bocornya data 279 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan isu tersebut data penduduk di Indonesia itu dijual di situs surface web Raid Forum
Oleh : Emmy Emmalya (Pegiat Literasi)
Dalam minggu-minggu ini publik dihebohkan dengan isu bocornya data 279 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan isu tersebut data penduduk di Indonesia itu dijual di situs surface web Raid Forum (Kompas.com, 21/05/21).
Kabarnya situs tersebut bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah sebab situs itu bukan situs gelap atau situs rahasia (deep web). Di sinyalir ada ratusan data telah dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".
Berdasarkan keterangannya, Kotz menyampaikan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Termasuk di dalamnya data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa kebocoran data ini bukan hal yang pertama kali terjadi karena sebelumnya juga pernah terjadi kebocoran data pasien Covid-19 (Jumat,21/5/2021).
menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi. Dengan adanya kebocoran data ini menandakan Indonesia masih lemah dalam hal pelindungan keamanan bagi rakyatnya.
Kebocoran data pribadi merupakan kejadian serius yang harus segera ditelusuri oleh pihak terkait, karena jika tidak maka data ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, lanjutnya
Ditambah lagi belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi, termasuk diantaranya terkait dengan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakannya.
Selain itu menurut pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan selain permasalahan keamanan dan perlindungan data pribadi, di Indonesia juga dihadapkan pada keadaan pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang keamanan data pribadi ini (Bisnis.com, 17/07/20).
Karena sebab inilah menurut Alfons yang mengakibatkan banyak data pribadi, tak terkecuali data kependudukan bocor dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Kasus penyalahgunaan tersebut diantaranya adalah jual beli rekening bank dan nomor ponsel yang sudah diregistrasi.
Saat Webinar Data Pribadi di Era Digital Siapa Melindungi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa pemerintah sebagai pihak regulator memiliki dua fungsi utama dalam hal melindungi data pribadi warga negaranya. Fungsi pertama yaitu negara merumuskan sebuah payung hukum yang mengatur tentang pelindungan data pribadi, dan fungsi kedua, pemerintah melakukan pengawasan dalam penerapan regulasi tersebut (Kominfo, 28/07/20).
Berbeda halnya dengan pengamat kebijakan publik dan doktor biomedik, Dr. Rini Syafri, yang lebih menyoroti lebih mendalam lagi, bahwa kebocoran data ini merupakan akibat pengarusan global agenda RI 4.0, berikut penggunaan berbagai teknologi era RI 4.0, yakni internet of things (IoT) dan Big Data.
Menurutnya, penggunaan teknologi ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, di satu sisi bisa memberikan manfaat tapi di sisi yang lain memberikan kemudharatan bila berada pada orang yang tidak tepat.
Penerapan sistem kapitalis saat ini tentu akan membawa riset dan teknologi terkini RI 4.0, sesuai dengan visi dan misi peradabannya yaitu untuk menguasai dunia, lanjutnya.
Indonesia sebagai negara pengguna tehnologi loT dan Big Data, tentu tidak akan bisa mengantisipasi ketika terjadi kebocoran data karena Indonesia lemah dalam penguasaan teknologi ini.
Pengelolaan Data Pribadi dalam Islam
Untuk menyelesaikan kebocoran data pribadi tidak cukup hanya sekadar membuat perundang-undangan saja tapi kita memerlukan sebuah institusi yang memiliki karakter mandiri dan menyejahterakan rakyatnya.
Institusi yang memiliki karakter itu hanya ada pada sistem Islam. Dalam Islam data pribadi merupakan suatu hal yang harus dilindungi secara penuh oleh negara. Negara akan melakukan mekanisme yang ketat dan rinci terkait data vital warga negaranya.
Walaupun di zaman penerapan Islam belum ada tehnologi secanggih hari ini tapi pengawasan terhadap perlindungan individu setiap warga negara sangat dijaga oleh negara.
Sebagaimana yang digambarkan dalam kekhilafahan Umar Ibnu Khatab yang memiliki kerapihan administrasi dalam hal pengarsipan data.
Selain itu, negara Islam pun merupakan negara yang mandiri sehingga tidak disetir oleh kepentingan asing. Setiap penyalahgunaan terhadap data pribadi akan ditindak dengan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera.
Semoga sistem ini segera tegak di atas muka bumi sehingga semua permasalahan yang tengah melanda umat di dunia ini bisa segera berakhir. Wallahu'alam bishowab.
COMMENTS