Minimnya Antisipasi, Lonjakan Kasus Covid-19 Semakin Tinggi

antisipasi covid19

Oleh : Asha Tridayana

Belum lama ini terjadi lonjakan kasus covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada lima provinsi mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau.

"Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari Kamis," urai Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas evalusi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 secara daring Sabtu, (07/08/2021).

Oleh karena ia meminta seluruh pihak khususnya pemerintah daerah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan tiga hal yaitu, penurunan mobilitas, testing dan tracing serta penambahan ruangan isolasi terpusat (Isoter) (nasional.sindonews.com 08/08/21).

Terlihat kondisi di luar Pulau Jawa cukup memprihatinkan. Pandemi covid-19 masih memakan korban bahkan jumlahnya terus bertambah. Hal ini terjadi karena minimnya pelayanan dan terbatasnya fasilitas kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum jika luar Jawa-Bali kurang mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah karena dari segi wilayahnya pun jauh dari pusat. Sehingga dalam hal teknis sering kali tertinggal. Disamping itu, kesiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi pun masih kurang dibandingkan dengan masyarakat Pulau Jawa. Baik dari segi lahir seperti faktor ekonomi, pengetahuan dalam menjaga, menanggulangi dan menyembuhkan diri dari virus covid-19 maupun segi batin terkait mental penderita positif covid-19 yang sering kali masih merasa dikucilkan.

Sungguh disayangkan, berbagai keadaan tersebut kurang mendapatkan antisipasi dari pemerintah. Hingga akhirnya terjadi lonjakan kasus covid-19 yang sangat tinggi. Semestinya pemerintah lebih peka dan peduli dengan seluruh lapisan masyarakat baik di Jawa maupun luar Jawa tanpa ada perbedaan pelaksanaan teknis. Ditambah lagi, merupakan hak rakyat mendapatkan seluruh fasilitas negara termasuk pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Lebih-lebih terkait akses kesehatan saat pandemi sekarang. Karena tidak sedikit daerah pelosok yang kesulitan mendapatkan pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang yang akhirnya meninggal dunia saat isolasi mandiri. Karena kekurangan obat-obatan dan bahan makanan.

Disisi lain, pemerintah sudah memutuskan tidak melockdown Pulau Jawa. Karena dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, berbagai aktivitas termasuk yang menunjang perekonomian negeri berputar disana. Tidak mungkin bagi pemerintah jika menutup akses Pulau Jawa sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyebaran virus covid-19. Apalagi kerumunan masyarakat sering terjadi karena banyaknya jumlah penduduk yang masih beraktivitas dengan mobilitas tinggi. Sekalipun dibuat aturan pembatasan sosial sementara masyarakat masih harus mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kondisi yang sangat kontradiktif. Tingginya kasus covid-19 tidak cukup membuat pemerintah memaksimalkan pelayanan kesehatan. Terbukti jumlah korban positif hingga meninggal pun masih terus bertambah. Namun, kebijakan yang dibuat justru lebih mementingkan roda perekonomian. Keselamatan rakyat bukan menjadi prioritas negara. Fakta ini menegaskan lalainya rezim pengemban sistem kapitalisme dalam meriayah umat. Pemerintah tidak sepenuhnya bertanggung jawab mengurusi urusan umat termasuk menjamin keselamatan baik dari ancaman virus covid-19 maupun dari krisis ekonomi.

Begitulah ketika sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini. Manfaat menjadi tujuan sekalipun rakyat dikorbankan. Para kapitalis berlomba-lomba meraih keuntungan dan melakukan berbagai cara demi mewujudkannya. Termasuk aturan-aturan yang digunakan untuk menanggulangi wabah tetap berpotensi menguntungkan mereka. Tidak memberikan solusi menyeluruh bagi rakyat justru berdampak negatif yang tidak sedikit di segala aspek kehidupan.

Sehingga jelas bukan sistem kapitalisme yang dibutuhkan negeri ini. Masyarakat membutuhkan solusi tuntas bukan sekedar bantuan yang nilainya pun tidak seberapa. Tidak lain, hanya penerapan sistem Islam yang mampu memberikan perubahan. Tentu saja perubahan hakiki yang menjadi solusi setiap persoalan termasuk pandemi saat ini. Maka sudah saatnya masyarakat kembali pada hukum-hukum Allah swt Pemilik kehidupan. Allah swt berfirman yang artinya : "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Al A'raf : 96).

Wallahu'alam bishowab.