Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Tak Paripurna, Menimbulkan Permasalahan Yang Menggurita

Kebijakan yang salah menghasilkan problematika baru yang menggurita, satu selesai namun menimbulkan banyak permasalahan baru yang harus segera diselesaikan. Ketika aturan hanya mementingkan keuntungan belaka inilah yang terjadi, ketika hawa nafsu manusia hanya diliputi oleh adanya manfaat untuk diri dan golongannya tanpa bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi ketika kebijakan ini dipergunakan.

Oleh : Titin Kartini ( Penggiat Literasi)

Walikota Bima Arya resmi menutup Rumah Sakit Lapangan (RSL) Kota Bogor pada hari Senin (19/4/2021) yang berada di Jalan Pemuda,Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang selama ini menampung pasien Covid-19.

Bima Arya mengatakan ini sesuai dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 18 April 2021, RSL ini didirikan untuk kebutuhan keterisian kamar di rumah sakit atau bad occupancy rate ( BOR) masih sangat tinggi. Sedangkan untuk saat ini masih sangat terkendali. Namun RSL ini masih memungkinkan dioperasionalkan kembali ketika ada kebutuhan yang mendesak.

Dengan berakhirnya operasional RSL, maka 222 orang terbagi atas dokter umum 10 orang, dokter spesialis 8 orang, perawat 52 orang, supir 12 orang, satpam 8 orang, tenaga manajemen 30 orang, dan non nakes102 orang, akan dikembalikan ke tempat asalnya, sedangkan untuk karyawan kontrak maka secara otomatis telah berakhir sejak 12 April 2021. (https://www.radarbogor.id/2021/04/19/rs-lapangan-kota-bogor-resmi-ditutup-bagaimana-nasib-karyawannya/)

Sementara itu secara administratif masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) karena Pemkot Bogor belum memenuhi kewajibannya melunasi pembelian beberapa alat kesehatan (alkes) RSL.

Humas dan Sekretariat RSL Kota Bogor, Armein Sjuhary Rowi mengatakan, dari total bantuan BNPB sebesar Rp 16 miliar, dibagi sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya pengadaan alkes.Kebutuhan seperti bed, infus, alkes medis seperti stetoskop, oksigen dan sebagainya sudah diperhitungkan. Untuk alkes sendiri 18 sampai 19 persen dari 16 miliar kurang lebih 3 miliar, ungkapnya. https://www.radarbogor.id/2021/04/19/operasional-rs-lapangan-resmi-dihentikan-alkes-masih-ada-yang-belum-lunas/

Kebijakan yang salah menghasilkan problematika baru yang menggurita, satu selesai namun menimbulkan banyak permasalahan baru yang harus segera diselesaikan. Ketika aturan hanya mementingkan keuntungan belaka inilah yang terjadi, ketika hawa nafsu manusia hanya diliputi oleh adanya manfaat untuk diri dan golongannya tanpa bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi ketika kebijakan ini dipergunakan.

Penyebaran Covid-19 mengalami penurunan dengan adanya RSL, namun pemkot tidak memikirkan nasib tenaga kesehatan yang akan menganggur setelah RSL ini berakhir, alat-alat kesehatan yang menumpuk tak terpakai bahkan hutangnya pun belum terbayar inilah permasalahan yang timbul lebih banyak lagi dari kebijakan ini.

Padahal para tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan bukan tanpa resiko yang tinggi ketika mereka menyanggupi untuk bekerja menangani virus yang berbahaya ini bahkan mengancam nyawa mereka, atas nama kebutuhan semua itu mereka kesampingkan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Kini setelah selesai mereka pun pasti bingung untuk kembali mencari pekerjaan.Kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler tak pernah memandang segala sesuatu untuk kemaslahatan umat, namun mereka hanya memikirkan keuntungan semata dari kerjasama antara penguasa dan pengusaha.

Padahal sejatinya, negeri ini adalah negeri muslim terbesar di dunia. Andai saja para penguasa mau mengambil kebijakan dan keputusan menurut Islam ketika wabah covid-19 menyerang negeri ini, ini semua tak akan berlarut-larut dan menimbulkan permasalahan baru yang akhirnya menyengsarakan rakyat kecil.

Islam memberikan panduan dan tuntunan bagaimana seharusnya menangani pandemi ini, dan ini bukan isapan jempol belaka karena telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. manusia mulia yang diutus oleh Allah memang untuk dijadikan contoh dan suri teladan dalam segala hal, tak terkecuali untuk urusan meriayah umat dan semua permasalahan manusia dari A sampai Z berdasarkan pada apa yang tertulis dan tercantum dalam Al Quran dan As Sunnah. Para sahabat pun telah melakukannya dan terbukti mampu mengatasi wabah dalam waktu singkat. Sehingga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan paripurna tanpa menimbulkan permasalahan yang menggurita.

Namun penguasa negeri ini baik tingkat pusat maupun daerah tak pernah mau mendengarkan aspirasi rakyatnya jika berdasarkan pada ajaran Islam.Mereka lebih memilih keputusan berdasar pada sistem demokrasi kapitalis sekuler yang pada kenyataanya hanya menyelesaikan masalah namun menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi. Hanya dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis sekuler dengan sistem Islam yaitu Khilafah yang akan menuntaskan apapun permaslahan manusia dengan paripurna tanpa cacat sedikitpun.

Masihkah kita bertahan dengan sistem ini? Masihkah kita percaya dengan sistem ini?

Wallahu a'lam

Post a Comment for "Kebijakan Tak Paripurna, Menimbulkan Permasalahan Yang Menggurita"