Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hak Pendidikan, Haruskah Masyarakat yang Memperjuangakannya?

Pendidikan bermutu sangat diperlukan bagi setiap manusia. Apalagi bagi anak-anak bangsa yang cukup diprioritaskan kecerdasannya, agar melahirkan bibit unggul penerus bangsa. Bukan memancarkan kecerdasan dari individunya, kalau tidak adanya pengajar yang membimbing dan memberikan ilmu bernilai tinggi untuk asupan belajarnya. Tapi tanpa para guru, anak bangsa tidak dapat ilmu apa pun, karena hanya melalui para guru, anak didik bisa mendapatkan kualitas kecerdasan yang akan didapatkannya. Tapi masalahnya, saat ini para guru yang tidak berstatus PNS dijadikan rendah kualitas jabatannya dan direndahkan gaji yang ada padanya.

Oleh: Muzaidah (Aktivis Dakwah)

Pendidikan bermutu sangat diperlukan bagi setiap manusia. Apalagi bagi anak-anak bangsa yang cukup diprioritaskan kecerdasannya, agar melahirkan bibit unggul penerus bangsa. Bukan memancarkan kecerdasan dari individunya, kalau tidak adanya pengajar yang membimbing dan memberikan ilmu bernilai tinggi untuk asupan belajarnya. Tapi tanpa para guru, anak bangsa tidak dapat ilmu apa pun, karena hanya melalui para guru, anak didik bisa mendapatkan kualitas kecerdasan yang akan didapatkannya. Tapi masalahnya, saat ini para guru yang tidak berstatus PNS dijadikan rendah kualitas jabatannya dan direndahkan gaji yang ada padanya.

Warga Medan Polonia, tepatnya di Jalan Antariksa, Kelurahan Sari Rejo, mengharapkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Medan terhadap nasib guru yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut salah satu warga yang juga menjadi tenaga pengajar, hal ini berdampak pada tingginya tingkat perdagangan manusia di kota Medan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang membuat mudah tergiur dengan iming-iming materi. Tidak hanya itu, warga tersebut juga membuka sekolah untuk anak-anak kurang mampu secara cuma-cuma, namun ia kesulitan untuk menggaji para gurunya. Oleh Anggota DPRD Medan Dhiyaul, ''Masalah penggajian guru non PNS dapat didaftarkan ke Bazda,'' katanya. (tribunnews.com 29/3/21).

Sistem pendidikan kapitalis-sekuler tidak mampu merangkul strata guru secara adil. Hanya memberikan gaji tinggi pada guru yang berstatus PNS bukan untuk non PNS. Inilah yang membuat mutu pendidikan sistem kapitalisme merosot rendah, karena guru yang akan membimbing para anak bangsa hilang seketika karena tidak digaji sesuai kondisi yang ada. Apalagi di masa pandemi yang serba kemahalan untuk kebutuhan hidup, guru juga perlu biaya yang cukup untuk mencukupi biaya hidupnya. Bukannya pemerintah tidak tahu bahwa kesejahteraan guru honorer di kota Medan tergolong rendah. Namun pemerintah tampak tidak mengurusi urusan rakyatnya secara adil dan merata. Masih ada kesenjangan yang lebar antara penghargaan guru PNS dengan non PNS. Padahal jika diukur dari segi kualitas dan dedikasi maka hitungannya dapat dikatakan sama saja.

Apalagi terdapat stigma negatif yang merebak di masyarakat terkait penerimaan PNS yang terindikasi melakukan kecurangan seperti suap menyuap. Inilah fakta kerusakan pada sistem pendidikan kapitalisme-sekuler yang terbukti bahwa negara tidak mampu menjadi institusi yang merangkul seluruh guru-guru.

Rasulullah saw. Bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Kapitalisme bukan menjadikan solusi tuntas dalam persoalan rendahnya kualitas pendidikan. Melainkan mudah sekali melantarkan anak bangsa yang ingin mendapatkan bermutunya pendidikan. Jika guru honerer saat ini diabaikan bahkan dihilangkan eksistensinya, maka akan sulit setiap anak didik mendapatkan haknya untuk belajar dan memiliki moralitas bagus.

Pemimpin membiasakan tidak bertanggung jawab, maka anak bangsa banyak tidak mendapatkan kualitasnya pendidikan, dengan begitu mudah melakukan tindakan kriminalitas dan juga para pengajar yang berstatus honorer akan tidak mau lagi mendidik para pendidiknya. Hancurlah sudah moralitas anak bangsa, karena tidak adanya pengajar yang menjadi fasilitas dalam pendidiknya.

Berbeda sekali dengan sistem pendidikan di dalam Islam. Islam memandang bahwa pendidikan adalah kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Guru sebagai tenaga pendidik, dibiayai dengan sangat layak dan penuh penghargaan tanpa membuat kelas-kelas PNS dan Non PNS. Tidak hanya itu, dalam proses KBM pun guru tidak merasa kesulitan dalam menyediakan sarana penunjang karena seluruhnya termasuk dalam pembiayaan negara. Bahkan segalanya terfasilitasi dengan baik, jadi antara guru dan murid saling sinkron tidak ada yang dirugikan. Sedangkan murid juga mendapatkan mutu pendidikan berkualitas, dilayani dengan bagus untuk memberikan kecerdasan yang memadai tanpa harus membuat murid kesusahan mencari solusi dibalik kesusahan kehidupannya.

Islam juga akan memperhatikan pola pemikiran ilmu yang didapatkan, harus sesuai kaidah syarak yang berlaku dalam kehidupan. Bermodal iman dan takwa akan melahirkan generasi cerdas, yang memiliki nilai keimanan dan ilmu yang telah didapatkan selama masa pendidikan. Para guru pun disejahterakan, tidak ada yang pengangguran bahkan tidak lagi ditelantarkan begitu saja, dari predikat sarjana yang didapatkannya saat kuliah. Semuanya sang Khalifah memperhatikan hak-hak umatnya akan tetap sejahtera dan bahagia.

Saatnya kita melek akan keburukan sistem yang diemban saat ini, mesengsarakan umat, terutama bagi pelajar dan pengajar. Tidak akan lagi, jadi urusan masyarakat yang memikirkan kualitas pendidikan dan pengajarnya. Melainkan semua tanggung jawab bagi pemimpin semata. Maka harus kembali pada sistem Islam untuk melahirkan generasi cerdas dan bermartabat takwa yang akan didapatkannya dalam daulah Khilafah saja.

Wallahualam bissawab

Post a Comment for "Hak Pendidikan, Haruskah Masyarakat yang Memperjuangakannya?"