Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mudik Dilarang, Covid-19 Berkurang?

Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Oleh Ati Solihati, S.TP (aktivis muslimah, anggota revowriter)

Saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan. Berarti tidak berapa lama lagi seluruh kaum muslimin akan merayakan hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Beragam rasa berkecamuk. Sedih akan berpisah dengan bulan yang penuh barokah. Sekaligus patut bermuhasabah, adakah jejak-jejak bernilai pahala dan limpahan ridho-Nya telah menghiasi setiap detik yang telah kita lewati? Dan berazam sepenuh jiwa untuk meningkatkan amalan demi meraih pahala dan ridho-Nya, di hari-hari yang tersisa, terutama di 10 malam terakhir Ramadan ini. Berburu malam lailatul qodar. Semoga Allah memperkenankan kita meraih malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Dan semoga selepas Ramadan pun kita layak meraih kemenangan di hari nan fitri. Hari Lebaran.

Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam. Setelah 1 bulan penuh, berperang menahan hawa nafsu : makanan, minuman, serta syahwat. Hari yang ditunggu-tunggu. Karena hari tersebut, menjadi momen paling indan dan penuh makna. Momen berkumpul dan bersilaturahmi dengan orang tua, saudara, kerabat, serta handai taulan. Terutama untuk para perantau, yang tinggal jauh dari kampung halaman. Maka momen liburan Hari Raya idul Fitri, menjadi kesempatan untuk mudik, dan berkumpul dengan keluarga di kampung.

Namun sayangnya, di masa pandemi ini, sudah dua kali Lebaran, kaum muslimin, terutama di Indonesia, dan terutama lagi para perantau, tidak dapat merayakannya bersama keluarga besar dan handai taulan yang ada di kampung. Karena selama pandemi ini, pemerintah memberlakukan larangan mudik

Termasuk di tahun ini. Larangan mudik tersebut tercantum dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-1, Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H.

Alasan di balik larangan mudik 2021 ini, pemerintah tidak ingin lonjakan kasus Covid-19 seperti di India terjadi di Indonesia. Sementara ada sekitar 7 juta warga yang akan mudik, yang dianggap bisa menjadi rantai penularan.

Namun belum sepekan turun larangan mudik, turun lagi aturan baru. Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 memutuskan untuk memberlakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menjelang masa peniadaan mudik pada 6-17 Mei 2021. Yaitu periode H-14, berlaku tanggal 22/4/2021 sampai 5/5/2021 dan periode H+7,berlaku pada 18/5/2021 sampai 24/5/2021.

Seperti memutar kaset lama, pola kebijakan yang senantiasa berubah-ubah. Termasuk kebijakan yang berbeda diantara para pemangkunya. Presiden melarang mudik, tetapi Wapres membolehkan, khususnya bagi santri. Gubernur Jatim pun membolehkan santri asal Jatim mudik Lebaran.

Selain hal tersebut, terkait kebijakan larangan mudik ini pun berbalut beragam paradoks yang lain.

Dalam KOMPAS.com, Kamis 22/4/2021, diinformasikan, bahwa warga negara asing (WNA) asal India beramai-ramai masuk ke Indonesia. Informasi tentang eksodus warga India itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Bengat. "Saat ini ada kedatangan WNI dan WNA. Kemarin sudah banyak warga India masuk ke Indonesia, banyak sekali," sebut Bengat dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar di Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru. Kedatangan warga India dalam jumlah banyak atau eksodus, menurut Bengat, terjadi karena negaranya sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi.

Hal yang paradoks. Di satu sisi mudik dilarang, dengan alasan untuk menghindarkan terjadinya lonjakan covid 19. Tetapi ironisnya, justeru eksodus WNA dari negara yang mengalami tsunami covid , malah difasilitasi.

Masyarakat pun semakin ragu dengan alasan yang melatarbelakangi larangan mudik ini. Di satu sisi, mudik dilarang, khawatir terjadi lonjakan covid. Namun di sisi lain, tempat wisata dibuka dan warga didorong untuk mengunjunginya. Padahal di tempat wisata, sangat berpotensi terjadi perkumpulan massa. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiago Uno, yang menyatakan bahwa mudik lebaran 2021 dilarang pemerintah. Namun berwisata diperbolehkan selama mengacu pada protokol kesehatan. Sentuhan kapitalis sangat terasa dalam perbedaan kebijakan ini. Nampak jelas dari pernyataan Menko PMK, bahwa kebolehan wisata berguna untuk melepaskan lelah bagi mereka yang dilarang mudik. Di sisi lain, berwisata dianggap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, sehingga laju Covid-19 ditekan, perekonomian masyarakat pun dapat terus berjalan.

Demikianlah karakter sistem demokrasi kapitalis. Penetapan kebijakan selalu bersandar pada untung-rugi secara materi. Sekalipun yang ditetapkan itu kebijakan publik, tapi pada faktanya bukan untuk kepentingan publik, bukan untuk keselamatan masyarakat luas, tetapi semata untuk kepentingan materi segelintir pemilik modal. Sehingga, pariwisata tetap dibuka, karena dinilai akan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Tak peduli jika dengan kebijakan tersebut akan mengancam nyawa masyarakat. Sebagaimana pandangan para ahli epidemiologi. Tri yunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia pernah menyampaikan bahwa seharusnya tempat wisata ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebab menurutnya, jika tempat wisata tidak ditutup, masyarakat akan tetap pergi berlibur ke tempat wisata tersebut, sehingga tejadi perkumpulan massa tak terkendali, yang akan membuat lonjakan kasus Covid-19. Padahal hingga Sabtu,1 mei 2021, total kasus di Indonesia sudah di angka 1,66 juta, dan meninggal 45.334 jiwa.

Sungguh sangat berbeda dengan kebijakan publik dalam Sistem islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan umum bagi seluruh masyarakat. Rasulullaah Saw bersabda : “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”(HR Bukhari). Demikianlah, dalam Islam, posisi seorang kepala negara adalah sebagai pelayan umat yang memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan pemenuhan yang syar’i.

Dalam masa berlangsungnya kehidupan dalam Sistem Islam, tatkala pernah terjadi kasus wabah, semacam pandemi, maka wabah pun dapat segera teratasi dengan baik. Tidak berlarut. Sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya banyak korban, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap dapat terjamin. Karena Sisitem Islam menetapkan 2 tujuan pokok dalam penanggulangan wabah (pandemi), yaitu 1. Menjamin terpeliharanya kehidupan normal di areal terjangkit wabah. 2. Memutus rantai penularan secara efektif.

Kedua tujuan pokok tersebut tercermin pada 5 kunci pemutusan rantai wabah, yaitu 1. Lock down (penguncian areal wabah). Sebagaimana Sabda Rasulullaah Saw, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu. Dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya”(HR Imam Muslim).

2. Isolasi yang sakit. Sabda Rasulullaah Saw, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat”. (HR Abu Hurairah).

3. Pengobatan segera hingga sembuh bagi setiap orang yang terinfeksi meskipun tanpa gejala. Sabda rasulullaah Saw, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan diadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram”.

4. Social distancing. Hal ini sebagaimana masukan Amr bin Ash (ra) yang dibenarkan Khalifah Umar binKhaththab (ra), “Sebab wabah ibarat api. Kuman yang penularannya antar manusia akan menjadikan kerumunan manusia sebagai sarana penularan”.

5. Penguatan imunitas tubuh. Dengan pola makan dan pola hidup sehat. Dan Sistem islam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesehatan seluruh rakyat.

Dengan penanganan wabah (pandemi) secara tepat seperti tadi, dalam sejarah penerapan sistem islam, wabah pun dapat segera teratasi. Rakyat yang terinfeksi dapat segera diisolasi dan diberi penanganan yang tepat sampai sembuh. Warga dan lingkungan yang tidak terjadi kasus infeksi dapat menjalani kehidupan secara normal. Keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat selalu menjadi hal yang paling utama bagi Penguasa Islam.

Sejarah telah mengukir sebuah peradaban Islam yang agung dan mulia, yang menaungi masyarakatnya dengan kesejahteraan dan keamanan, serta kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga menjadi mercusuar bagi penduduk bumi saat itu. Berdiri dengan kokoh selama hampir 14 abad, dan menguasai 2/3 wilayah dunia.

Wallaahua’lam bishshowab

Tangerang, 1 Mei 2021

Post a Comment for "Mudik Dilarang, Covid-19 Berkurang?"