Politik Balas Budi Ala Demokrasi, Ngeri!

politik balas budi jokowi

Heboh! Penunjukan komisaris dari beberapa komisaris BUMN mendapat sorotan publik. Pasalnya pengangkatan dilakukan terhadap sejumlah nama yang berjasa dalam pencalonan petahana dalam pilpres lalu. Akhir Mei, Menteri BUMN Erik Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5), sebagai salah satu Komisaris Independen PT Telkom (Persero) Tbk.

Oleh Ummu Rufaida (Pegiat Literasi dan Kontributor Media)

Heboh! Penunjukan komisaris dari beberapa komisaris BUMN mendapat sorotan publik. Pasalnya pengangkatan dilakukan terhadap sejumlah nama yang berjasa dalam pencalonan petahana dalam pilpres lalu. Akhir Mei, Menteri BUMN Erik Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5), sebagai salah satu Komisaris Independen PT Telkom (Persero) Tbk.

Dilansir dari cnnindonesia.com, 29/05, sejak 2020 lalu Erik sudah mengangkat setidaknya 13 nama sebagai petinggi di perusahaan BUMN, salah satunya Abdee Slank. Publik mengenal selain sebagai gitaris Slank, ia juga merupakan salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Kebijakan ini sontak membuat rakyat heboh. Pasalnya, menurut Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, ini merupakan bagian dari bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. Ia melanjutkan, tentu kebijakan ini akan merugikan Telkom. Sebab, penempatan orang-orang yang berjasa pada pemenangan petahana justru akan merusak tatanan, jika tanpa melihat kemampuan. Merdeka.com, 29/05.

Politik balas budi semacam ini, sangatlah lumrah terjadi dalam sistem politik demokrasi kapitalisme. Sebab, faktanya siapapun yang berniat menjadi penguasa tentu haruslah memiliki dukungan masyarakat. Akibatnya suara mayoritas tentu menjadi syarat mutlak pemenangan paslon. Untuk mengupayakannya tentu membutuhkan corong-corong dari pihak tertentu, termasuk relawan tim kampanye ataupun tim sukses.

Mekanisme balas budi inilah akan melahirkan pemerintah korup yang tentu merugikan kepentingan publik. Termasuk penunjukan komisaris BUMN, yang bukan didasari karena kompetensi. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan yang dilakukan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu.

Padahal, jabatan komisaris BUMN merupakan posisi strategis yang haruslah dipegang oleh para ahli, mampu dan mumpuni. Rakyat butuh pemimpin yang memiliki kompetensi untuk mengelola BUMN dengan baik demi kepentingan umum bukan hanya segelintir orang saja. Akibatnya, jika hal serupa terus terulang maka akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Selain itu, BUMN-lah yang mengatur sektor energi, listrik, infrastruktur, migas, dan sektor strategis lainnya. Maka tentu BUMN bukanlah milik individu, kelompok, partai atau bahkan rezim sekalipun. Ia merupakan milik negara yang bertugas untuk mengelola harta umum (rakyat), sehingga poros kerjanya hanya untuk melayani kepentingan rakyat.

Disisi lain, justru rakyat lah yang memberikan gaji kepada para komisaris tersebut. Harusnya rakyat mendapat pejabat yang adil dan berkompeten, bukan pejabat yang dilahirkan dari proses balas budi yang jauh dari kepakaran dibidangnya. Untuk mengatasi inkompeten para komisaris yang tidak memiliki pengalaman di korporasi, Menteri BUMN Erick Thohir berencana memberikan training atau pendidikan agar memiliki pola pikir yang sama dengan BUMN.

Rasulullah Saw. sungguh sudah mengingatkan jauh-jauh hari, bahwa apabila sebuah urusan tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.

"Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)

Sungguh praktik politik balas budi dikalangan pendukung rezim merupakan implementasi dari sistem kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa kekuasaan adalah cara untuk meraup materi sebanyak-banyaknya. Sebab, keuntungan materi itulah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Akibatnya, berbagai cara akan ditempuh demi kepentingan individu, kelompok, atau partainya. Meski merugikan rakyat sekalipun.

Sangat berbeda dengan pandangan kekuasaan versi Islam. Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijaga sebab amanah adalah taklif yang Allah bebankan kepada para penguasa. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakannya dalam mengurusi urusan umat sesuai dengan syariat Islam.

Tentu kekuasaan yang amanah ini tidak akan terwujud jika hanya individu penguasanya saja yang menegakkan syariat Islam. Akan tetapi harus ditopang juga oleh sistem yang menerapkan Islam sebagai sistem pemerintahan dan politik, yaitu khilafah islamiyah. Dengan demikan akan terwujud "baldatun tayyibatun wa rabbun gafur".[]

COMMENTS

Name

afkar,5,agama bahai,1,Agraria,2,ahok,2,Analysis,50,aqidah,9,artikel,13,bedah buku,1,bencana,23,berita,49,berita terkini,228,Breaking News,8,Buletin al-Islam,13,Buletin kaffah,54,catatan,5,cek fakta,2,Corona,122,curang,1,Dakwah,42,demokrasi,52,Editorial,4,Ekonomi,186,fikrah,6,Fiqih,16,fokus,3,Geopolitik,7,gerakan,5,Hukum,90,ibroh,17,Ideologi,68,Indonesia,1,info HTI,10,informasi,1,inspirasi,32,Internasional,3,islam,192,Kapitalisme,23,keamanan,8,keluarga,51,Keluarga Ideologis,2,kesehatan,83,ketahanan,2,khi,1,Khilafah,289,khutbah jum'at,3,Kitab,3,klarifikasi,4,Komentar,76,komunisme,2,konspirasi,1,kontra opini,28,korupsi,40,Kriminal,1,Legal Opini,17,liberal,2,lockdown,24,luar negeri,47,mahasiswa,3,Medsos,5,migas,1,militer,1,Motivasi,3,muhasabah,17,Musibah,4,Muslimah,87,Nafsiyah,9,Nasihat,9,Nasional,2,Nasjo,12,ngaji,1,Opini,3556,opini islam,87,Opini Netizen,1,Opini Tokoh,102,ormas,4,Otomotif,1,Pandemi,4,parenting,4,Pemberdayaan,1,pemikiran,19,Pendidikan,112,Peradaban,1,Peristiwa,12,pertahanan,1,pertanian,2,politik,320,Politik Islam,14,Politik khilafah,1,propaganda,5,Ramadhan,5,Redaksi,3,remaja,7,Renungan,5,Review Buku,5,rohingya,1,Sains,3,santai sejenak,2,sejarah,70,Sekularisme,5,Sepiritual,1,skandal,3,Sorotan,1,sosial,66,Sosok,1,Surat Pembaca,1,syarah hadits,8,Syarah Kitab,1,Syari'ah,45,Tadabbur al-Qur’an,1,tahun baru,2,Tarikh,2,Tekhnologi,2,Teladan,7,timur tengah,32,tokoh,49,Tren Opini Channel,3,tsaqofah,6,tulisan,5,ulama,5,Ultimatum,7,video,1,
ltr
item
Tren Opini: Politik Balas Budi Ala Demokrasi, Ngeri!
Politik Balas Budi Ala Demokrasi, Ngeri!
politik balas budi jokowi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYddWIjFVFqP9NhC6IEoM4N38HlIX-2TodbjFYCe5ISAsAHD5V8kFahKpw0jeU4UMcdkH2q4TzANY-eyhYcBx4ys8ntC45zKWQip3BAZPhSuCv-6yvUuzrpOpvxf337F9r99u-juZsAU/w640-h640/PicsArt_06-10-04.12.48_compress7.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYddWIjFVFqP9NhC6IEoM4N38HlIX-2TodbjFYCe5ISAsAHD5V8kFahKpw0jeU4UMcdkH2q4TzANY-eyhYcBx4ys8ntC45zKWQip3BAZPhSuCv-6yvUuzrpOpvxf337F9r99u-juZsAU/s72-w640-c-h640/PicsArt_06-10-04.12.48_compress7.webp
Tren Opini
https://www.trenopini.com/2021/06/politik-balas-budi-ala-demokrasi-ngeri.html
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/2021/06/politik-balas-budi-ala-demokrasi-ngeri.html
true
6964008929711366424
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy