Pemberlakuan PPKM: Benarkah karena Darurat, atau Hanya Pengalihan?

ppkm darurat pengalihan

Oleh: Azizah Ratna (Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, dinilai akan mengoreksi ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021, yang sebelumnya diperkirakan akan keluar dari zona kontraksi. Disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi XI, Ahmad Yohan, yang memprediksi bahwa PPKM darurat ini akan menekan konsumsi masyarakat dan investasi, serta nilai tambah PDB di kuartal II-2021. "Kita punya beban berat untuk menghela atau mengungkit pergerakan ekonomi keluar dari zona negatif di kuartal II-2021," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juli 2021.

Dengan kondisi fiskal yang menurutnya tidak begitu fleksibel akibat COVID-19, otoritas ekonomi baik fiskal dan moneter terus bekerja keras melakukan pemulihan ekonomi dengan berbagai program kolaborasi. "Namun di saat yang bersamaan, celah-celah peningkatan kasus COVID-19 yang menjadi penyebab terinfeksinya ekonomi tidak ditangani dengan baik," ujarnya.

Dia mencontohkan, pada bulan April 2021 saat terjadi tsunami COVID-19 varian delta di India, dengan penularan yang begitu cepat, membuat rata-rata negara melakukan disconnect dengan negara tersebut. Namun anehnya, otoritas Indonesia, dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perhubungan Udara-Kemenhub, membiarkan flight carteran yang memuat ratusan WNA India ke Indonesia dengan masa karantina cuma lima hari.

"Tentu ini langkah yang keliru dan membahayakan, karena sudah pasti, COVID-19 ini tertular akibat kontak sesama manusia, baik dari dalam dan luar negeri," kata Yohan. Dengan adanya PPKM darurat, lanjut anggota Fraksi PAN itu, maka seluruh mobilitas domestik dibatasi lebih ketat, baik darat, udara dan laut.

Namun menurutnya, hal ini menjadi anomali, karena mobilitas orang asing (WNA) masih diberikan kelonggaran dengan membiarkan WNA, baik turis dan TKA, terus masuk ke Indonesia tanpa ada barrier. "Jika merujuk pada regulasi pembatasan mobilitas yang beredar terkait PPKM darurat, maka PPKM Darurat hanya berlaku secara domestik di wilayah Jawa dan Bali saja. Artinya, mobilitas warga asing ke Indonesia masih dibuka/ diberikan kelonggaran," ujar Yohan.

Dia mengaku sangat khawatir bahwa ratusan triliun dana PEN dari APBN dan PPKM Darurat ini ibarat 'membuang garam di laut', karena pembatasan mobilitas hanya dilakukan secara domestik. Akibatnya, mata rantai penyebaran COVID-19 dengan berbagai varian yang datang dari luar Indonesia, tidak bisa terputus penyebarannya.

"Oleh sebab itu, kami meminta pada otoritas agar pengetatan mobilitas darat, udara, dan laut, juga diperluas hingga pembatasan WNA masuk ke Indonesia. Terutama WNA yang berasal dari sarang berbagai varian COVID-19. Karena sekali lagi, percuma bila PPKM Darurat diberlakukan secara domestik, sementara WNA diberikan keleluasaan masuk Indonesia," ujarnya. (viva.co.id, 04/07/21)

Sudah berulang kali, rezim ini menetapkan kebijakan yang sangat membingungkan rakyatnya. Seolah rakyat di tarik ulur dengan adanya penetapan kebijakan dari pemerintah yang tidak pernah ada selesainya. Padahal kebijakan yang mereka buat pun tidak ada pengaruhnya dengan lonjakan kasus covid-19 yang setiap harinya terus meningkat.

Bagaimana tidak terus bertambah? Di saat kasus covid sedang berkurang, kegiatan ekonomi dan kerumunan pun terus longgarkan. Bahkan banyak sekali pemerintah memberlakukan lockdown dengan sebutan yang berbeda-beda.

Pemberlakuan lockdown pun hanyak berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Tidak pernah ada yang namanya pemerintah melakukan lockdown untuk 1 negara, seperti di Negara lainnya. Alasan apa mereka tidak mau melakukan lockdown untuk 1 negara? Ya, karena mereka merasa tidak mampu untuk menghidupi rakyatnya. Mau seberapapun uang yang dimiliki negara bakal terasa kurang bagi mereka para penguasa uang rakyat. Padahal, gaji mereka tetap terus berjalan dengan mulus, tanpa adanya 1 dan lain hambatan.

Parahnya lagi, saat pemberlakuan PPKM seperti sekarang ini akses para TKA untuk masuk ke Indonesia sangatlah mudah. Bandara Internasional terbuka lebar untuk para TKA yang ingin masuk ke Indonesia. Mereka masuk dengan sesuka hati mereka, tidak seperti TKI yang pulang dari LN (Luar Negri) yang langsung di tempatkan di wisma untuk melakukan karantina 14 hari. Percuma saja, kita di batasi sedangkan para TKA sangat dipersilahkan.

Bagaimana mau berhasil mengendalikan pandemi jika pemerintah terus saja membuat kebijakan tidak tegas seperti ini? Sikap penguasa yang tetap membiarkan TKA masuk, sangat melukai hati rakyat. Kebijakan inkonsisten ini pula yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah hilang. Ketika penguasanya sudah tidak dipercaya, kebijakan seketat apa pun bahkan jika benar sekalipun akan sangat sulit dipercaya lagi oleh rakyat.

Inilah faktanya, pemerintah masih mempersilakan dan memberi izin kedatangan TKA secara bergelombang dengan alasan karena mereka datang untuk bekerja di proyek strategis nasional. Menurut data imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 24.594 warga negara asing telah memasuki Indonesia melalui bandara tersebut selama periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021. Sangat wajar bila rakyat marah. Ketakadilan sikap pemerintah kepada rakyat sudah berulang kali terjadi.

Tak dapat dimungkiri, lonjakan kasus Corona juga disebabkan masuknya varian baru yang datang dari luar negeri. Saat negara lain memperketat perjalanan internasional dari dan ke luar negeri, Indonesia tetap santai saja. Indonesia justru menjadi negara destinasi keenam di dunia yang menerima penumpang terbanyak dari Wuhan. Sikap abai dan meremehkan inilah awal mula malapetaka pandemi menggila di Indonesia.

Sikap ini pun berlanjut hingga sekarang. Ibarat mau membersihkan kolam ikan yang terkena racun, tapi aliran air yang membawa racun ke kolam tidak ditutup, ya ikan-ikan itu pasti terkontaminasi terus-menerus.

Inilah akibat terlalu membebek dan bergantung pada ideologi kapitalisme. Negara tidak mandiri menetapkan kebijakan. Karakter kapitalistik ini pula yang membawa pada kebijakan yang tidak memprioritaskan rakyat. Indonesia sedang menghadapi kegentingan dan kedaruratan Covid-19. Butuh kebijakan yang mengutamakan penyelamatan sistem kesehatan dan nyawa rakyat terlebih dahulu.

Jangan terus berpikir pemulihan ekonomi. Apa gunanya ekonomi pulih, tapi rakyat mati perlahan akibat kebijakan serba nanggung? Ekonomi ambruk bisa dipulihkan. Namun, jika kesehatan ambruk, nyawa dipertaruhkan. Jadilah penguasa yang memiliki empati, nurani, dan peduli pada rakyat. Bukan pada korporasi. Inilah akibat penerapan ideologi kapitalisme. Pengurusan terhadap rakyat dinomorsekiankan. Urusan kapitalis dan korporasi asing lebih diutamakan.

Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi)

Allah Swt. berfirman, yang artinya “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.” (TQS Asy-Syura: 42)

Berbeda cerita apabila yang di terapkan adalah sistem Islam, dan yang memimpin adalah pemimpin yang amanah dan bijaksana. Negri ini tidak akan kacau balau seperti saat ini sekarang, Negri ini akan makmur, jaya, dan sejahtera. Karena sistem yang di gunakan adalah sistem yang datang langsung dari Allah, yakni Islam.

Wallahu alam bishowab