Oleh : Yuniasri Lyanafitri Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan publik karena mengucapkan selamat hari raya Naw-Ruz 178...
Oleh : Yuniasri Lyanafitri
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan publik karena mengucapkan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB ke komunitas Baha'i. Berbagai tanggapan pro dan kontra dilayangkan kepadanya. Tanggapan tersebut muncul, mulai dari masyarakat biasa, tokoh ormas, hingga anggota DPR atau politisi. Pidato Menag tersebut dianggap off-side oleh MUI.
Sebagaimana pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyamaratakan perlakuan antara enam agama yang diakui dengan agama lainnya.
Agama Baha’i juga pernah dicap sesat oleh MUI Jawa Barat pada 2014. Karena memiliki ritual yang mirip dengan ajaran Islam, seperti shalat dan puasa. (https://www.cnnindonesia.com/ 28/07/2021)
Berbeda pendapat dengan koalisi advokat untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Mereka malah mendukung ucapan Menag, bahkan koalisi yang terdiri atas YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta, Yayasan Inklusif, HRWG, CRCS UGM, Ulil Abshar Abdalla, dan Ahmad Suaedy, mengharapkan pemerintah dapat melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas sebagai warga negara yang sama. (https://news.detik.com/ 30/07/2021)
Selain itu, pernyataan Menag dianggap telah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, yang mengakui dan menghormati agama-agama lain yang ada di Indonesia. Sehingga perlu diadakan tindakan lanjutan untuk merevisi berbagai regulasi yang masih diskriminatif.
Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz juga menyebutkan bahwa langkah Menag tersebut sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS) yang menyebut bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia. Hal ini tidak berarti selain enam agama tersebut dilarang di Indonesia. Agama-agama ini tetap diizinkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. (https://www.cnnindonesia.com/ 29/07/2021)
Dari pembelaan-pembelaan yang terus diberikan, semakin membuktikan bahwa negara tidak ikut campur dalam urusan agama/kepercayaan/keyakinan rakyatnya. Sehingga negara memberikan kebebasan beragama bahkan jaminan akan melindungi penganut agama-agama tersebut. Sebab negara menganggap kebebasan beragama tidak melanggar aturan apapun.
Padahal kaum muslimin sangat dirugikan atas hal tersebut. Pasalnya, sudah banyak kaum muslimin yang murtad dan mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Hal ini seolah menambah deretan bukti ketidaksukaan negara terhadap Islam. Tidak mau tahu dengan Islam justru semakin menyudutkan Islam dengan alasan toleransi.
Beginilah hidup dalam lingkup aturan demokrasi yang berdasarkan sekuler. Aturan yang berlandaskan kebebasan (liberalisme). Dan memisahkan aturan agama terhadap kehidupan. Akibatnya, beragama pun dipasrahkan kepada urusan individu. Pemerintah hanya mengawal dengan regulasi hasil dari kesepakatan sekumpulan manusia, yaitu Hak Asasi Manusia. Sehingga tak layak jika negara memaksakan keyakinannya kepada individu rakyatnya.
Sebab, tugas negara hanya mengatur urusan publik (umum), sedangkan agama merupakan wilayah pribadi. Maka tak heran jika kebebasan beragama semakin mudah dan memiliki suara mayoritas di masyarakat. Bahkan lama kelamaan akan bisa dijumpai, warga negara yang tidak beragama. Karena dia meyakini agama itu candu. Semakin bobroklah moral rakyatnya, tanpa penjagaan dari negara.
Negara yang menggunakan aturannya dengan jalan demokrasi memang akan selalu membuat kebijakan sesuai dengan kadar manfaat yang didapatkan. Apalagi yang membuat kebijakan hanya sekelompok manusia yang memiliki kepentingan masing-masing. Sehingga akan sangat tidak mungkin, mereka memikirkan rakyat apalagi menjaganya. Bahkan, dalam hal darurat mereka bisa mengorbankan rakyatnya untuk melanggengkan kepentingannya.
Lain halnya dengan Islam yang memiliki sistem pemerintahan paripurna dengan syari’at Islam sebagai standarnya, yaitu khilafah. Khalifah sebagai seorang pemimpin dan penguasa, akan sepenuh hati menjaga dan melindungi rakyatnya. Karena khalifah laksana perisai seorang prajurit yang melindunginya dari senjata musuh.
Penjagaan yang dilakukan khalifah semata-mata karena dia hanya mengharap ridho Allah swt. dan takut akan azab-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Namun, seseorang yang akan masuk ke dalam agama Islam, sudah mengetahui konsekuensinya jika dia keluar dari Islam (murtad). Dan itulah suatu penjagaan Islam terhadap aqidah umatnya. Karena konsekuensi murtad adalah seseorang tersebut dijatuhi hukuman mati.
Firman Allah swt. yang artinya, “Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan.” (Q.S. Al-Baqarah : 256)
Khilafah juga tidak akan membiarkan adanya bibit-bibit ajaran-ajaran sesat yang bisa menggoyahkan aqidah umat. Khilafah akan langsung memberantas ajaran sesat tersebut hingga tuntas. Khilafah akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa untuk menjaga aqidah umat baik dari media maupun lingkungan yang mendukungnya.
Begitulah penjagaan khilafah akan aqidah umatnya. Tidak membebaskan apalagi acuh tak acuh dengan urusan tersebut. Hanya dengan Islam kehidupan manusia terjaga, memberi keselamatan di dunia dan di akhirat.
Wallahu’alam bishshowwab
COMMENTS