Tingginya Anggaran Pemilu Bak Industri dalam Demokrasi

Pemilu Dalam Sistem Khilafah

Oleh: Endang Seruni (Muslimah Peduli Generasi)

Pemilihan umum yang digelar di negeri ini bertujuan untuk memilih para pemimpin rakyat. Baik itu presiden, pemilihan kepala daerah, atau anggota dewan. Semua itu membutuhkan anggaran dari negara yang jumlahnya tidak sedikit. Pesta Lima tahunan ini, akan digelar di tahun 2024 mendatang. Yaitu pemilihan presiden dan juga pilkada serentak.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan agar pemerintah meninjau kembali sistem pemilu langsung di Indonesia. Yang membutuhkan anggaran biaya besar hingga ratusan triliun. Menurutnya biaya pemilu yang terlalu besar sangat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Selain dari anggaran negara modal pemilu ditambah dari pemilik parpol dan capres. Atau dari para sponsor dalam hal ini para cukong dan oligarki. Sehingga pemilu menjadi ajang adu kuat modal politik.

Hal ini akan berbanding terbalik dari kualitas pemilu yang rendah yang bisa menyebabkan konflik horizontal. Sehingga dinilai memicu kemunduran demokrasi itu sendiri (Republika.co.id,19/9/2021).

Sementara itu menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Menurutnya sebagai catatan, Pemilu 2014 total anggaran 16 triliun, Pemilu 2019 anggaran bertambah 27,479 triliun, sementara rencana anggaran Pemilu 2024 sebesar 86 triliun. Dan anggaran Pilkada serentak direncanakan sekitar 26 triliun.

Rencana anggaran Pemilu 2024, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu sebelumnya. Padahal Indonesia sekarang ini sedang memerlukan biaya untuk pemilihan ekonomi nasional (Beritasatu.com,16/9/2021).

Tingginya biaya pesta lima tahunan ini, bukanlah sesuatu baru bagi masyarakat, problem Pemilu juga sangatlah komplek, mulai dari biaya yang tinggi dan syarat dengan politik uang.

Kondisi ini merupakan hal yang biasa di alam demokrasi. Dalam sistem ini kandidat tak lepas dari campur tangan para oligarki dan para pemilik modal. Yang ikut membiayai para kandidat dalam meraih kursi kekuasaan.

Jika demikian, maka ketika mereka terpilih kelak akan ada politik balas budi. Yaitu setiap kebijakan yang diambil mengikuti arahan atau membebek kepada kepentingan pemilik modal.

Jadi apakah model pemimpin yang seperti ini yang yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya?. Sementara mereka terpilih dengan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat atau berasal dari utang.

Banyak sekali bukti yang menunjukan kebijakan penguasa tidak berpihak kepada rakyat. Seperti UU Omnibus Law, yang disahkan ketika rakyat sedang terlelap. Padahal banyak pasal-pasal dalam omnibus law yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun berpihak kepada kepentingan para pengusaha.

Dalam sistem Pemerintahan Islam pemilihan pemimpin berbiaya murah. Lebih efektif dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Islam secara mendasar mendudukkan pemimpin sebagai amanah. Beratnya amanah yang dibebankan menjadikan pemimpin yang terpilih tidak bebas bertindak sesuka hati.

Pemimpin dalam Islam bersandar kepada aturan Ilahi. Figur pemimpin bukan figur yang gila jabatan, tetapi sosok yang terdepan dalam kebaikan. Takwa juga menjadi syarat dalam memilih pemimpin dalam aturan Islam. Jika ketakwaan menghujam di dalam dada, maka tidak akan terbesit di benak mereka untuk berbuat curang atau berlaku dzalim, karena segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Selain takwa, calon pemimpin harus mempunyai Al Quwwah (kekuatan). Yaitu kekuatan akal yang memadai. Memiliki pola sikap yang baik,sabar,tidak emosional juga tidak tergesa-gesa, sehingga akan mampu memutuskan kebijakan yang tepat sesuai syariat. Kebijakan yang diambil pun adalah kebijakan yang cerdas, yang mampu melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Output Pemilu dalam sistem Islam adalah pemimpin yang tidak melakukan politik uang atau suap menyuap. Begitu juga dengan kampanye, tidak memerlukan biaya yang besar. Seperti membiayai para buzzer yang memviralkan sang calon di dunia maya.

Dalam sistem pemerintahan Islam mengangkat pemimpin dengan sistem baku yaitu baiat. Baiat akan dilakukan jika calon pemimpin ini mendapatkan dukungan umat. Dukungan yang diperoleh melalui metode perwakilan. Rakyat memilih wakilnya melalui wakil rakyat yaitu majelis umat. Siapapun yang dibaiat dialah pemimpin yang terpilih.

Waktu pemilihan hanya berkisar tiga hari. Dalam waktu tiga hari ini pula waktu kampanye calon pemimpin. Jelas akan menghemat biaya dan efisien waktu. Tidak perlu waktu yang lama dalam mengkampanyekan calon pemimpin.

Batas waktu kekosongan pemimpin di dalam Islam adalah tiga hari, sebagaiman ijma shahabat pada saat pembuatan Abu Bakar r.a yang sempurna di hari ketiga wafatnya Rasulullah Saw.

Demikian sempurnanya aturan Islam. Jika kita kembali kepada aturan Islam bukan tidak mungkin kesejahteraan itu akan kita raih. Seperti halnya Pemilu, bukan hanya efisien waktu dan biaya tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang amanah, takwa. Sehingga setiap kebijakan yang diambil saat mereka memimpin semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dan berorientasi untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Waallahu'alam bishawab.