menyoal mudik 2021
Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)
Mudik Lebaran tahun 2021 ini mungkin akan terasa berbeda sebab adanya wacana larangan mudik. Adanya wacana pelarangan dilatarbelakangi oleh upaya untuk mencegah naiknya angka positif Covid-19. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pelarangan mudik juga bertujuan mendukung program vaksinasi Covid-19 yang masih berlangsung (liputan6.com,28/3/2021). Meski cuti Lebaran selama satu hari nantinya akan tetap ada namun masyarakat tetap dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas mudik. Wacana larangan mudik ini akan berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.
Pengawasan ketat akan diberlakukan dalam penyelenggaraan larang mudik. Pihak terkait seperti TNI, Polri, Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Daerah (Pemda) akan melakukan pengawasan program ini sebelum dan setelah Lebaran. Wacana pelarangan mudik Lebaran rencananya akan diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Keputusan ini berdasar pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (tirto.id,26/3/2021). Pelarangan mudik dipandang menjadi penyempurna upaya pemerintah dalam mengatasi lonjakan pandemi selain PSBB, protokol kesehatan dan vaksinasi.
Wacana larangan mudik diprediksi akan membawa dampak pada berbagai sektor. Sektor usaha adalah salah satu bidang yang akan terdampak ketika larangan mudik diberlakukan. Dengan adanya pembatasan arus manusia sebelum dan setelah Lebaran diyakini dapat menekan tingkat konsumsi masyarakat. Dalam hal ini bisnis terkait kuliner seperti unit usaha yang memproduksi oleh-oleh sepi dari pembeli. Sektor pariwisata juga akan terimbas jika tidak ada langkah dari pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat. Karena itu kalangan dunia usaha berharap pemerintah dapat segera mencairkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat (deskjabar.pikiran-rakyat.com,27/3/2021).
Opsi larangan mudik untuk mengatasi lonjakan pandemi perlu dikaji kembali. Tidak sedikit pengaruh yang akan muncul di tengah masyarakat ketika kebijakan ini jadi diterapkan. Kondisi ekonomi yang tengah terpuruk akibat adanya PHK massal saat pandemi menjadikan masyarakat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, mengandalkan bantuan sosial saja tidaklah mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Tidak hanya soal kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, namun juga terkait layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Selama kebutuhan pokok ini belum terpenuhi dengan layak maka masyarakat tidak akan optimal dalam menjalankan aktifitasnya.
Mengatasi pandemi membutuhkan adanya upaya serius dari berbagai pihak. Tidak saja individu, masyarakat tetapi juga negara saling bersinergi dalam mengurai lonjakan pandemi. Kepatuhan setiap individu di tengah masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sangat memengaruhi persebaran pandemi. Masyarakat juga berperan besar dalam memberikan kontrol terkait penerapan sebuah kebijakan. Namun secara keseluruhan negara lah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberhasilan penanganan pandemi. Negara memiliki kewenangan dalam hal menjalankan kebijakan, memastikan setiap individu rakyat tercukupi kebutuhannya dan memaksimalkan pemulihan bagi mereka yang sedang terjangkit wabah.
Mengatasi pandemi juga menuntut hadirnya kepedulian penguasa. Tuntunan yang jelas tentang bagaimana penguasa mengurus rakyat di saat wabah telah digambarkan dalam sejarah peradaban Islam. Dikisahkan dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab pernah terjadi krisis ekonomi saat pusat Kekhilafahan berada di Madinah. Khalifah Umar dengan sigap memerintahkan pendirian posko bantuan, mendistribusikan makanan dan pakaian kepada rakyatnya yang membutuhkan. Dengan segenap kemampuan Khalifah Umar juga mendirikan Darul Daqiq, sebuah pos yang bertugas membagikan tepung, kurma, anggur kepada pendatang yang ada di Madinah sebelum bantuan dari Syam, Irak dan Mesir datang kepada mereka.
Syariat Islam telah menjadikan penguasa sebagai penanggungjawab atas urusan rakyatnya. Dalam salah satu hadits Nabi Saw bersabda yang artinya, “Imam (Khilafah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al-Bukhari).
Bentuk pengurusan yang dilakukan penguasa senantiasa merujuk pada hukum syara’, menuntaskan segala problematika tanpa menimbulkan persoalan baru. Demikian pula ketika kita melihat akar masalah penuntasan pandemi saat ini. Sekadar bentuk pelarangan mudik tentu tidak lantas mengatasi lonjakan pandemi. Karena mobilitas saat mudik hanya perkara turunan dari pokok persoalan mendasar.
Efektifitas penuntasan pandemi akan terwujud dengan adanya aplikasi sistem kehidupan yang benar. Tentang bagaimana negara hadir untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan rakyat secara layak. Sistem Islam terbukti telah memberikan jalan keluar tentang bagaimana negara mengurusi rakyat di saat krisis. Solusi Islam juga terbukti tuntas mengurai masalah manusia dan tidak tambal sulam sebagaimana halnya sistem kapitalisme hari ini. Maka adakah yang masih berharap pandemi teratasi dengan pengaturan ala kapitalisme ?
COMMENTS