skb 3 menteri seragam sekolah
Oleh : Murni Supirman (Aktivis Dakwah Masamba)
Polemik Pendidikan di Indonesia seperti tidak ada habisnya, berbagai macam kebijakan yang mengatur dunia pendidikan tak lepas dari pro dan kontra di tengah masyarakat. Kali ini perihal pakaian antribut keagamaan. Ada tiga kementerian yang berkolaborasi dalam membuat kebijakan baru tersebut yang bertujuan memasifkan paham moderasi beragama serta sebagai bentuk toleransi kepada yang minoritas di sekolah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ketiganya meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Rabu (3/2/2021).
SKB Tiga Menteri tersebut mencakup 6 (enam) keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri.
Pemerintah daerah dan kepala sekolah, papar Mendikbud Nadiem Makarim, wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
Nadiem mengatakan, SKB Tiga Menteri ini mengatur spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan pada pihak yang melanggar, yaitu: Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota. Kementerian dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Tidak lanjut atas pelanggaran, lanjut Nadiem, akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.(kompas.com)
Ketua MUI pusat Dr. Cholil Nafis menilai bahwa kebijakan ini wajib ditinjau ulang karena sudah tidak sejalan dengan nilai dan tidak lagi mencerminkan pendidikan.
Cholil Nafis menjelaskan bahwa "anak-anak pada usia sekolah perlu dipaksa untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan perintah agama, sebagai bentuk pembiasaan". Lebih lanjut beliau juga mengatakan, "yang tidak boleh itu mewajibkan jilbab kepada nonmuslimah atau melarang muslimah memakai jilbab karena mayoritas penduduknya nonmuslim". Ungkapnya.
Namun meski hal tersebut menuai polemik di tengah masyarakat dan mendapatkan kritikan dari ulama hingga cendikiawan muslim keputusan ini terus berlanjut.
Bahkan kementerian Agama sangat mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari upaya Moderasi beragama dibidang pendidikan. Sebagai bentuk apresiasi dalam kebijakan tersebut, Kementerian Agama akan melakukan pendampingan keagamaan yang tentunya dengan praktik keagamaan yang moderat ke pemda dan ke sekolah yang bersangkutan.
Dengan bergulirnya SKB tiga menteri tersebut mengisyaratkan bahwa pemangku kebijakan telah berkolaborasi dan kompak mendorong agar sekolah menjadi lebih sekuler dan moderat.
Mereka seolah lupa dan mengabaikan prinsip bahwa sekolah adalah tempat guru atau pendidik dalam melatih serta melaksanakan nilai-nilai moral nan mulia.
Bukankah sekolah harusnya menjadi tempat yang bisa memberi edukasi yang benar perihal toleransi bukan justru menjadi tempat memperkeruh makna toleransi itu. Bila ini atas nama toleransi dan melindungi minoritas hingga melarang adanya seragam atribut agama, lalu bukankah setiap anak muslim dan orang tua memiliki hak agar anaknya mendapatkan pendidikan dimana outputnya agar sekolah bisa mengedukasi siswa khususnya yang muslim untuk melatih mereka dalam melaksanakan perintah agamanya (Islam)? Nampak jelas bahwa Ini adalah upaya massif dalam mengaruskan paham moderasi beragama di sekolah.
Moderasi agama sejatinya adalah liberalisasi aqidah dan upaya melemahkan kekuatan islam dan keimanan para generasi. Padahal sudah sangat jelas bahwa menutup aurat didalam Islam hukumnya adalah wajib dimana muslimah wajib memakai jilbab dan kerudung ketika mereka telah balig.
Sementara dalam SKB tiga menteri mereka diberi kebebasan untuk memilih. Tampak jelas bahwa ini adalah gerakan yang sangat tersistematik yang menyasar dikalangan pelajar, sebab mereka sadar betul jika kaum pemuda pemudi muslim memahami agamanya dengan benar maka hal itu akan menghalangi laju gerak massif mereka dalam mengaruskan opini moderasi agama tersebut disegala bidang khususnya dalam bidang pendidikan.
Tujuannya adalah mencegah lahirnya sosok generasi terbaik (khairu ummah) yang akan melanjutkan estafet perjuangan Islam dan kaum muslim. Maka program moderasi beragama ini di anggap perlu sebagai upaya pencegahan lahirnya sosok-sosok khairu ummah.
Kaum muslim harus menyadari bahwa sekolah adalah tempat membangun generasi khairu ummah posisinya sebagai wasilah dalam memberikan pemahaman ilmu dan pengetahuan sebab pendidikan pendamping dari orang tua di rumah perlahan mulai hilang hingga satu-satunya tempat yang bisa dijadikan landasan pendidikan untuk generasi adalah sekolah. Untuk itu diperlukan peran ulama, kaum cendekiawan dan segenap masyarakat muslim untuk mencegah hal ini terjadi sebab ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kaum Muslim yang ingin taat pada aturan syariat agamanya.
Saat ini generasi muslim berusaha dicetak untuk menjadi duta islam moderat yang akan menjadi penjaga sistem demokrasi liberal. Mereka dibina dengan berbagai kegiatan dan lomba-lomba bertema nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, melestarikan adat istiadat dalam nuansa pakaian nusantara dll. Hingga mereka dibuat lupa akan jati dirinya sebagai seorang muslim bahkan tidak tahu sama sekali tentang agamanya.
Generasi muslim harusnya diarahkan agar menjadi penjaga islam yang bangga menjadi pejuang dan pembela islam. Terbukti pada masa Rasullulah dan para sahabat serta dilanjutkan sampai kekhilafaan berikutnya sistem pemerintahan dalam hal ini dunia pendidikan yang dijalankan, dari rahimnya lahir generasi-generasi islam yang senantiasa berada di garda terdepan dalam membangun peradaban islam yang gemilang seperti sosok Muhammad Alfatih dia adalah generasi yang lahir dari rahim pendidikan islam yang membina dan mendidiknya dengan ajaran islam. Hingga sosok Alfatih yang masih berusia 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Semua karena dorongan akidah dan rasa cintanya terhadap Allah dan Rasul-Nya semua itu datang dari pendidikan islam.
Untuk itu kaum Muslim harus bersatu memahamkan di tengah-tengah masyarakat perihal bahayanya moderasi beragama ini agar generasi kaum muslim selamat dari racun moderasi agama, sebab moderasi agama adalah racun yang berlabel madu yang bisa membinasakan dan menjauhkan kaum muslim dari kebenaran islam sesungguhnya.
Wallahu'alam.
COMMENTS