPINI – Krisis batu bara internasional yang sedang terjadi membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengamankan sumber daya batu bara yang ada, guna ketersediaan dan kepentingan dalam negeri, seperti keamanan pasokan listrik. Lalu bagaimanakah Islam memandang hal ini?
PEMERINTAH MENGAMANKAN STOK BATU BARA
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara, adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri. Krisis batu bara internasional yang sedang terjadi, membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan rakyat. Pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Dirjen Minerba Kementrian ESDM dan SDA yang terbit pada 31 Desember 2021 lalu, dikatakan oleh Depiti I Staf Kepresidenan, Febri Calvin pada kamis pagi adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. (cnnindonesia.com, 06/01/2022)
Hal ini mengacu pada kebutuhan batu bara seluruh dunia akibat krisis batu bara yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengamankan sumber daya batu bara yang ada guna ketersediaan dan kepentingan dalam negeri, seperti keamanan pasokan listrik.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) bereaksi keras atas keputusan pemerintah. Menurut mereka, keputusan tersebut akan mengganggu volume produksi batu bara nasional sebesar 38-40 juta ton per bulan. Selain itu pemerintah juga akan kehilangan devisa hasil ekspor batu bara sebesar kurang lebih tiga miliar dollar AS per bulan. Yang tak kalah penting, keputusan tersebut menciptakan ketidakpastian usaha sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. (kompas.com, 05/01/2022)
ANCAMAN KRISIS LISTRIK KARENA KRISIS PASOKAN BATU BARA
Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan faktor fundamental krisis batu bara yang terjadi di PLN. Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa ketidakefektifan kewajiban pasokan atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari produsen menjadi sebab utamanya. (ekbis.sindonews.com, 04/01/2022)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menetapkan dalam menghadapi krisis batubara yang menerpa PT PLN (Persero). Yakni melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat subholding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060. (merdeka.com, 07/01/2022)
Dari fakta di lapangan, dapat kita cermati bahwa faktor mendasarnya bukan menipisnya eksplorasi batu bara, tapi karena pengelolaan oleh swasta, yang kemudian memberi peluang mengekspor karena disparitas (perbedaan) harga. Sehingga dengan melakukan perombakan manajemen PLN dan peta jalan menuju energi bukan menjadi solusi.
Sejak awal pengelolaan batu bara disandarkan pada ekonomi kapitalistik. Konsep kapitalisme neoliberal tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Konsep ini telah menjadikan korporasi swasta menguasai sumber daya energi dan tambang. Pada hakikatnya batu bara adalah bagian dari aset yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat, bukan diberikan pengelolaannya pada pihak pribadi, swasta maupun asing.
Ketika kepemilikan sudah di tangan pengusaha, profit (keuntungan) menjadi satu-satunya tujuan. Kerakusan korporasi tak pernah bebelas kasih, mereka tak akan peduli masyarakat sekitar yang terkena dampak. Semakin memprihatinkan ketika pemerintah hanya bertugas sebagai ‘satpam’ korporasi. Mereka menjaga korporasi agar tetap aman beroperasi di tengah teriakan warga yang harus membayar mahal kebutuhan listrik mereka.
Argumen bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh asing akan profesional sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat sekitar hanyalah tipu daya semata. Faktanya, korporasi hanya mengejar untung dengan melakukan ekspor besar-besaran tanpa peduli kebutuhan listrik rakyat dalam negeri.
ISLAM MEMBERI SOLUSI
Berbeda dengan konsep kapitalisme, Islam menetapkan sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh rakyat dan fungsi Negara adalah sebagai pengelolanya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalaupun ada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pencarian, produksi atau distribusinya, maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya yang diistilahkan dengan service contract, bukan dengan pola konsesi atau bagi hasil yang seakan-akan kontraktor menjadi bagian dari pemilik. Pasalnya, hak kepemilikan umum tidak bisa dialihkan kepada siapapun.
Pembahasan mengenai barang tambang sejatinya telah diulas oleh para fuqaha pada masa lampau. Mereka berpendapat bahwa penguasaan individu atas barang-barang tambang yang melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan milik publik dan tidak boleh dikuasai oleh individu.
Imam Ibnu Qudamah dalam kitab AL-Mughni telah merincikan masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (zhahir), seperti garam, air, sulfur, ter, batu bara, minyak bumi, celak, yakut, dan semisalnya merupakan milik umum. Tidak boleh dapat dimiliki oleh siapapun secara privat dan dikuasakan kepada siapapun. Meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu.
Seseorang juga dilarang menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka. Kemudian, barang-barang yang terkait dengan kepentingan umum umat Islam, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai) ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu.
Beliau mencontohkan, jika aliran air dan jalan umat Islam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang sangat melimpah dan dibutuhkan itu dimiliki oleh pihak tertentu, maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan ibn ‘Aqil :
“Barang-barang tersebut merupakan barang milik Allah Yang Maha Mulia dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Jika ia dimiliki seseorang, lalu menguasainya, maka akan menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi (darinya) maka akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah swt untuk menjadikannya sebagai milik umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyamanan. Ini adalah pendapat mazhab syafii dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.”
Dengan penerapan konsep ekonomi Islam ini, negara Islam (Khilafah) akan mengelola batu bara secara mandiri dan tidak diintervensi oleh perusahaan maupun negara manapun. Jika itu terjadi, hasil pengelolaan batu bara akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.
COMMENTS