Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Demokrasi Hasilkan Politisi Pengabdi Materi

idiom demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat palsu belaka. Bahkan Joseph Stigliz peraih hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi, pernah menyatakan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah “Of the 1 %, by the 1%, for the 1%”. Yang berarti bahwa hukum sesungguhnya dari oleh segelintir elit, oleh segelintir elit dan untuk keuntungan segelintir elit.

Oleh : Nurhayati Hakim (Aktivis Muslimah Mataram)

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami

Siapa yang tak tahu lagu buatan Kusbini ini ?. Mengingat lagu ini telah menjadi lagu nasional yang wajib dihafal saat duduk di bangku sekolah dasar.

Lagu ini memang berisi ikrar untuk setia berbakti kepada bumi pertiwi. Hingga tak jarang lagu ini diputar saat pengukuhan guru besar, pengangkatan pejabat dan hari-hari besar nasional lainnya. Karena itulah, makna pengabdian dari lagu ini layak diresapi putera-puteri negeri. Lebih-lebih dalam oleh para politisinya yang menjadi negarawan pembangun bangsa.

Namun pemandangan yang terjadi dewasa ini agaknya cukup berbeda. Pasalnya, bukan spirit dan pengabdian nyata untuk mengentaskan rentetan masalah akibat pandemi yang yang geluti oleh para politisi, mereka malah sibuk ngiklan diri.

Padahal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang sejak sekarang. Hingga sejumlah baliho mulai terlihat di pinggir-pinggir jalan seperti baliho Ketua PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani, baliho Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (pikiran-rakyat.com, 10/8/2021).

Meski tidak sebanyak tiga nama tadi, ada juga baliho yang menampilkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru meragukan strategi pengenalan diri lewat baliho yang dilakukan sejumlah elite partai politik itu akan membuahkan hasil baik.

Adi menyebut, baliho hanya benda mati dan tidak membuahkan apa-apa tanpa diiringi kerja nyata, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih diapresiasi, baliho itu justru jadi bulan-bulanan di media sosial.

Politisi dalam Sistem Demokrasi

Baliho elit politik yang bertebaran di ruas-ruas jalan itu memang wajar mendapatkan protes masyarakat. Sebab betapa miris, ditengah pandemi yang belum usai, para politisi seolah sudah putus urat malunya sehingga tak punya kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Bertarung berebut popularitas demi meraih kursi.

Ini tentu menyingkap kedok politisi yang dihasilkan oleh sistem demokrasi sekuler. Yakni mentalitas materialistik mereka sebagai pengabdi kursi bukan pelayan rakyat. Disamping mentalitas yang tak kalah bobrok lainnya seperti hipokrasi dan korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik yang ditimbulkan oleh sistem buatan Yahudi ini.

Maka idiom demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat palsu belaka. Bahkan Joseph Stigliz peraih hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi, pernah menyatakan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah “Of the 1 %, by the 1%, for the 1%”. Yang berarti bahwa hukum sesungguhnya dari oleh segelintir elit, oleh segelintir elit dan untuk keuntungan segelintir elit.

Pernyataannya ini sangat relevan kala melihat para elit politik sibuk berebut kursi kekuasaan. Tak heran mengingat materi yang didapat sangat menggiurkan. Lebih-lebih jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan publik baru-baru ini. Hal ini terjadi setelah Krisdayanti blak-blakan soal penghasilan yang ia terima sebagai wakil rakyat. Dalam sebuah video yang ditayangkan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, penyanyi ternama itu mengaku menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta setiap bulannya (nasional.kompas.com, 16/9/2021).

Belum lagi jika ditambah dengan uang-uang yang lain. Jumlahnya tentu selangit dan menembus angka ratusan juta rupiah. Dan perlu diingat, gaji, tunjangan serta uang-uang lainnya yang diterima oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR tentu lebih besar bukan ? Apalagi jika berhasil menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tak bisa dibayangkan betapa besarnya.

Belum lagi jika melihat fenomena politik transaksional antar penguasa (elit politik) dengan para pengusaha (pemilik modal) yang menjalin simbiosis mutualisme, melalui jual beli pasal. Jadilah lingkaran setan money to politic and politic to money. Uang untuk melestarikan kekuasaan dan kekuasaan untuk melestarikan aliran uang.

Maka tak heran sistem demokrasi kapitalistik sekuler ini telah mencetak para politisi yang sibuk berebut kursi. Tak peduli meski elektabilitas mereka rendah, bahkan menyengsarakan rakyat karena melahirkan UU yang justru memihak pemilik modal. Seperti UU Omnibus Law yang telah mereka golkan pada tahun lalu.

Politisi dalam Sistem Islam

Berbeda dalam sistem islam, siyasah (politik) dalam islam adalah bagaimana mengurus urusan rakyat dengan hukum syara’. Hal ini berarti menjadi politisi dalam sistem Islam adalah menjadi khadim al-ummah (pelayan umat). Bahkan negara Khilafah adalah daulah ri’ayah (negara pengurus rakyat). Tidak sekedar membuat regulasi seperti negara dalam sistem demokrasi saat ini.

Hal ini karena sistem Khilafah yang menerapkan hukum syara’ secara kaffah (tatolitas) akan melahirkan ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat dan ketakwaan negara hingga dapat menjadi kontrol bagi para politisi agar tetap berada dalam koridor syara’. Jangankan berbuat kejahatan, mereka akan sangat khawatir mengabaikan urusan rakyat dan selalu berupaya mengedapankan hak rakyat.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ketika musim kering pada akhir tahun ke-18 H, tepatnya pada bulan Dzulhijjah, orang-orang mulai kesulitan, kekeringan mulai melanda bumi al-Hijaz dan orang-orang mulai kelaparan yang sangat (Ibnu Katsir, Al-Bidayah Wa An-Nihayah Masa Khulafurrasyidin, hal.202).

Masa ini dinamakan dengan tahun ramadah (paceklik) disebabkan permukaan bumi menjadi hitam kering karena sedikitnya turun hujan, hingga warnanya sama dengan ramad (debu). Tahun ini daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Hingga para penduduk kampung banyak yang mengungsi ke Madinah dan mereka tidak lagi memiliki sedikitpun bahan makanan, mereka kemudian segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab.

Umar pun segera membagi-bagikan makanan dari baitul mal (kas negara) hingga gudang makanan dan baitul mal kosong total. Beliau memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak susu maupun makanan yang dapat menggemukkan hingga musim paceklik ini berlalu. Jika pada waktu sebelumnya selalu dihidangkan roti dan lemak susu, maka pada waktu itu beliau hanya makan minyak dan cuka, beliau hanya menghisap-hisap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Hingga warna kulit Umar berubah menjadi hitam dan tubuhnya berubah kurus hingga dikhawatirkan akan jatuh sakit dan lemah.

Keadaan paceklik ini berlangsung selama 9 bulan. Hingga akhirnya keadaan kembali normal sebagaimana biasanya. Dan para pengungsi yang kelaparan dari tiap-tiap perkampungan kembali kerumah-rumahnya di desa.

Tentu kita menginginkan pemimpin yang demikian peduli dan takut kepada hisab Allah bukan ?. Maka sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi yang telah nyata-nyata melahirkan para politisi yang lebih sibuk berebut kursi dan materi, lalu berjuang menegakkan sistem Khilafah yang kelak melahirkan para politisi robbani. Wallahu’alam.

1 comment for "Demokrasi Hasilkan Politisi Pengabdi Materi"

  1. khilafah merupakan sistem pemerintahan yang memanudiakan manusia

    ReplyDelete