Bansos Tak Merata, Rakyat Makin Menderita

bansos covid

Oleh : Halizah Hafaz Hutasuhut, S.Pd (Aktivis Dakwah)

Lagi-lagi masyarakat mengeluh mengenai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat ekonomi masyarakat menurun, begitu pula dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan Bantuan Sosial (Bansos) bagi keluarga miskin turut membuat masyarakat kian mengeluh dengan kebijakan ini. Sebab faktanya masih ada warga miskin Kota Medan terkhusus di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun yang belum mendapatkan paket Bansos hingga saat ini. Ditambah dengan banyaknya pekerja yang diberhentikan karena PPKM maka ini semakin berakibat pada perekonomian yang menurun ditengah masyarakat. Masyarakat sangat berharap agar Bansos terus berlanjut dan pemerintah lebih memperhatikan mereka yang belum mendapatkan bansos.

Tentu sejumlah laporan penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) sepanjang PPKM pun terus ditemukan. Polemik bansos ini seolah tak bertepi, dari mulai buruknya pendataan, penyaluran, hingga korupsi berjemaah. Padahal, jutaan rakyat yang terdampak pandemi sangat membutuhkannya. Angka kemiskinan yang memperparah hingga angka kelaparan terus bertambah seperti tak terkendali. Sedangkan bantuan tak kunjung datang, entah itu salah sasaran atau hilang menguap ditelan tikus berdasi. Seperti yang terjadi di akhir tahun 2020 dengan penangkapan menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi. Parahnya, satu diantaranya diduga korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Hingga akhirnya KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bansos Covid-19.

Kesalahan sistem pendistribusian Bansos ini diakibatkan karena tidak dipastikannya terlebih dahulu dua hal, yaitu benar tidaknya dasar pengambilan kebijakan serta mekanisme implementasi kebijakan. Setelah ajek dua hal tersebut, baru bicara kapasitas leadership dan sumber daya pelaksana kebijakan, termasuk aspek keamanahannya. Melihat pendistribusian bansos Covid-19 yang diperuntukkan hanya untuk keluarga miskin jelas tidak tepat diberlakukan dalam masa pandemi. Sebab masyarakat yang terdampak dengan kebijakan PSBB atau PPKM bukan hanya masyarakat miskin atau tidak mampu. Seharusnya pemerintah pusat menggunakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk mengatur kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak, sehingga siapa saja yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah.

Namun, karena pemerintah—dalam hal ini pelaksana negara—memang dipilih untuk menjaga kepentingan oligarki kapitalis, bukan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat, wajar saja pemerintah menghindari kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Pun halnya meski kritik dan masukan sudah diberikan banyak pihak, namun pemerintah tetap diam.

Maka bagi kaum muslimin, buruknya sistem pelayanan rakyat dalam sistem demokrasi kapitalisme wajib selalu dibandingkan dengan kesahihan sistem jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dalam sistem Islam. Sebab, setiap peristiwa yang menimpa kaum muslimin adalah “ayat-ayat peringatan” yang berasal dari Allah Swt. Apa pun kesulitan hidup seorang muslim, seharusnya makin menguatkan keimanan dan meningkatkan kadar ketaatannya. Islam memberikan tanggung jawab kepada penguasa—pelaksana syariat Islam—untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar kepada rakyat melalui mekanisme yang jelas. Kebutuhan dasar yang bersifat individual seperti papan, sandang, pangan dipenuhi dengan jalan negara memampukan kepala keluarga dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan dasar yang bersifat publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan langsung ditanggung negara dalam pengadaannya.

Dalam kondisi bencana massal baik banjir, angin topan, paceklik, maupun pagebluk misalnya, maka negara wajib turun tangan langsung menjamin pemenuhan kebutuhan papan, sandang, pangan rakyat yang terdampak tanpa memandang status sosial, status ekonomi, maupun ras dan agama. Negara wajib mengeluarkan anggaran tanpa pembatasan sampai kebutuhan terpenuhi dan negara wajib mencari sumber-sumber pemasukan yang dihalalkan syariat. Struktur negara yang berupa Baitulmal telah didesain langsung oleh sistem Islam untuk memberi solusi bagi negara dalam berbagai keadaan.

Dalam Islam, tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha, atau penguasa dengan etnis tertentu. Kolusi, korupsi, dan nepotisme tidak ada. Praktik suap dan sejenisnya juga tidak ada. Karena seluruh rakyat dan aparatur negara terikat dengan hukum syariat, apa pun agama mereka. Sebab praktik-praktik tersebut untuk tujuan apapun tetap diharamkan dalam Islam. Ketakwaan menjadi fondasi negara, individu dan masyarakat juga menjadikan mereka sangat disiplin, bersih serta profesional. Jika ada indikasi KKN, Khilafah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

Jika seorang pejabat menggunakan kedudukannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee (komisi) dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram. Pelakunya berhak diganjar dengan sanksi tegas Khalifah. Maka dalam Islam, pelaku suap, korupsi atau penerima gratisfikasi diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan qadhi sebagai ta’zir dalam sistem pidana Islam.

Jelas sudah permasalahannya. Problem penyimpangan dana bansos PPKM bukan semata kesalahan oknum pelaksana kebijakan di level rendah. Akar masalahnya sistemis, berpangkal pada kesalahan paradigma pengurusan urusan rakyat oleh penguasa pembuat kebijakan. Produk gagal sistem kapitalisme seperti ini, hanya realistis diselesaikan dengan penerapan sistem Islam kafah dalam negara Khilafah.