Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Keadilan Yang Mustahil Dan Ilusi Sistem Demokrasi

Penetapan vonis kasus Habieb Rizieq Shihab selama empat tahun penjara sangat mengherankan dan sangat kontrofersial dan penuh dengan intrik politik. Vonis atas kasus tersebut dinilai beberapa pihak terlalu dipaksakan dan sangat melukai rasa keadilan di negeri ini.

Penetapan vonis kasus Habieb Rizieq Shihab selama empat tahun penjara sangat mengherankan dan sangat kontrofersial dan penuh dengan intrik politik. Vonis atas kasus tersebut dinilai beberapa pihak terlalu dipaksakan dan sangat melukai rasa keadilan di negeri ini.

Forum rakyat melihat bahwa vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melukai rasa keadilan. “ bagaimana mungkin seorang yang hanya didakwa menyebarkan kebohongan melalui youtube dan meneyebabkan keonaran, divonis lebih berat dari kebanyakan vonis terhadap koruptor,” ujar Koordinasi Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, jum’at (25/6).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang menyebarkan informasi bohong yang menyebabkan keonaran terlalu dipaksakan. “ tapi juga karena banyak pernyataan JPU tentang Habieb Rizieq di dalam persidangan, bertentangan dengan fakta,” ujarnya.(RMOLBANTEN, 25/7/2021)

Harapan masyarakat untuk kebebasan Habib Rizieq telah pupus dan kepercaayan mereka terhadap hukum dan keadilan telah sirna seiring dengan tetap ditetapkannya Habieb Rizieq sebagai tersangka dengan vonis empat tahun penjara.

Jika dilihat dari kasus yang dialamatkan kepada HRS, terkait kasus kerumunan dan juga menyembunyikan hasil tes covid, banyak dari masyarakat bahkan banyak para pejabat politik yang juga menyebabkan kerumunan tapi tidak sampai dipidanakan. Seperti kerumunan yang terjadi saat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka,NTT, selasa (23/2/2021). (Kompas.com, 25/2/2021).

Selain itu, kerumunan juga dilakukan oleh pejabat negara, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya saat perayaan ulang tahunnya yang sempat viral di media sosial yang hingga saat ini tidak dipidanakan.

Pelanggaran prokes oleh HRS dianggap sebagai kejahatan protokol kesehatan sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat politik dianggap hanya pelanggaran biasa bahkan dicari-carikan alasan agar terhindar dari tuduhan pelanggar atau bahkan penjahat protokol kesehatan, sebagaimana yang dialamatkan kepada Habib Riziq Shihab.

Dilansir dari sindonews.com, Abdul Fickar Hadjar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti menilai bahwa hukuman terhadap HRS itu tidak adil. “ tidak adil, karena HRS sudah pernah diproses dengan UU Karantina dan sudah dihukum membayar denda”. Beliau juga menambahkan bahwa selama ini banyak pihak yang juga melakukan serupa HRS, tapi mereka tidak diproses hukum. Jadi, jelas bahwa pegadilan dan penguasa telah berbuat zalim.

Jika memang pemerintah ingin mempidanakan setiap pelanggar prokes dan penyembunyian hasil tes covid-19, seharusnya semua orang baik masyarakat biasa maupun pejabat publik juga harus ditindak sama seperti yang dialami Habieb Rizieq Shihab. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pejabat politik yang melanggar prokes dipidanakan.

Seakan-akan ini menunjukkan bahwa pemerintah sengaja menyasar HRS yang selama ini dianggap berbahaya bagi penguasa. Publik jadi bertanya-tanya ada apa dibalik perkara yang menimpa Habib Rizieq Shihab? Benarkah Habib Rizieq Shihab seberbahaya itu bagi penguasa, sehingga selalu dicarikan kasus untuk menjerat Habib Rizieq Shihab? Ada apa dibalik topeng ketidakadilan yang sedang dipertontonkan oleh rezim saat ini? Apakah karena ingin menjegal Habib Rizieq Shihab untuk terlibat pada pemilihan presiden 2024 mendatang?

Keadilan: Kemustahilan Hakiki di Negeri Demokrasi

Vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di nilai oleh Mardani, anggota DPR dari Fraksi PKS, dalam cuitan di akun twitter pribadinya @MardaniAliSera, kamis (24/6/2021). Beliau menuliskan bahwa vonis terhadap Habib Rizieq Shihab terlihat aneh dan berbeda perlakuan dengan vonis yang diterima Jaksa Pinangki yang terlibat kasus korupsi. (okezone,25/6/2021)

Ironi memang ketika hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebenaran atau keadilan bagi kekuasaan yang pada akhirnya hukum hanya untuk menjerat orang-orang yang berlawanan dengan penguasa. Ketidakadilan dan inkonsistensi penerapan peraturan pelanggaran protokol kesehatan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan penguasa saat ini sudah jadi rahasia umum yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Keadilan mustahil terwujud dalam sistem demokasi yang sarat dengan berbagai kepentingan para penguasa. Selain itu, hukum yang digunakan dalam menegakkan keadilan adalah hukum buatan manusia yang dibuat dengan hawa nafsu, yang sudah pasti menimbulkan problematika yang tak berkesudahan dan sangat mungkin disertai kepentingan dalam menetapkan keputusan.

Sekularisme telah menjadikan para hakim tak lagi amanah, melanggar sumpah yang telah diikrarkan, menjadikan mereka orang-orang yang haus kekuasaan dunia, mengobrak-abrik keimanan akibat penyakit hubbudunya, cinta dunia. Padahal semua yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Hukum Islam Hadirkan Keadilan Hakiki

Dalam islam keadilan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang digunakan langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Hukum islam juga tegas tapi tidak diskriminatif yang sangat bertolak belakang dengan hukum saat ini, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah SAW bersabda: "andai saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya" (HR.Bukhari dan Muslim).

Sebagimana kisah Kholifah Ali Bin Abi Thalib yang berselisih dengan orang Nasrani terkait baju besi. Ali Bin Abi Thalib merasa bahwa baju besi yang dilihatnya adalah miliknya, akan tetapi orang Nasrani itu mengaku baju besi itu adalah miliknya. Hingga akhirnya mereka pergi pada Khodi Syuraih Al-Kindi yang merupakan murid sang kholifah, Ali Bin Abi Thalib. Meskipun Ali Bin Abi Thalib adalah seorang kholifah dan Khodi Syuraih adalah muridnya, hal itu tidak menjadikan Ali Bin Abi Thalib menang. Akan tetapi berdasarkan fakta bahwa sang kholifah tidak mempunyai bukti yang kuat maka baju besi itu tetap menjadi milik orang Nasrani.

Ini adalah bukti keadilan hakiki wujud dari penerepan islam kaaffah yang melahirkan generasi terbaik, khoiruh ummat yang selalu menjadikan hukum Allah sebagai pemutus perkara ummat. Hingga mewujudkan keadilan hakiki di muka bumi.

Kisah ini adalah kisah yang tak akan pernah lekang oleh masa. Kisah dari sebuah peradaban gemilang pencetak generasi terbaik yang menegakkan keadilan dengan hukum Allah tanpa pandang bulu, tanpa intervensi dan bebas dari kepentingan karena hukum Allah yang digunakan untuk memutuskan perkara. Hukum yang diterapkan oleh generasi rabbani dengan keimanan yang telah mengkristal pada diri mereka. Generasi yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama mereka. Kisah ini akan terulang lagi jika hukum allah tidak ditegakkan. Hukum allah akan tegak, jika ada institusi khilafah yang akan mengeakkanya sebagi hukum negara yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Penulis : Zahrah

Post a Comment for "Keadilan Yang Mustahil Dan Ilusi Sistem Demokrasi"