Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bansos, Paradox Upeti Para Bos

DPR setujui suntikan dana sebesar Rp 72 triliun ke 12 BUMN bukanlah sekadar episode sinetron Ikatan Cinta atau drama Korea yang memunculkan kehaluan pemirsanya, ini adalah bencana! Bukti dimana posisi wakil rakyat dan penguasa di hadapan rakyat. Faktanya meskipun bansos sudah digelontorkan selama pandemi dan PPKM , nyatanya tidak memenuhi kebutuhan secara layak . Pun tidak merata dinikmati rakyat yang membutuhkan. Dimana-mana masih tersiar berita rakyat isolasi mandiri di rumah malah meregang nyawa. Meskipun lingkungan sekitar sudah bergotong royong, secara mandiri menyumbang kebutuhan pokok namun tahan berapa lama? Belum lagi keganasan virus varian baru merenggut lebih banyak korban lagi, hingga satu wilayah akhirnya hanya menyisakan sedikit warga yang sehat.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati meminta agar Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) baik tunai maupun non-tunai untuk membantu masyarakat miskin jika memang ada perpanjangan PPKM darurat. "Karena itu saya mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai maupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang akurat dan valid agar bantuan tepat sasaran,” kata Anis (Liputan6.com,13/7/2021).

Menurut Anis, dampak perpanjangan PPKM darurat ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di kuartal III 2021. Sebab adanya pembatasan yang ketat membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Namun ia juga prihatin dengan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang kurang sigap. Hingga harus menghadapi permasalahan kesehatan akibat pandemi, misalnya terkait kelangkaan oksigen, obat-obatan dan lainnya. “Saya prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pemerintah harus sigap mengatasi masalah kelangkaan oksigen, tempat tidur RS, dan obat-obatan,” ungkapnya.

Dengan resminya pemerintah memperpanjang masa PPKM ini memang banyak pihak menyayangkan, sebab pasti keadaan akan menjadi lebih sulit. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Tantri vokalis grup band Kotak, merasa gelisah PPKM diperpanjang, ia jadi jarang manggung jadi makin merasa emak-emak. Yah, mau dikata apalagi, alasan masyarakat logis atau tak logis memang mencerminkan jumudnya suasana akibat terus menerus PPKM namun tak menemui titik terang. Korban berguguran terus menerus mulai dari rakyat biasa hingga tenaga kesehatan. Rakyat tak hanya menghadapi sulit makan, namun juga kelangkaan obat dan penanganan para ahlinya, yaitu tenaga kesehatan.

Bertolak dari fakta di atas, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan pihaknya telah menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 72,449 triliun. Dari kesepakatan tersebut, artinya akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan pada masa sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Paripurna di pertengahan Agustus 2021 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dari nominal tersebut sebanyak 80% dana digunakan karena adanya penugasan dan 6,9% untuk restukturisasi. Adapun pihaknya mengajukan PMN 2022 kepada dua belas perusahaan pelat merah (liputan6.com,14/7/2021). Namun mengapa yang diajukan dan disetujui dewan hari ini menjadi paradoks skema Bansos dan gelontoran dana BUMN ? Siapa yang lebih membutuhkan, rakyat ataukah BUMN? Padahal yang berdarah-darah adalah rakyat mengapa yang mendapat aliran darah segar justru perusahaan pelat merah? Yang sejatinya merekalah tangan kanan pemerintah yang wajib mengupayakan jalan keluar dari pandemi ini.

DPR setujui suntikan dana sebesar Rp 72 triliun ke 12 BUMN bukanlah sekadar episode sinetron Ikatan Cinta atau drama Korea yang memunculkan kehaluan pemirsanya, ini adalah bencana! Bukti dimana posisi wakil rakyat dan penguasa di hadapan rakyat. Faktanya meskipun bansos sudah digelontorkan selama pandemi dan PPKM , nyatanya tidak memenuhi kebutuhan secara layak . Pun tidak merata dinikmati rakyat yang membutuhkan. Dimana-mana masih tersiar berita rakyat isolasi mandiri di rumah malah meregang nyawa. Meskipun lingkungan sekitar sudah bergotong royong, secara mandiri menyumbang kebutuhan pokok namun tahan berapa lama? Belum lagi keganasan virus varian baru merenggut lebih banyak korban lagi, hingga satu wilayah akhirnya hanya menyisakan sedikit warga yang sehat.

Kebutuhan rakyat bukan sekadar makan setiap harinya, namun juga pendidikan, keamanan dan biaya hidup lainnya. Pasalnya negara juga masih tidak mencabut kebijakan lainnya seperti BPJS, Pajak dan lainnya. Sementara itu, banyak anggaran negara dialokasikanuntuk insentif dan bantuan lain ( bantuan pra kerja, alokasi dana desa) yang tidak efektif mengantisipasi dampak covid.

Bahkan BUMN yang semestinya penopang penanganan pandemi hari ini keok hingga "lebih membutuhkan" pasokan dana. Jika dengan alasan Covid-19 yang kemudian melemahkan kinerja perusahaan berpelat merah itu sungguh terlalu! Sebab jauh sebelum Covid-19 melanda dunia, terkhusus Indonesia di tahun 2017 sudah banyak BUMN yang kolaps. Sebut saja PT. Merpati Nusantara, PT Survai Udara Penas, PT Garuda Tauberes dan PT Kertas Leces dan masih banyak yang lainnya (CNN Indonesia, 30/9/2020).

Buruknya manajemen ala kapitalis lah biang kerusakannya, sebab selain hanya berfokus pada untung rugi juga posisi pimpinan hanya jadi ajang bagi-bagi kursi untuk tim sukses penguasa. Bukan orang ahli atau profesional, namun memimpin jika bukan rusak apalagi yang diharapkan?

Rasulullah Saw sudah memperingatkan, dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab,“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum” (HR Ibnu Majah).

Lantas jika kerusakan bukan akibat rakyat, mengapa justru anggaran untuk BUMN yang mendapat prioritas? Benarlah jika anggaran ini adalah upeti bagi para bos yang sudah " membesarkan BUMN". Semestinya ada penataan ulang alokasi anggaran negara agar terfokus menjamin kebutuhan rakyat selama masa lockdown. Rasulullah Saw bersabda,"Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR al-Bukhari). Artinya menjadi kewajiban setiap pemimpin di negeri ini untuk memprioritaskan rakyat, orang yang ada di bawah kepengurusannya. Derita rakyat derita penguasa pula, jangan sampai Sense of Crisis penguasa mati, sebab ia akan masuk dalam ancaman Allah SWT sebagai orang yang lalai. Naudzubillah...

Post a Comment for "Bansos, Paradox Upeti Para Bos"