sekolah tatap muka
Oleh : Rosalina Nuning Sari
Relaksasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). akan berisiko tinggi terjadi klaster baru. Ini terjadi jika sekolah tatap muka dilakukan tanpa penyiapan memadai terhadap infrastruktur dan protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) di lingkungan satuan pendidikan.(KONTAN.CO.ID - JAKARTA.)
Hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 menunjukkan hanya 16,3% sekolah yang sudah siap pembelajaran tatap muka dari 49 sekolah di 21 kabupten/kota pada 8 provinsi. “Sementara yang mengisi daftar periksa pembelajaran tatap muka Kemdikbud, hanya 50% an sekolah yang sudah mengisi. Dan hanya sekitar 10% yang sangat siap pembelajaran tatap muka,” terang Retno.
KPAI berpandangan seharusnya April-Juni adalah waktunya melakukan penyiapan, bukan ujicoba secara terbatas. Ujicoba PTM terbatas seharusnya dilakukan pada Juli 2021," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Sabtu (3/4/2021).
Berbagai persiapan dalam memulai Pembelajaran Tatap Muka menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Corona virus belum lah usai dan masih terus bertebaran di seluruh dunia. Berdampak pada kesehatan, ekonomi, pendidikan yang menjadi tolak ukur pada kehidupan. Peran dan tindakan pemerintah haruslah tegas dan bersikap cepat dalam mengatasi corona virus ini. Kepentingan rakyat harus menjadi yang paling utama dibanding dengan meraup materialis serta kepentingan kelompok.
Aktivitas pariwisata, pusat belanja seperti mall, dan legalisasi miras dibuka dengan selebar-lebarnya sehingga hal itu menyebabkan terjadinya penambahan kasus korban virus ini terus meningkat tanpa adanya tindak langsung dari penanganan wabah ini. Pembelajaran sudah dibuka kembali walau dibatasi beberapa siswa atau kelompok ternyata masih banyak sekolah yang belum lengkap infrastrukturnya dan protokol kesehatan juga banyak yang abai sehingga akan timbul penambahan kasus baru nantinya.
Pembelajaran Tatap Muka tersebut akan dimulai dengan berbagai peraturan yang telah Mendikbud tetapkan salah satunya kelengkapan infrastruktur untuk penunjang dan sarana digunakan saat pembelajaran contonya wastafel, alat ukur suhu, dan masih banyak yang lainnya. Para guru, siswa, warga sekolah, dan orang tua harus siap dalam mematuhi protkes dan terbiasa untuk tidak melepas masker dan cuci tangan serta tetap menjaga jarak. Akan terlihat sulit sekali jika tidak terbiasa dalam melakukan hal-hal tersebut.
Persoalan yang sedang dialami saat ini memang sangatlah buruk kedepannya parahnya lagi yang dipakai yakni peraturan sistem kapitalisme liberal karena dengan kebebasan dan tanpa perlu memperhatikan baik buruknya pasti kehidupan ini akan terus menerus bermasalah. Semua aturan juga berasal dari manusia dan tidak melibatkan Al-Khaliq yaitu Pencipta alam ini, jadi apa yang dikeluarkan berasal dari seorang penguasa yang menginginkan apapun itu tanpa memperhatikan rakyatnya.
Sudah seharusnya kembali pada islam, dimana ada banyak solusi di setiap permasalahan yang datang. Seberat apapun masalahnya islam akan jadi solusi, nah hal ini juga harus diganti dengan aturan islam yakni khilafah islamiyah. Sistem khilafah inilah yang memberikan kemudahan dalam memecahkan masalah. Dari sinilah rakyat akan terjamin ekonominya, kesehatan, pendidikannya, karena mencakup semua permasalahan.
Sistem khilafah juga sangat memperhatikan dunia pendidikan saat wabah dimana sistem khilafah akan menjamin kesehatan dengan memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat agar yang sakit bisa segera ditangani dan yang sehat masih bisa beraktivitas belajar. Perlengkapan dan peralatan akan ditanggung oleh khalifah secara cuma cuma dan kepentingan rakyat menjadi hal yang utama. Sehingga rakyat butuh sistem yang bisa menjamin kehidupan ke depannya.
Wallahu 'alam bishowab
COMMENTS