Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pejabat Berkubang Harta, Rakyat Menderita

Sejumlah media melaporkan berita mengenai Hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, tercatat sebanyak 70% penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. KPK mencatat para penyelenggara negara tersebut mengalami kenaikan harta selama pandemi Covid 19.

Oleh : Riannisa Riu

Sejumlah media melaporkan berita mengenai Hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, tercatat sebanyak 70% penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. KPK mencatat para penyelenggara negara tersebut mengalami kenaikan harta selama pandemi Covid 19.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan saat webinar di You Tube KPK RI, (Selasa, 07/09/2021) bahwa pertambahan harta penyelenggara negara tersebut masih dalam batas wajar. Beliau juga menyampaikan bahwa ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.

“Selanjutnya kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat, LHKPN besar itu bukan dosa, ada kenaikan juga belum tentu korup.” jelasnya seperti dilansir cnnindonesia.com (Selasa, 07/09/2021) dan m.merdeka.com (Kamis, 09/09/2021).

Kekayaan pejabat negara yang berlimpah tentunya bukanlah sebuah berita baru bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang yang berhasil menempatkan dirinya menjadi pejabat negara akan mendapatkan harta serta kesempatan memperkaya diri selama periode dirinya menjabat. Meski membutuhkan modal yang tak sedikit untuk menjabat, semua itu akan terbayar setelah menjadi pejabat. Tak mungkin masyarakat begitu berminat untuk mencalonkan diri jika tak paham rahasia ini. Masalah tanggung jawab cukup diselesaikan dengan obral janji manis.

Selama tidak korupsi, para pejabat menyatakan bahwa fakta mengenai kekayaan mereka bertambah bukanlah sebuah dosa. Tentunya masyarakat pun tidak menghukumi demikian. Namun, pantaskah para pejabat negeri ini berkubang harta sementara rakyat menangis karena lapar?

Sudah hampir dua tahun pandemi melanda, dan selama itu pula penderitaan rakyat semakin besar. Masyarakat belum lupa dengan kasus korupsi bansos. Terlebih bansos terakhir yang dibagikan pada masyarakat tak lebih dari sekarung beras yang sudah tak layak makan, penuh kutu dan baunya tak enak. Padahal belum lama para pejabat berkoar-koar agar rakyat tak perlu takut kelaparan. Kini saat melihat bukti nyata pertambahan kekayaan para pejabat, tampaknya layak jika negara ini disebut Kingdom of Lip Service.

Pada dasarnya, dalam sistem demokrasi sekuler, setiap perbuatan manusia haruslah berdasarkan manfaat. Seberapa besar perbuatan itu mampu menghasilkan manfaat, maka sebesar itu pulalah motivasi untuk melakukannya. Manfaat terbesar yang dinilai adalah materi (cuan). Motivasi lain yang menggerakkan manusia selain materi dinilai tidak rasional, sebab standar kapitalis sekuler menilai bahwa kebahagiaan terbesar adalah materi.

Sehingga tidak aneh jika para pejabat berjuang semaksimal mungkin selama tahun-tahun jabatannya untuk mengumpulkan harta dan kekuasaan. Bahkan ingin terus lanjut hingga tiga periode, tanpa peduli apakah rakyat hidup atau mati, apakah pandemi masih ada atau sudah pergi, apakah janji mereka terpenuhi atau terus diingkari. Wajar bila rakyat terus terabaikan, menderita tanpa ada yang mengurusi. Alih-alih punya rasa empati terhadap rakyat, malah rakyat dijadikan target berburu materi.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang memiliki standar keimanan kepada Allah sebagai pengukur segala perbuatan. Halal dan haram menjadi hukum mutlak bagi pelaku perbuatan. Ancaman azab dan siksa di akhirat sudah cukup menakuti orang beriman sehingga takkan menyalahi amanah yang diemban.

Aturan dalam sistem islam bersumber langsung dari Sang Pencipta, sehingga tak ada satu pun kesalahan. Dalam sistem islam, tak ada penguasa yang diberikan gaji, mereka hanya mendapatkan santunan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian posisi penguasa bukanlah posisi untuk mengumpulkan harta. Terlebih lagi adanya janji Allah Taala kepada penguasa yang amanah berupa ganjaran pahala yang besar, serta ancaman-Nya kepada penguasa yang lalai apalagi zalim dengan azab dan siksa. Sehingga penguasa akan sungguh-sungguh bekerja mengurus umat demi mengharapkan pahala dan senantiasa menghindarkan diri dari kemurkaan Allah Taala.

Penguasa yang demikian hanya akan tercipta dalam sistem Islam saja, tidak akan mungkin tercipta dalam sistem demokrasi yang berasaskan kapitalisme sekuler, mendulang materi semata. Sehingga sebagai masyarakat muslim, tak perlu lagi berharap pada pemimpin dalam sistem demokrasi dan segeralah berjuang demi terwujudnya kehidupan islam di bawah naungan Khilafah. Wallahu’alam bisshawwab

Post a Comment for "Pejabat Berkubang Harta, Rakyat Menderita"