Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Menyoal Kompatibelitas Islam dengan Demokrasi

Dewasa ini, diskursus antara Islam dan politik memang santer dibincangkan. Menjadi kajian yang tak pernah usang, hingga berbagai forum diskusi dan webinar digelar untuk membahas “pernikahan” antara islam dengan sistem politik. Khususnya sistem demokrasi yang saat ini diemban negeri. Entah sudah berapa banyak pula tokoh yang angkat bicara menyampaikan pandangan mereka.

Oleh : Nurhayati Hakim (Aktivis Muslimah Mataram)

Dewasa ini, diskursus antara Islam dan politik memang santer dibincangkan. Menjadi kajian yang tak pernah usang, hingga berbagai forum diskusi dan webinar digelar untuk membahas “pernikahan” antara islam dengan sistem politik. Khususnya sistem demokrasi yang saat ini diemban negeri. Entah sudah berapa banyak pula tokoh yang angkat bicara menyampaikan pandangan mereka.

Salah satunya adalah orang kesohor negara. Adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, bahwa agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi (Tribunnews.com, 18/4/2021).

Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam webinar Tadarus Demokrasi season I, bertema Relasi Agama dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (17/4) lalu.

Dia menilai, meski berbeda sumbernya, agama bisa menerima sistem politik dan sistem bernegara jenis apapun. Baik demokrasi, kerajaan, monarki, otokrasi, teokrasi, dan sistem apapun saja. Sebab menurutnya, prinsipnya agama bersifat netral. Oleh sebab itu urusan cara dan sistem hidup bernegara, prinsip organisasi pemerintahannya, kata Mahfud, diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama.

“Islam tidak mengharuskan lembaga atau sistem politik tertentu. Agama tidak melarang monarki totaliter. Tidak diperintahkan, tapi diceritakan dalam kitab suci. Otokrasi ada yang jelek, ada Fir’aun dan Namrudz. Tapi ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid yang baik,” tambahnya.

Apakah agama cocok dengan demokrasi ? Mahfud menegaskan keduanya sangat kompatibel. Sebab di dalam demokrasi, lanjutnya ada nilai toleransi yang mewajibkan manusia harus siap berbeda. Ada juga prinsip kesetaraan yang menyebutkan semua manusia kedudukannya sama. Juga ada nilai keadilan dan kejujuran.

Memahami Demokrasi

Untuk dapat memahami hakikat sesuatu dengan benar, tentu kita perlu mendalami makna dari sesuatu tersebut. Dalam hal ini tentu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangah rakyat. Pemerintahan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah setiap pemilihan umum. Sebagaimana ucapan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari sejarahnya di Barat, demokrasi lahir sebagai solusi dari dominasi gereja yang otoriter dan absolut sepanjang Abad Pertengahan (Abad 5 – 15 M). Kala itu, dominasi gereja yang berkolaborasi dengan para raja Eropa menghendaki tunduknya seluruh urusan kehidupan (politik, ekonomi, seni, sosial, dll) pada aturan-aturan gereja. Disisi lain, dominasi gereja ini ditentang oleh para filosof dan pemikir yang menolak secara mutlak peran gereja dalam kehidupan. (United States Information Agency, Apakah Demokrasi itu ?, hal.4)

Terjadinya Reformasi Gereja, Renaissance dan Humanisme, menjadi titik tolak awal untuk meruntuhkan dominasi gereja kala itu. Akhirnya, pasca Revolusi Prancis tahun 1789, terwujudlah jalan tengah dari kedua sisi itu, yang kemudian terumuskan dalam faham sekulerisme, yakni faham pemisahan agama dari kehidupan. Dimana agama tidak diingkari secara total, tapi masih diakui walaupun secara terbatas, yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara hubungan manusia dengan sesamanya diatur oleh manusia itu sendiri, bukan agama. Pada titik inilah demokrasi lahir.

Kompatibelitas Islam dengan Demokrasi

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt (Kamus Besar Bahas Indonesia).

Al-Qur’an yang menjadi sumber ajaran islam adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu (QS. An-Nahl ayat 89). Artinya, tidak ada satu masalah pun yang luput dari penjelasan islam, dari pengaturannya. Bahkan hal yang tampak sepele seperti masuk kamar mandi pun tak lepas dari aturan islam. Apa lagi hal besar seperti masalah politik dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan kesempurnaan ajaran islam (QS. Al-Maa’idah ayat 3) yang dibangun diatas akidah dan syariah.

Salah satu Syariah Islam adalah pengaturan dalam masalah politik dan bernegara dengan sistem Khilafah. Sistem Khilafah inilah yang diwariskan oleh Rasulullah Saw kepada Khulafurrasyidin hingga ke masa daulah Ummayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyyah, yang kemudian runtuh pada 3 Maret 1924 di Turki. Meski penerapannya, mengalami pasang surut bergantung pada kuatnya pemahaman umat terhadap Islam dan kuatnya penerapan Islam oleh para khalifah kala itu.

Syeikh Abdul Hamid Asy-Syarwani menyatakan,

“Mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah, karena adalah merupakan keharusan bagi umat adanya imam yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, serta memberikan hak orang yang dizalimi dari orang yang zalim serta menunaikan hak-hak dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya,” (Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani, Hawasyi asy-Syarwani, Juz 9, hal. 74) .

Sementara itu, Syaikh Mahmud Abdul Majid al-Khalidiy dalam tesis doktornya yang berjudul Qawaa’idu Nizhamil Hukmi fii Al-Islam menyatakan,

“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim secara keseluruhan untuk menegakkan hukum syara’ yang islami serta mengemban dakwah islam keseluruh dunia,” (Syaikh Mahmud Abdul Majid al-Khalidiy, Qawaa’idu Nizhamil Hukmi fii al-Islam, hal. 225).

Sementara itu, dalam kitab Mu’jam Maqayis Al-Lughah Bab 2, halaman 210 dinyatakan Khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam Ath-Thabari makna Bahasa inilah yang menjadikan alasan mengapa as-sulthan al-azham (penguasa besar umat islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya lalu menggantikan posisinya (Imam Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, Juz 1, hal. 199).

Dari pemahaman ini, dapat ditarik benang merah bahwa sistem politik dan pemerintahan Islam adalah sistem Khilafah. Sangat berbeda dengan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik buatan manusia yang akidahnya adalah sekulerisme, kontradiksi dengan akidah islam. Sistem yang dibangun diatas demokrasi juga menyalahi sistem Islam yang bersandar pada wahyu Allah Swt.

Demokrasi hanya bersandar pada rakyat. Dapat kita lihat, bahwa hal yang paling menonjol dalam sistem demokrasi adalah suara mayoritas dalam menentukan kebenaran. Oleh karena itu nilai toleransi, prinsip kesetaraan, nilai keadilan dan kejujuran yang diusung oleh sistem demokrasi diasaskan pada suara mayoritas. Sehingga jelas sekali demokrasi bertentangan dengan islam (QS. Al-An’aam ayat 116).

Oleh karena itu pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan bahwa semua agama pada prinsipnya netral (termasuk islam) dan dapat menerima konsep politik dan bernegara apapun, adalah pernyataan yang keliru. Sebab islam memiliki sistem politik yang khas yang bersumber dari wahyu Allah Swt.

Indonesia merupakan negeri dengan penduduk muslim terbesar didunia yang diterapkan demokrasi didalamnya. Padahal jelas-jelas demokrasi bertentangan dengan islam. Dan Jika agama menerima sistem politik apapun, mengapa tidak menguji kelayakan sistem Khilafah yang memang benar-benar berasal dari islam ? Wallahu’alam.

Post a Comment for "Menyoal Kompatibelitas Islam dengan Demokrasi"