covid19 luar jawa
Oleh : Murni Supirman (Aktifis Dakwah Masamba)
Sudah lebih dari empat pekan PPKM di pulau Jawa dan beberapa wilayah yang masih memiliki tingkat penyebaran covid tertinggi diberlakukan, hal itu dilakukan pemerintah bukan tanpa sebab melainkan karena lonjakan kasus di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa belum mengalami penurunan kasus seperti yang diharapkan.
Namun yang menjadi perhatian saat ini, lonjakan kasus penyebaran virus justru meningkat di luar pulau Jawa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau.
"Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari Kamis," urai Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas evalusi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 secara daring Sabtu,(07/08/2021).
Kemudian pada Jumat, 6 Agustus 2021 tiga provinsi mengalami kenaikan kasus baru yaitu Sumut naik menjadi 22.892 kasus, Kepulauan Riau 14.993 kasus, Sumbar 14.712 kasus. "Yang turun saya lihat di dua hari kemarin Kaltim dan Papua tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,". Ucap beliau (Sindonews)
Dari data tersebut kita bisa melihat ternyata penyebaran virus covid di Luar pulau Jawa terhitung tinggi, sementara pemerintah sampai hari ini hanya memberlakukan PPKM tanpa solusi yang membuat masyarakat bisa betah tinggal di rumah.
Sebenarnya ada banyak faktor penyebab naiknya lonjakan penyebaran virus di luar pulau Jawa yang pertama mobilitas masyarakat yang tinggi yakni banyak orang memilih untuk pulang ke kampung halaman ketimbang terlunta-lunta tidak jelas di rantauan. Yang kedua mengingat penyediaan fasilitas layanan kesehatan di wilayah luar Jawa tidak begitu baik bahkan terkesan buruk. Diperparah lagi dengan kondisi masyarakat yang nampaknya memang tidak memiliki kesiapan, cenderung cuek dengan prokes serta tidak adanya antisipasi dari pemerintah sebelum terjadi ledakan kasus.
faktor lainnya adalah pemerintah sejak awal pandemi sampai season dua ini sama sekali tidak memutuskan untuk melockdown Jawa, sementara kita ketahui bersama Jawa sendiri adalah wilayah sentral dimana penduduknya padat, dan mayoritas di isi pendatang dari luar pulau Jawa dimana selama PPKM diberlakukan mereka justru memilih untuk pulang kampung dengan alasan tinggal di perkotaan tanpa bisa berbuat apa-apa justru membuat mereka bingung, diminta stay at home namun disisi lain mereka juga butuh makan. Sehingga ketika keadaan membuat lelah, kehidupan mereka terasa sempit, mereka pada akhirnya memilih pulang ke kampung halaman. Tanpa pernah berfikir mereka-mereka ini berpeluang besar membawa virus ketika pulang ke kampung hapaman, hingga aktifitas tersebut menjadi faktor utama penyebab menyebarnya virus Covid-19 ke luar pulau Jawa.
Keadaan ini terus berlangsung bahkan seperti hilang kendali. Pak Luhut binsar panjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang awalnya getol mengatakan bahwa corona terkendali pada akhirnya mengakui kekalahannya dan hanya bisa meminta maaf kepada masyarakat karena belum mampu secara optimal menghentikan laju penyebaran virus hingga mengakibatkan banyaknya terjadi kasus kematian. Permintaan Maaf Luhut Dinilai sebagai Pengakuan bahwa Covid-19 Belum Terkendali.
"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021).
Fakta ini menegaskan kepada kita bahwa rezim kapitalistik ini telah gagal dalam meriayah rakyatnya. Hal ini tentu akan berbeda jika saja sejak awal pemerintah serius dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia, melakukan lock down total di wilayah sentral ibu kota selama 14 hari dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikarantina sesuai Undang-undang pasal 8 nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan serta mencegah kedatangan warga asing khususnya dari China sebab awal dari virus ini berasal dari sana. Jika saja demikian tentunya hari ini negara sudah dalam kondisi normal. Baik dari sisi ekonominya, sosial dan kemanusiaannya tentu tidak akan serumit seperti saat ini.
Masyarakat butuh solusi pasti dalam kondisi serba tak pasti, namun inilah yang terjadi jika sebuah negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, negara tidak hadir sebagai periayah justru yang ada semua dikomersilkan untuk memenuhi ambisi penguasa dan para pengusaha asing dan aseng yang menjadi penopang sistem ini hingga kian subur dan menyiksa kaum yang lemah.
Berbeda dengan Islam, saat terjadi sebuah wabah negara menerapkan sistem karantina wilayah, orang yang ada di dalam wilayah wabah tidak boleh keluar pun yang berada di luar wilayah wabah tidak boleh masuk saat itu pula negara hadir menjamin kebutuhan masyarakat sampai kondisi betul-betul pulih.
Wallahu'alam.
COMMENTS