Walaupun diklaim bukan data fiktif, tetapi PNS Misterius yang belum diketahui status keberadaannya itu tetap saja mendapatkan gaji dan dana pensiun
Oleh : Fathimah A S
Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan kabar terkait "PNS Misterius". Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan penyebab adanya "PNS Misterius" adalah adanya PNS yang datanya tidak mengikuti Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada 2014 lalu (Kompas.com, 25/05/2021).
Walaupun diklaim bukan data fiktif, tetapi PNS Misterius yang belum diketahui status keberadaannya itu tetap saja mendapatkan gaji dan dana pensiun tiap bulan. Bisa dibilang bahwa negara sedang menggaji orang yang belum pasti statusnya.
Sungguh, ini sangat miris, bagaimana bisa negara menggaji orang yang tidak diketahui statusnya, selama bertahun-tahun pula. Bisa jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak bekerja, akan tetapi tetap diberi gaji. Lalu kemana larinya gaji tersebut? Bukankah negeri ini sedang dilanda kerugian?.
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, terungkapnya data PNS fiktif sebanyak 97 ribu orang adalah musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air. Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, perlu penjelasan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait temuan ada 97 ribu PNS dan pensiunan yang ternyata orangnya tidak ada. Selama puluhan tahun, 97 ribu PNS misterius itu masih mendapat alokasi gaji dari negara.
Rifqi menegaskan, perlu ikhtiar melakukan sentralisasi data, pembaharuan data yang kontinyu, serta akses data yang terbuka oleh publik adalah kebutuhan pengelolaan data kepegawaian. Sudah menjadi rahasia publik, database selalu menjadi persoalan di banyak tempat di Indonesia, termasuk di dunia birokrasi (Metropolitan.id, 26/05/2021).
Terkuaknya PNS Misterius semakin menambah deretan permasalahan di negeri ini. Negara nampaknya tidak hanya tidak mampu mengelola aspek sistemis, bahkan juga tidak mampu mengelola aspek administrasi. PNS Misterius dan kebocoran data pribadi rakyat merupakan bukti nyata akan carut marutnya perlindungan administrasi oleh negara.
Bayangkan 97.000 data yang belum pasti status keberadaan 'orangnya' tetap mendapat gaji dan dana pensiun, padahal disisi lain diluar sana masih banyak pengangguran yang sulit memperoleh pekerjaan dan keluarga miskin yang membutuhkan pemasukan tiap bulan. Adanya kasus PNS Misterius ini bukankah sama saja negara membayar SDM yang tidak memberi kontribusi kerja? Hal ini bisa jadi merupakan pemborosan uang negara akibat lemahnya sistem pemutakhiran data pegawai.
Menjadi pertanyaan ialah bagaimana pengontrolan penguasa kepada bawahannya? Apakah para penguasa memberikan arahan ekstra untuk menghindari adanya kesalahan dalam hal ini pengelolaan administrasi? Atau apakah para pejabat bekerja dengan semaksimal mungkin serta mengerahkan daya upayanya? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat bawah yang banting tulang mengais-ngais pekerjaan untuk memperoleh pemasukan.
Terdapat hadits dari Abu Dzar r.a., yang isinya: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikanku sebagai amil-mu?" Kemudian beliau menepuk-nepuk pundakku dengan kedua tangannya, seraya berkata "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, padahal kekuasaan adalah amanah. Kelak di hari kiamat kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan kesedihan, kecuali orang yang mengambilnya dengan kebenaran dan menunaikan segala kewajibannya." (HR. Muslim).
Jika ingin dipercaya rakyatnya, sosok penguasa dan pejabat wajib memiliki sifat amanah. Penguasa yang amanah tidak akan melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Ia akan memahami bahwa posisi sebagai penguasa ialah sebuah tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sehingga ia akan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan atau mengelola pegawainya. Penguasa yang amanah tidak akan berani lalai atas kewajibannya. Ia juga tidak akan berani menyentuh barang yang bukan haknya.
Islam juga menetapkan mekanisme perekrutan pegawai negara sesuai profesionalitas, tidak berdasarkan nepotisme atau jalur belakang lainnya. Islam juga mengatur mekanisme pembinaan untuk memberi arahan terkait tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai. Penguasa dalam Islam juga selalu melakukan kontrol secara berkala terhadap pegawai-pegawainya.
Sistem pemberian upah pegawai negara juga diatur sedemikian rupa berdasarkan kinerjanya, bukan hanya karena keberadaan datanya dalam administrasi. Jika hanya terdapat data secara administratif namun tak terdapat riwayat kinerjanya maka tidak akan diproses upahnya. Hal ini tentu mampu mencegah adanya "pegawai misterius". Bahkan, pemberian upah pegawai dalam Islam dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kesempurnaan jasa atau manfaat tenaga yang mereka berikan. Masyaallah begitu sempurna Islam dalam mengatur kehidupan.
Wallahu A'lam bi Shawwab.
COMMENTS