Perpres Ekstremisme, Menyasar Siapa ?

pasal perpres ekstremisme

Di tengah kondisi bencana alam bertubi-tubi menimpa bangsa ini, pandemi juga masih menyisakan banyak masalah terutama masalah ekonomi, harusnya kondisi ini yang menjadi titik konsentrasi pejabat negeri ini, tapi yang terjadi justru mereka mengeluarkan Perpres ekstrimisme yang semakin memperuncing dikotomi antara pemerintah dengan umat Islam

Oleh Hanin Syahidah

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Pembentukan RAN PE disebut untuk merespons tumbuh kembang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme. (CNN Indonesia, 15/1/2021).

Salah satu program yang tercantum adalah melatih masyarakat untuk melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pelaporan masyarakat dalam menangkal ekstremisme. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia (16/1/2021) bahwasanya upaya untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme yakni dengan pelatihan pemolisian masyarakat. Polri yang akan jadi Polri akan jadi penanggung jawab program pelatihan tersebut dan dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama pelatihan.

Pengamat terorisme dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan kalau Perpres ini rawan disalahgunakan oleh kelompok tertentu lantaran tidak jelasnya batasan ekstremisme di Indonesia. Pasalnya dalam Perpres tersebut, masyarakat dipersilakan untuk melapor ke polisi jika mencurigai adanya individu atau kelompok yang dicurigai sebagai ekstremis. (BBCNewsIndonesia.com, 21/1/2021)

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut Perpres Nomor 7 tahun 2021 yang diteken Jokowi berpotensi menimbulkan bahaya di kehidupan masyarakat. Senada dengan Asfin, peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar menyatakan bahwa tidak adanya definisi mengenai ekstremisme melahirkan subjektivitas dari individu atau kelompok. Mereka jadi menafsirkan sendiri siapa yang ekstremis dan siapa yang tidak. Imbasnya, muncul stigmatisasi terhadap kelompok tertentu yang belum tentu salah. (CNN Indonesia, 18/1/2021)

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta mengkritisi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN PE. “Dalam beleid tersebut, salah satu program yang tercantum adalah melatih masyarakat melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Terkait hal ini, Sukamta khawatir justru akan semakin membuat masyarakat terbelah, muncul masyarakat saling curiga dan saling menuding.” (CNN Indonesia, 21/1/2021)

Di tengah kondisi bencana alam bertubi-tubi menimpa bangsa ini, pandemi juga masih menyisakan banyak masalah terutama masalah ekonomi, harusnya kondisi ini yang menjadi titik konsentrasi pejabat negeri ini, tapi yang terjadi justru mereka mengeluarkan Perpres ekstrimisme yang semakin memperuncing dikotomi antara pemerintah dengan umat Islam.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa ekstremisme dan terorisme adalah masalah global yang tidak ada satu negara pun yang tertebas darinya. kalau memang ditemukan, untuk mengatasi ekstremisme tidak seharusnya dengan cara-cara yang ekstrem dan pendekatan pre-emptive. Mu’ti mengimbau agar dilakukan dengan cara-cara persuasif, humanis, dan edukatif. “Tentunya juga dengan penegakan hukum dan peniadaan faktor eksternal nonkeyakinan, seperti ketidakadilan sosial, hukum, dan politik yang tidak bisa diabaikan," tegasnya. (sindoNews.com, 24/1/2021).

Pengamat terorisme, Ridlwan Habib, mengatakan definisi ekstremisme dalam Perpres ini multitafsir dan terlalu luas sehingga sulit dipahami. Sementara mayoritas masyarakat saat ini memahami ekstremis identik dengan ciri-ciri orang dengan pakaian tertentu, misal muslimah bercadar, muslim berjenggot dan celana cingkrang. Sehingga penjelasan yang multitafsir akan memicu tudingan bahwa Perpres tersebut menjadi sarana untuk mengkriminalkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, atau yang kritis dengan kebijakan pemerintah. Ridlwan menggambarkan ekstremisme sebagai tindakan yang saling menuduh dan saling serang hanya karena berbeda pandangan baik itu agama ataupun keyakinan dalam banyak hal. Sikap seperti itu, katanya, dalam jangka panjang berdampak pada proses demokrasi di Indonesia dan kondisinya saat ini 'urgen'. (BBC news Indonesia, 20/1/2021).

Dalam kondisi ini tentu saja akhirnya banyak pihak khawatir bahwa Perpres ini sejatinya hanya alat untuk membungkam lawan politik sehingga tidak perlu memberi kritikan terhadap kebijakan apapun yang sedang atau akan dijalankan. Memang begitulah sejatinya demokrasi, jargon kebebasan berpendapat di dalamnya hanya pemanis yang sulit terealisasi ketika tidak sejalan dengan kepentingan penguasa. Karena sangat mustahil dalam pengurusan satu negara itu diminta dari semua pendapat manusia yang ada, pasti lah hanya pendapat yang sejalan dengan keinginan pihak yang berkuasa yang bisa dilegalisasi, yang lain tidak. Termasuk di dalamnya ketika rakyat menjerit dengan macam bencana yang mendera negeri, pandemi pun semakin mengkhawatirkan dan tidak jelas sampai kapan ujungnya. Itu bukan menjadi titik perhatian padahal mayoritas rakyat terkena imbasnya, sejatinya tetap elit negeri ini melihat ekstremisme masih menjadi musuh yang harus diperhatikan sehingga Perpres lah yang dikeluarkan.

Jika kita cermati, bahwasanya isu ekstremisme itu sejalan dengan isu radikalisme dan terorisme yang kemudian diidentikkan dengan Islam, yakni sejak dunia menyuarakan perang melawan terorisme dalam peristiwa WTC 911. AS sebagai negara adikuasa menjajakan politik stick and carrotnya, "either you're with US or with the terrorist" (apakah anda bersama kami atau bersama terorisme). Sejak itu seluruh dunia seakan diaruskan bahwa musuh bersama adalah terorisme dan itu lebih identik kepada muslim militan.

Isu war on terrorism karena tak begitu laku di negeri-negeri muslim, maka dibentuk war on radicalisme, dan dibumbui dengan istilah ekstremisme. Ini adalah sot approach-nya Barat untuk menghambat perjuangan penegakkan Islam di berbagai negeri muslim. Pasalnya, AS sendiri meyakini bahwa kebangkitan Islam itu akan terjadi. Sebagaimana halnya ramalan AS melalui lembaga think thank-nya, NIC (National Intellegence Council), bahwa khilafah akan tegak di 2020, dalam dokumen resminya: "A New Caliphate provides an example of how a global movement fueled by radical religious identity politics could constitute a challenge to Western norms and values as the foundation of the global system” [Mapping The Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project].

Kebangkitan Islam merupakan keniscayaan. Namun menjadi kabar yang sangat mengkhawatirkan bagi AS sebagai negara adidaya yang mengemban ideologi Kapitalisme-demokrasi. Ideologi yang dijajakan ke berbagai negeri muslim sebagai sistem hidup yang muncul dari asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), yang sangat bertentangan dengan Islam. Maka, jika tidak mampu menghambat secara total kebangkitan Islam, setidaknya dia ingin menunda kebangkitan itu. Menjajakan semua pemikiran tentang sekularisme-demokrasi, dan stigma buruk terhadap Islam politik kepada semua negara-negara di dunia.

Sejatinya itulah yang terjadi, maka tidak heran negeri ini juga melakukan hal yang sama, bukan merangkul tapi langsung memukul terutama kepada umat Islam yang dianggap berbeda pandangan dengan Pemerintah. Umat Islam mayoritas di negeri ini diperlakukan seperti anak tiri. Ide khilafah dilarang, Islam politik dikebiri, tak jarang aktivisnya dikriminalisasi. Sementara satu sisi syariat yang menguntungkan seputar wakaf, dana haji dan umrah tetap disuarakan. Padahal syariat Islam bukan prasmanan. Islam akan gemilang jika penerapannya totalitas, bukan dipilah-pilah. Sebagai sebuah bisyarah, kebangkitan Islam menjadi keniscayaan. Semoga tak lama lagi. Bi idznillah..

Wallahu a’lam bi ash-shawab