Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Impor Cabai : Membunuh Petani Dikala Pandemi

Disinyalir anjloknya harga cabai disebabkan karena sepinya pasar sebab masih dalam keadaan PPKM. Selain itu yang menyebabkan anjloknya harga cabai karena adanya impor cabai yang dilakukan oleh penguasa

Oleh : Syarifah (Tim Pena Ideologis Maros)

Baru-baru ini, beredar video yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Kemarahannya ini diduga akibat harga cabai di pasaran anjlok. Video viral tersebut sempat beredar di akun Instagram @andreli48,Rabu (4/8) lalu. Video ini mengundang beberapa reaksi netizen.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mengatakan bahwa, "harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara", ujarnya, Jumat (27/8) lalu.

Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta. Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah. Ini menunjukkan betapa pemerintah memang tidak berpihak kepada petani kita, jelasnya. (radartegal, 29/8/2021)

Akibat Impor dan PPKM

Disinyalir anjloknya harga cabai disebabkan karena sepinya pasar sebab masih dalam keadaan PPKM. Selain itu yang menyebabkan anjloknya harga cabai karena adanya impor cabai yang dilakukan oleh penguasa.

Dengan dalih pemerintah melakukan impor karena untuk menstabilkan harga tersebut hanya alasan agar lepas tanggung jawab dalam mengurusi para petani. Seharusnya pemerintah hanya fokus untuk mengurusi atau meri'ayah para petani lokal bukan malah impor sementara yang lokal sedang surplus.

Misalnya melindungi para petani dengan fokus untuk menyediakan pupuk yang mudah dan mampu dijangkau, penyediaan lahan yang layak untuk ditanami oleh para petani, memfasilitasi sistem irigasi yang bagus dan aman untuk lingkungan, menjaga stabilitas harga panen tanaman, hingga menjamin hasil panen terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen.

Nasib petani betul-betul sengsara di sistem demokrasi saat ini karena kurangnya sokongan dari pemerintah. Petani dibiarkan untuk mandiri bahkan dengan segala kesulitan yang di alaminya. Misal keterbatasan lahan, kurangnya modal, belum punya teknologi yang canggih.

Akar Permasalahan pada Sistem Kapitalis Neoliberal

Semua ini bisa terjadi karena akar permasalahannya berada pada sistem kapitalis neoliberal dalam tata pengelolaan pertanian. Hanya yang bermodallah yang akan berkuasa. Sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Merekalah para pemilik modal yang seenak jidat untuk mengelola perkara pertanian termasuk impor ini.

Rezim demokrasi hanya menggantungkan pemenuhan kebutuhan rakyat pada impor tanpa memperhatikan stok produk lokal. Seolah ingin mematikan ekonomi para petani cabai ditengah pandemi ini.

Inilah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalis yang hanya mementingkan segelintir manusia tanpa memperhatikan yang lainnya. Gagalnya sistem demokrasi kapitalis ini karena hanya berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi bukan untuk meri'ayah rakyat sepenuhnya.

Sangat berbeda dengan sistem islam. Pemimpin bertanggung jawab untuk meri'ayah (mengurusi) rakyat termasuk pengelolaan pertanian ini sebab "Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya” (HR Muslim).

Islam mewajibkan khilafah untuk senantiasa memperhatikan aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi produk pertanian agar bumi benar-benar mengeluarkan keberkahannya.

Dalam hal produksi, berbagai hadits menyebutkan bahwa kaum muslimin wajib menjalankan hukum pertanahan berupa kebolehan untuk menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Khilafah akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar terus produktif termasuk memberi fasilitas teknologi.

Dalam hal distribusi, islam mewajibkan adanya aqad jual beli saling ridha antara petani sebagai penjual dan pembeli. Kehadiran Qadhi Hisbah dalam khilafah adalah menjamin tegaknya keadilan di masyarakat. Bahkan petani bisa menuntut khalifah atau pejabat terkait kepada Qadhi Mazhalim, yaitu qadhi yang berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan pejabat negara.

Dalam hal konsumsi, fakta membuktikan petani serta rakyat dalam Khilafah begitu sejahtera dan makmur hingga mampu mengirimkan bantuan kepada negara lain secara cuma-cuma. Ketika pada saat itu terjadi musibah kelaparan di Irlandia pada tahun 1847, yang membuat 1 juta penduduknya meninggal dunia, maka Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani) mengirimkan tiga buah kapal yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini."

Dengan demikian, sangat jelas terlihat perbedaan terkait pengelolaan pertanian di sistem demokrasi dengan sistem islam. Demokrasi kapitalis hanya mementingkan segelintir manusia sedangkan dalam sistem islam betul-betul meri'ayah rakyat secara keseluruhan. Untuk itu masihkan kita ingin mempertahankan sistem yang berkuasa sekarang?

Wallahu a'lam bishshowwab..

Post a Comment for "Impor Cabai : Membunuh Petani Dikala Pandemi"