covid19 ganas
Oleh : Indah Kartika Sari, SP
Hampir dua tahun, wabah Covid 19 melanda Indonesia. Sampai hari ini jumlah terkonfirmasi positif virus ini sudah mencapai angka 2,670,046. Sementara angka kematian sudah mencapai 69,210. Bahkan pada Hari Rabu, 14 Juli 2021, kasus harian sudah mencapai rekor tertinggi yaitu 54,517 kasus.
Tentu saja kejadian luar biasa ini akan sangat berpengaruh pada kinerja para nakes. Seperti yang diceritakan oleh Dokter Eva Sri Diana Chaniago (Ketua Dokter Indonesia Bersatu) kepada Dokter Siti Nadia Tarmizi (Jubir Vaksinasi Covid 19 Kemenkes) lewat saluran TVONE, bahwa kondisi faskes sudah sangat kritis. Sudah ribuan nakes yang meninggal dunia, isoman, sakit dan dirawat bahkan tidak sedikit yang resign. Beberapa gelintir nakes harus bekerja super ekstra menangani lebih dari 50 orang pasien yang kritis. Normalnya pasien kritis seharusnya ditangani oleh 4 perawat.
Sementara ketersediaan obat-obatan juga semakin menipis. Banyak pasien yang sulit mendapatkan obat-obatan. Tak hanya itu, ketersediaan tabung oksigen yang dapat membantu pasien dengan saturasi rendah juga sudah langka. Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas COVID-19 DI Yogyakarya Pristiawan Buntoro mengonfirmasi sebanyak 63 pasien di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta meninggal dunia dalam sehari semalam pada Sabtu (3/7/2021) hingga Minggu (4/7/2021) pagi akibat menipisnya stok oksigen.
Lumrah terjadi, ketika pemintaan barang naik maka harga barang pun akan naik. Harga tabung yang biasa Rp 500 ribu melonjak sampai Rp 2,5 juta. Namun dalam situasi darurat yang menyangkut nyawa manusia, perlu kebijakan yang tepat dari pemerintah agar tabung oksigen dapat cepat sampai ke pasien yang membutuhkan juga tanpa adanya kenaikan harga. Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya, Senin (5/7/2021), menyebut pemerintah bisa mendorong swasta produsen dan distributor oksigen terlibat penuh dalam mendukung penyediaan oksigen untuk kebutuhan penanganan pasien COVID-19.
Asosiasi pengusaha, seperti Apindo, Kadin, serta asosiasi produsen dan distributor gas dan oksigen, katanya, harus diajak langsung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini. Jika perlu, pemerintah buat kebijakan agar rantai pasok oksigen sampai ke konsumen masyarakat lebih dipangkas, tidak lagi melalui agen atau distributor kecil. Tapi langsung dari distributor utama. Lakukan semacam operasi pasokan langsung ke masyarakat dan faskes yang membutuhkan untuk penanganan pasien COVID-19. Perlu kebijakan extraordinary dalam situasi darurat seperti ini. Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, alokasi oksigen untuk industri harus dialihkan untuk kepentingan medis. Produsen oksigen, baik swasta maupun BUMN, dituntut memprioritaskan produksi 90%-100% untuk mendukung kebutuhan oksigen untuk medis.
Padahal sebelum mengalami kelangkaan tabung oksigen, Indonesia sempat menyumbangkannya kepada India akibat lonjakan kasus Covid-19 di Negeri Anak Benua. Pada 10 Mei, pemerintah menyumbangkan 1.400 tabung oksigen ke India sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ironisnya kini giliran Indonesia yang mengalami kelangkaan tabung gas akibat lonjakan kasus Covid-19. Menyikapi kelangkaan tabung oksigen di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, pemerintah pun akan mengimpornya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah akan mengimpor tabung gas oksigen yang akan digunakan di ruang-ruang perawatan darurat di rumah sakit.
Menghadapi kondisi pandemi Covid 19 yang dari hari ke hari semakin mengganas, seharusnya membuat pemerintah berfikir keras untuk mencegah sistem kesehatan nasional mengalami kolaps. Semua ini akibat kesalahan pemerintah dalam mensikapi pandemi di awal muncul kasus pertama di Indonesia. Akibat sikap meremehkan dan penanganan yang setengah hati, akhirnya terjadi tsunami Covid yang menyebabkan rakyat dan nakes banyak yang berguguran.
Ganasnya Covid 19 tidak bisa dihadapi dengan kondisi “senjata” yang minim. Ibarat berperang di medan pertempuran yang sengit, tentu akan mati konyol tanpa adanya perlawanan yang seimbang. Saat ini, “senjata” terdepan di medan perang menghadapi pandemi yang diandalkan pemerintah ialah obat-obatan, alkes, dan faskes.
Sungguh, kapitalisasi di sektor kesehatan telah lama berlangsung di negeri ini. Akibatnya, semua senjata tersebut kini sulit dihadirkan oleh pemerintah karena pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab penuh setiap urusan rakyat. Penyediaan seluruh “senjata” untuk melawan Covid 19 diambil sepenuhnya oleh swasta. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator yang tugasnya hanya sekedar memperingatkan dan memberi ancaman sanksi. Tak heran, di tangan swasta, alkes hanya akan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat. Kalau pun pemerintah menangani pengadaan obat-obatan yang murah, namun dilakukan setengah hati dan asal-asalan.
Adanya kontroversi ivermectin yang diklaim sebagai sebagai obat Covid juga makin menunjukkan pemerintah tidak benar-benar serius menjamin pemenuhan kebutuhan obat bagi rakyat yang terinfeksi. Ternyata WHO sendiri tidak merekomendasikan ivermectin untuk mengobati C-19 di luar uji klinis. Kelalaian pemerintah, akhirnya menyebabkan rakyat dan nakes terus berguguran di medan perang melawan C-19.
Berbeda halnya dengan sistem Islam yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan ini didasari ketulusan dengan mempertimbangkan keselamatan nyawa manusia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan dalam sistem Islam tidak sedikit pun membebani rakyat dengan membayar kebutuhan fasilitas kesehatan. Semua ini karena negara menjadi penanggung jawab penuh kesehatan rakyatnya.
Negara memahami bahwa jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada khususnya dalam kondisi wabah, akan mengakibatkan bahaya dan mengancam jiwa rakyatnya. Oleh karena itu, semua layanan, sarana, dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara. Pihak swasta sama sekali tidak diberikan ruang sedikitpun untuk mengambil alih tugas negara.
Negara pun bertanggung jawab menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasul saw., “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain di dalam Islam.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad). Negara Islam (khilafah) menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya didasari dengan keimanan yang kuat bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat.
Teladan gemilang di dunia kesehatan pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara Madinah. Beliau menjamin kesehatan rakyatnya dengan mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya sendiri. (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, II/143).
Selanjutnya perkembangan dunia kesehatan dilanjutkan oleh para Kholifah setelah Rasulullah. Di bawah naungan Khilafah Islam, dunia kesehatan mengalami kemajuan dalam penelitian medis dan farmasi. Untuk kebutuhan penelitian tersebut, Khilafah akan menyediakan dana yang dapat diambil dari Baitulmal atau pajak darurat dari orang kaya, sebagai dana untuk penelitian dan pembuatan obat-obatan. Di bawah pengurusan Khilafah, rakyat hidup sehat dan sejahtera. Berbagai wabah dapat dicegah secara preventif dan kuratif dengan mengedepankan kasih sayang kepada sesama manusia. Kapankah masa kejayaan itu akan terulang kembali ?!
Referensi :
https://foto.bisnis.com/view/20210704/1413504/sebanyak-63-pasien-covid-19-meninggal-dalam-sehari-di-rsup-dr-sardjito-yogyakarta-akibat-kehabisan-stok-oksigen
https://news.detik.com/berita/d-5631298/pks-minta-rantai-pasokan-oksigen-dipangkas-katanya-harga-naik-500
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/06300031/langkanya-tabung-oksigen-dulunya-disumbangkan-ke-india-dan-kini-diimpor?page=all
COMMENTS