Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Solusi Palestina Adalah Bersatunya Umat Islam

Oleh : Siti Aminah

Konflik Israel dan Palestina yang berlangsung selama 11 hari berakhir pada Kamis, 20 Mei 2021. Israel dan dua kelompok bersenjata utama Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam, mengumumkan gencatan senjata usai dimediasi Mesir.

Konflik Israel dan Palestina yang berlangsung selama 11 hari berakhir pada Kamis, 20 Mei 2021. Israel dan dua kelompok bersenjata utama Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam, mengumumkan gencatan senjata usai dimediasi Mesir.

Serangan Israel di Gaza diketahui telah menewaskan 243 penduduk Palestina, termasuk 66 anak-anak. Sementara roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza telah menewaskan 12 orang Yahudi, termasuk satu anak-anak, remaja, tentara Israel, 1 WN India dan 2 WN Thailand.

Respon dunia terkait gencatan senjata datang dari banyak pihak. Kementerian Luar Negeri Iran memuji "kemenangan bersejarah" Palestina dan kembali menegaskan dukungan Tehran setelah gencatan senjata diberlakukan. Pejabat Iran sebelumnya mengatakan referendum dengan partisipasi "penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi Palestina serta pengungsi Palestina" pada sistem pemerintahan akan menjadi solusi bagi konflik Israel-Palestina.

Tak ketinggalan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meminta negara-negara Muslim mendukung Palestina secara militer dan finansial dan membantu membangun kembali Gaza setelah dimborbardir Israel. Dia juga mendesak umat Muslim menuntut pemerintah mereka mendukung Palestina.

Sementara itu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud atau Raja Salman, mengutuk agresi Israel di Yerusalem dan Jalur Gaza dalam komunikasi lewat telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dikutip dari Reuters, Raja Salman mengatakan Kerajaan Arab Saudi terus menjangkau semua pihak untuk menekan "pemerintah pendudukan" Israel.

Adapun Sudan menyambut baik deklarasi gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengapresiasi upaya Mesir, regional, dan internasional untuk mencapai kesepakatan ini. Dalam pernyataannya, kementerian tersebut meminta komunitas internasional dan pemerintah Amerika khususnya untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang disengaja dan penyerangan terhadap hak-hak warga Palestina.

Di sisi lain, Presiden AS, Joe Biden, berjanji akan membantu membangun kembali Gaza dan menyebut menciptakan negara Palestina bersama Israel adalah "satu-satunya jawaban" untuk keluar dari konflik. Biden juga telah meminta Israel untuk menghentikan "pertempuran antar komunal" di Yerusalem.

Gagasan solusi dua negara -- dengan negara Palestina berdaulat di samping Israel dan Yerusalem sebagai ibu kota bersama -- telah menjadi landasan diplomasi internasional selama beberapa dekade yang bertujuan mengakhiri konflik Israel-Palestina. Kebijakan AS sebelumnya di bawah pemerintahan Donald Trump dikritik karena terang-terangan pro-Israel dan mengabaikan Palestina.

Rencana perdamaian Timur Tengah yang dirancang penasihat Trump yang juga menantunya, Jared Kushner, dianggap menyediakan solusi untuk dua negara. Namun blue print itu membayangkan negara Palestina dengan kedaulatan terbatas dan Israel menjaga keamanan atas negara itu. Rencana itu ditolak mentah-mentah oleh pimpinan Palestina. Sementara saat ini Biden, Presiden AS yang baru juga tetap bersikeras melakukan upaya dua hukum negara bagian.

Lalu, Apakah setelah genjatan senjata, Israel akan menghentikan serangannya dan berhenti merebut tanah serta rumah milik orang Palestina kemudian mengusir mereka?

Sudah bertahun-tahun perjanjian demi perjanjian dilakukan tapi tetap saja orang Palestina tidak bisa mengembalikan tanah miliknya yang telah dirampas Israel.

Masalahnya akan lebih berbahaya daripada para pemimpin, ulama dan semua faksi Palestina. Tanpa diragukan lagi, ini lebih penting daripada kemarahan masyarakat internasional atau penerimaannya. Pawai rezim-rezim rendahan, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Otoritas Palestina, dan faksi-faksi nasionalis telah berkumpul di atas solusi dua negara, sebagai awal dari upaya politik apa pun. Seperti yang terjadi dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain yang telah melakukan normalisasi dengan entitas Yahudi melalui “Abraham Accords”.

Bergegas menuju normalisasi dengan entitas Yahudi menggiring warga Palestina dan umat Islam ke jalan yang sia-sia, yang memberikan legitimasi kepada entitas Yahudi dan menjadikannya mitra yang tidak layak di tanah yang diberkati, hanya mengingkari permukiman di Tepi Barat saja, maka ini sama saja dengan menyerahkan sebagian besar tanah yang diberkati yang dirampas pada tahun 1948.

Tuntutan untuk mendirikan negara pada perbatasan 1967 akan mengakui hak entitas perampas untuk tetap ada atas apa yang telah dirampasnya, dari tanah sebelum dan sesudah tahun 1967, termasuk penyerahan al-Quds dan Masjid al-Aqsa al-Syarif, mendorong orang-orang melakukan protes damai, menyerukan Palestina sebagai masalah Palestina saja, dan bukan masalah umat Islam, semua ini adalah sarana untuk mengembalikan hak-hak menurut resolusi internasional.

Hal ini sama saja dengan mengabaikan hak umat untuk memobilisasi tentara guna membebaskan Palestina sepenuhnya, dan mengembalikannya ke pelukan umat. Menafikan opsi solusi militer, dan meminta nushrah dari tentara umat untuk segera memobilisasi pembebasan, adalah sikap menelantarkan masalah tanah yang diberkati, dan meninggalkannya di jalan yang hanya melegitimasi dan mengokohkan keberadaan entitas Yahudi.

Palestina ibarat sebuah keluarga yang dirampok , tetangganya tidak mengusir perampok tapi malah mengajak perampok untuk berunding agar harta yang dimiliki yang punya rumah bisa di bagi 2 atau diserahkan seluruhnya pada perampok.

Satu-satunya solusi yang dapat diterima untuk masalah Palestina adalah pembebasan sepenuhnya dari pendudukan, yang hanya akan terjadi dengan mobilisasi tentara Islam, termasuk tentara Pakistan untuk menolong Palestina dan rakyatnya. Tidak ada ruang untuk membicarakan skenario lain, seperti solusi satu negara atau dua negara, sebagaimana yang didiskusikan oleh musuh umat, atau mereka yang tidak memiliki identitas dan kompas, seperti para penguasa Arab dan kaum Muslim sekuler, yang telah sepenuhnya melepaskan diri dari umat Islam, dan mereka sekarang berperilaku seperti tentara bayaran yang tidak bermoral yang menjual diri mereka sendiri dengan harga berapa pun, juga menerima solusi apa pun sebagai imbalan atas perlindungan takhta dan kekayaan mereka.

Islam telah menetapkan bahwa masalah Palestina adalah masalah Islam, bukan masalah yang hanya terbatas pada Palestina atau konsensus bangsa Arab. Tanahnya adalah milik umat Islam sampai hari kiamat. Sehingga membebaskan semua tanah yang diberkati adalah wajib bagi putra-putra Islam yang mampu. Haram membiarkan satu inci tanah di bawah pendudukan, apapun keadaan atau alasannya. Umat bahkan tidak perlu mempertimbangkan usulan para penjahat kafir untuk tanah yang diberkati Palestina. Allah subhānahu wa ta’āla berfirman yang artinya :

>“Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?” (TQS Al-Mulk [67] : 22).

Sungguh, janji pembebasan dan kemenangan akan segera turun ke Palestina, dengan izin Allah, melalui tangan tentara umat, yaitu tangan tentara Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah, yang segera tegak kembali, dengan izin Allah subhānahu wa ta’āla.

“Dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.” (TQS Al-Isra’ [17] : 7).

Post a Comment for "Solusi Palestina Adalah Bersatunya Umat Islam"