Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Berbagi Kedudukan Dalam Politik Balas Budi

Diangkatnya salah satu personil group band Slank menjadi komisaris PT.Telkom, menuai penilaian beragam di berbagai kalangan. Juru bicara Presiden (Jokowi), Fadjroel Rachman lewat pesan singkatnya(30/5/2021) menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat, sesuai dengan rekam jejak profesionalitasnya.

Oleh: Ummu Perlazni (Komunitas Ibu Bahagia)

Diangkatnya salah satu personil group band Slank menjadi komisaris PT.Telkom, menuai penilaian beragam di berbagai kalangan. Juru bicara Presiden (Jokowi), Fadjroel Rachman lewat pesan singkatnya(30/5/2021) menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat, sesuai dengan rekam jejak profesionalitasnya.

Begitu juga dengan pernyataan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga dilansir dari(kompas.com, 29/5/2021). Dari sini Telkom berharap penunjukan tersebut dapat memperkuat kontennya, karena perusahaan milik negara yang sudah dijual pada publik ini, belum memiliki konten yang kuat.

Sementara menurut waketum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menilai bahwa penunjukan gitaris Slank tersebut bukan karena kapabilitasnya, melainkan politik balas budi. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat sama dengannya. Menurutnya “belakangan ini banyak yang terabaikan, di mana yang didudukkan menjadi pimpinan dari BUMN terlebih komisaris adalah orang – orang tidak kompeten dan tidak mumpuni, terkesan bernuansa balas budi, karena para kandidat dianggap telah berkontribusi di dalam pilpres dan pemilu yang baru lalu,” ucap Abbas (CNN Indonesia, 30/5/2021). Dan tak hanya Abdee, ada sederet nama tim sukses Jokowi juga mendapatkan posisi komisaris BUMN. Diantaranya adalah Ahmad Erani Yustika (PT Waskita Karya), Dini Shanti Purwono (PT Perusahaan Gas Negara).

Jabatan komisaris merupakan jabatan prestisius, dengan gaji fantastis yang terbilang sangat besar. Berdasar data yang dihimpun Kompas.com (30/5/2021), gaji Abdee Slank sebagai Komisaris Independen Telkom jika mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sekitar Rp1,49 miliar sampai dengan Rp11,31 miliar.

Sedangkan dana untuk menggaji para komisaris ini berasal dari rakyat, sementara kekuasaan itu dibagi-bagi hanya sebatas lingkup istana saja, demi melanggengkan rezim.

Akibat bagi-bagi kursi kekuasaan ini, rakyat terhalangi untuk mendapatkan pejabat yang adil dan berkualitas. Yang ada justru para pejabat yang ditunjuk bukan pakar di bidang yang ia geluti. Dan praktik oligarki pun terjadi, dimana kekuasaan dibagi hanya pada segelintir orang di lingkaran rezim saja tanpa memperhatikan kompetensi pejabat negara tersebut.

Peran BUMN Untuk Kemaslahatan

Selama ini BUMN menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, juga salah satu elemen utama untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Karena dikelola secara oligarki dan tidak profesional, akibatnya BUMN tidak mampu tumbuh kuat dan profesional. Pada akhirnya banyak BUMN yang saat ini gulung tikar, sebagian yang lain menawarkan pensiun dini pada karyawannya.

Padahal BUMN-lah yang mengelola sektor energi, infrastruktur, listrik, migas, dan sektor strategis lainnya. Seharusnya BUMN dikelola dengan benar, sesuai syariat, sehingga bisa mengabdi pada kepentingan rakyat.

BUMN bukanlah milik individu, kelompok, partai, apalagi milik rezim penguasa. BUMN adalah milik negara. Melalui BUMN, negara mengelola harta milik umum (rakyat) atau mengelola layanan untuk umum. Seharusnya poros kerja BUMN adalah kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan individu, kelompok, partai, bukan pula rezim.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut adalah ancaman bagi siapa saja yang Allah SWT amanahi untuk mengelola urusan publik (seperti BUMN), baik urusan agama maupun dunia dan ia berkhianat, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan kelak dijauhkan dari surga. Banyaknya BUMN yang gulung tikar membuktikan bahwa pejabat yang diwenangi urusan ini telah menelantarkannya. Hal tersebut merupakan hal terlarang dalam Islam dan merupakan dosa bagi pelakunya.

Praktik oligarki di kalangan pendukung rezim adalah buah dari pemahaman kapitalisme tentang kekuasaan. Dalam pandangan kapitalisme kekuasaan merupakan alat untuk meraih keuntungan materi. Dan keuntungan materi makna dari kebahagiaannya.

Yang terjadi, para politisi kapitalisme selalu mengejar kekuasaan demi keuntungan pribadi dan kelompoknya, tidak lagi untuk kemaslahatan rakyat. Mereka rela menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, tidak peduli jika harus mengorbankan rakyat sekalipun. Andai kata jika berbagi kekuasaan balas budi ini ditujukan bagi pejabat yang kompeten, ahli dibidangnya. BUMN tidak akan mengalami nasib seperti saat ini.

Lain halnya dengan Islam. Kekuasaan dalam pandangan Islam, adalah amanah. Dan amanah adalah taklif(syariat Islam) hukum dari Allah Swt. Menurut Imam Ibnu Katsir , “Amanah adalah taklif (syariat Islam) harus dijalankan dengan sepenuh hati, caranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika seorang pemimpin melaksanakan taklif tersebut ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar, maka siksa yang akan ia peroleh.”

Bagaimanakah Penguasa Yang Amanah?

Penguasa yang amanah tampak dari caranya mengurusi kemaslahatan rakyat sesuai aturan-aturan Allah. Penguasa yang amanah tentu akan meriayah (pengaturan) urusan rakyat berdasarkan syariat Islam kafah dengan seoptimal mungkin.

Terwujudnya kekuasaan yang amanah hanya dapat diraih dengan kombinasi dua hal, yaitu individu penguasa adil yang menerapkan sistem Islam. Setelahnya baru rakyat akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hajat mereka terpenuhi, keperluan dilayani, keluhan diperhatikan, dan kritik mereka diterima kemudian ditindaklanjuti.

Menjadi tugas kaum muslim semuanya untuk mewujudkan kekuasaan yang amanah ini. Karena kekuasaan yang amanah ini pernah terwujud belasan abad lamanya, saat kepemimpinan Islam.

Post a Comment for "Berbagi Kedudukan Dalam Politik Balas Budi"