pejabat kaya disistem demokrasi
Viral berita mengenai gaji anggota wakil rakyat yang diterima setiap bulannya. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, 16 September 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Selama pandemi, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah.
Sungguh ironi tak berujung, di tengah krisis ekonomi yang sedang dihadapi rakyat karena dampak pandemi berkepanjangan. Peningkatan kekayaan pejabat tersebut tentu semakin menimbulkan riak yang dalam antara pejabat dengan rakyat. Rakyat masih harus menarik rem darurat finansial masing-masing. Mencukupkan sekadar pada kemampuan yang ada, demi tetap bertahan hidup. Sistem kesehatan di luar rumah warga, jangan ditanya. Faskes dan nakes sudah terlalu lelah. Justru makin banyak lontaran-lontaran narasi yang mereka sampaikan bukannya turut menguatkan psikis rakyat yang kian terkuras, yang terjadi, makin tak terhitung pernyataan blunder keluar dari lisan mereka di media-media.
Padahal, satu-satunya kunci psikis terbaik bagi masyarakat di tengah pandemi adalah jaminan hidup. Maksudnya jaminan agar nyawa tetap dikandung badan. Mengingat saat ini siapa pun bisa terkena Covid kapan pun. Maka, jaminan psikis paling tepat guna tentu saja adalah jaminan kesehatan dan ekonomi. Pejabat harusnya adalah pelayan rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat dalam sistem demokrasi saat ini. Sudah sewajarnya, ketika kekayaan pejabat meningkat, rakyatpun bertanya-tanya, apakah pantas kekayaan mereka bertambah di tengah rakyat yang kelaparan dan berjuang dalam kondisi pandemic saat ini? Inilah ironi antara rakyat dan penguasanya. Sebuah fenomena yang tidak mengherankan di sistem demokrasi kapitalistik yang melahirkan lingkaran oligarki. Negara serasa milik golongan dan perorangan.
Tentu seharusnya Negara sebagai pengatur urusan rakyat, mengeahkan segala kemampuannyanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya di tengah di krisis. Namun, tersebut tidak pernah terwujud ketika menjadikan demokrasi kapitalis sebagai landasan membuat kebijakan. Demokrasi yang dikangkangi kepentingan oligarki, maka demokrasi tersebut sudah menjadi industri demokrasi. Yaitu sistem politik yang dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligarkh. Alatnya adalah berita bohong-hoax, bisnis konflik komunal antarsuku, agama dan golongan. Core business dari industri demokrasi adalah money politics dan korupsi sesuai dengan kepentingan para plutocrat (pemilik modal besar).
Selain itu, politik dalam sistem demokrasi berbiaya mahal, pemilu menyedot anggaran negara (86T untuk tahun 2024) berbanding terbalik dengan pemerintah yang dihasilkan, yang nihil prestasi dalam mengentaskan problem rakyat apalagi mewujudkan kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) sebaliknya mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Penerapan sistem demokrasi kapitalis oligarki ini pasti berdampak pada kesenjangan ekonomi. Ada yang miskin hingga hanya makan nasi aking. Ada yang kaya hingga tak tahu harus menghabiskan uang ke mana. Kehidupan kontras seperti ini sudah lumrah terjadi di negara mana pun yang menganut sistem demokrasi kapitalistik. Ekonomi kapitalisme yang dijalankan memang menjadi faktor penyebab mengapa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebatas jargon tak bermakna. Alhasil, sistem demokrasi menumbuhsuburkan kekayaan pejabat dibarengi dengan jumlah rakyat miskin yang makin “makmur”. Bukan makmur hidupnya, tetapi “makmur” jumlah rakyat miskinnya.
Bandingkan dengan sistem Islam yang memiliki sistem politik unggul, mekanisme pemilihan pemimpin tidak membutuhkan anggaran fantastis dan ada jaminan amanah, serta kapabelnya mereka memimpin karena ketakwaannya pada hukum Allah. Politik dalam Islam juga tidak seperti pemahaman politik di dalam sistem demokrasi Kapitalis saat ini. Jika politik dalam sistem demokrasi mengutamakan materi, siapa pemilik modal, dialah yang bisa menguasai pemerintahan. Bagai politik dagang sapi, ada unsur balas budi di dalamnya, tanpa memperdulikan kemaslahatan rakyat dan niir empati. Dalam Islam, politik adalah pengaturan urusan umat, dimana kepentingan umat berada paling atas. Segala hal kebijakan yang dikeluarkan demi kemaslahatan umat, tanpa pandang bulu, mau kaya atau miskin, kulit putih atau kulit hitam, ras apapun, suku apapun, selama dia menjadi warga negara, dia berhak menerima pengurusan dari Negara. Termasuk di dalamnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kebutuhan tersebut wajib dipenuhi oleh Negara untuk dirasakan oleh seluruh warganya. Dimana kesemuanya itu hanya akan teraih ketika pemimpin memiliki satu prinsip aqidah yang jelas dan kemampuan dalam menerapkan hukum Allah. Karena seorang pemimpin adalah pelindung dan penjamin kebutuhan warganya.
Dalam sistem Islam, Negara tidak melarang pejabatnya untuk memperkaya diri. Berada di pucuk kekuasaan memang menggiurkan. Itulah sebab banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan. Publik patut bertanya, dari mana sumber kekayaan para pejabat negeri ini? Boleh saja diumumkan nominalnya, tetapi harus diusut tuntas dari mana sumber kekayaannya. Sementara, dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan takhta. Pertama, mengaudit harta kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dan pengawasan negara agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadinya.
Kedua, membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yang diberikan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Ketiga, pengawasan dan kontrol masyarakat akan berjalan dengan efektif. Pada sistem kekhalifahan, ada Majelis Umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan kepada khalifah dan struktur di bawahnya.
Semua itu tidak akan berjalan tanpa penerapan sistem politik Islam yang mengurusi urusan rakyat. Sistem politik ini juga tidak akan bisa dijalankan tanpa sistem pemerintahan Islam. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah, pejabat tidak gila harta. Tidak pula memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Sebab, jabatan itu kelak akan menjadi surga atau neraka baginya.
Penulis : drg. Endartini Kusumastuti (Pemerhati Sosial Masyarakat Kota Kendari)
COMMENTS