Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gurita Korupsi di Negeri Demokrasi

Praktik suap menyuap dalam sistem politik demokrasi lumrah terjadi, bahkan menjadi lahan subur tumbuhnya praktik-praktik kotor. Hak membuat hukum secara penuh berada di tangan rakyat merupakan kecacatan dalam demokrasi, sebab produk hukum yang dihasilkan akan menghasilkan individu-individu yang memiliki kepentingan baik untuk pribadi maupun kelompok.

Oleh: Miladiah Al-Qibthiyah (Pegiat Literasi dan Media)

Siapa yang tidak menyangka,ketika sosok yang dikenal baik, religius, memiliki integritas yang tinggi, bahkan mendapat penghargaan Anti Corruption Award, ternyata terjecuprat gurita korupsi. Sontak, warga Sulawesi Selatan khususnya daerah Bantaeng sangat menyayangkan perilaku orang nomor satu di SulSel.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu dini hari lalu. Penangkapan orang nomor satu di Sulsel atas kasus dugaan suap itu cukup mengejutkan.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga pernah dianugerahi penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada 2017 lalu. Sejak menjabat sebagai Bupati Bantaeng pada 2008 lalu, Nurdin telah mengoleksi 100 lebih penghargaan baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta (https://m.liputan6.com, 02/03/2021)

Berbagai bentuk penghargaan fisik tidak menjamin seseorang bersih dan berintegritas tinggi. Rasa ketidakpuasan adalah hal yang lazim terjadi di alam demokrasi. Dari sinilah berbagai praktik kotor bersemayam. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, menyuap atau menerima suap.

Berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi juga tidak menjamin yang bersangktan bebas dari praktik suap atau korupsi. Monopoli kekuasaan dan mahalnya biaya pemilukada bisa menjadi faktor seorang pejabat daerah melakukan korupsi.

Praktik Kotor Politik Demokrasi

Praktik suap menyuap dalam sistem politik demokrasi lumrah terjadi, bahkan menjadi lahan subur tumbuhnya praktik-praktik kotor. Hak membuat hukum secara penuh berada di tangan rakyat merupakan kecacatan dalam demokrasi, sebab produk hukum yang dihasilkan akan menghasilkan individu-individu yang memiliki kepentingan baik untuk pribadi maupun kelompok.

Kejahatan dalam demokrasi tak pandang bulu. Siapa pun bisa melakukan praktik kotor. Namun, yang bikin hati rakyat meringis adalah para wakil rakyat yang diklaim representasi umat, nyatanya merekalah yang menumbuhsuburkan praktik kotor tersebut.

Sistem demokrasi akan membentuk sifat rakus. Salah satu faktor yang menyebabkan oknum pejabat melakukan suap adalah mahalnya biaya politik demokrasi. Demi mengembalikan modal, maka praktik suap ataupun korupsi akan dilakukan. Menurut Plato, demokrasi menjadi alat kaum tiran yang kaya, pintar, dan kuat, untuk memobilisasi massa yang miskin, bodoh, dan lemah. Demokrasi juga melahirkan politik transaksional, dimana kedaulatan adalah kekuatan tertinggi dalam menentukan benar dan salah.

Demokrasi yang merupakan anak kandung kapitalisme meniscayakan lahirkan individu kapitalistik. Asas pemisahan agama dari kehidupan yang melandasinya, mustahil mewujudkan pemimpin dan pejabat yang takut pada Sang Pencipta manusia, yakni Allah Swt. Sebaliknya, akan melahirkan pemimpin zalim dan ingkar janji. Praktik suap ini menjadi salah satu bukti rapuhnya sistem yang dibuat oleh akal manusia yang lemah dan terbatas, yakni demokrasi.

Khilafah Solusi Tuntas Pemberantasan Korupsi

Khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, memiliki mekanisme dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik itu preventif ataupun afektif.

Mekanisme kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, berbeda dengan sistem demokrasi yang menghasilkan para pemimpin berorientasi materi. Sistem Islam akan melahirkan para pemimpin yang berorientasi pada akhirat. Sehingga pejabat terpilih pastilah memiliki karakter manusia yang bertakwa yaitu amanah, jujur, bertanggung jawab, dll. Dari sini saja, sudah merupakan langkah preventif terjadinya korupsi di lingkungan pejabat.

Kedua, adanya Badan Pengawasan Keuangan. Dalam kitabnya Al Amwal fi Daulah Khilafah, Syekh Abdul Qodim Zallum menyebutkan bahwa dalam sistem Islam akan ada badan pengawasan/pemeriksaan keuangan untuk mengetahui apakah pejabat tersebut melakukan kecurangan atau tidak. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab yang mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pihak yang mengawasi kekayaan para Sahabat.

Terlebih lagi, sistem Islam memiliki mekanisme alami dalam menjaga agar seseorang tidak melakukan kecurangan, yaitu keimanan yang kokoh. Sehingga menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi Allah SWT (Al Fajr ayat 14).

Ketiga, gaji yang cukup. Terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya akan menutup celah potensi terjadinya korupsi. Gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya. (Abdurahman Al Maliki, 2001)

Keempat, hukum sanksi yang tegas. Penerapan aturan haramnya korupsi dengan memberikan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, dan cambuk hingga mati.

Seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar yang menyita kekayaan Abu Sofyan dan membagi dua, setelah Abu Sofyan berkunjung ke anaknya Gubernur Syam, Muawiyah. Dan Khalifah Umar pun melarang pejabatnya untuk berbisnis agar tidak ada konflik kepentingan.

Oleh karena itu, jangan pernah berharap korupsi akan bisa diberantas dalam sistem demokrasi. Sebab sistem demokrasilah yang justru menyuburkan korupsi itu sendiri. Maka dari itu, satu-satunya jalan dalam memberantas korupsi hingga akarnya adalah menerapkan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Wallaahu a'lam bi ash-shawab.

Post a Comment for "Gurita Korupsi di Negeri Demokrasi"