Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wisata Kemanusiaan, Ganti Istilah Masih Nafas Yang Sama

Sungguh kreatif Sandiaga Uno, begitu menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tak berapa lama muncul berbagai kebijakannya, salah satunya proyek wisata kemanusiaan.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Sungguh kreatif Sandiaga Uno, begitu menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tak berapa lama muncul berbagai kebijakannya, salah satunya proyek wisata kemanusiaan.

Ada berbagai jenis aktivitas wisata yang ada saat ini. Mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, wisata olahraga. Sandiaga Uno mengatakan, wisata kemanusiaan adalah pengembangan dari wisata kesehatan yang sudah berjalan selama ini. Bentuknya, kata dia, melakukan kegiatan kemanusiaan misalkan dengan donor darah sambil berkunjung ke destinasi wisata tertentu.

"Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, kegiatan donor darah nantinya bisa diaktivasi di berbagai destinasi wisata Tanah Air," kata Sandiaga Uno saat berkunjung ke kantor PMI DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat 1 Januari 2020. "Ke Bali ada paket wisata di mana masyarakat yang datang ke suatu resort dengan penerapan protokol yang ketat dan disiplin, di situ juga bisa donor darah."

Kreatif di sini intinya, selain sehat, juga bisa berwisata dan perekonomian membaik. Menanggapi gagasan tersebut, Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendy menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menerapkan wisata kemanusiaan. "Wisata kemanusiaan yang bisa kita laksanakan bersama khususnya dalam penanganan Covid-19, misalkan donor plasma dari penyintas Covid-19," kata dia (tempo.co,1/12/2020).

Semudah itukah? Dan benarkah perekomian akan jauh lebih baik jika ide kreatif ini diterapkan? Faktanya pasca libur panjang jumlah pasien yang positif Covid-19 juga meningkat. Saat dimana tempat wisata dibuka, meskipun dengan memberlakukan protokol kesehatan tetap saja membuka peluang kluster baru, apalagi kini Covid-19 yang menyerang tidak menimbulkan gejala signifikan.

Sementara penanganan Covid-19 sendiri hingga hari ini tidak pasti. Dari kebijakan pembatasan berskala besar, lockdwon terbatas , new normal hingga pemberian sanksi jika tak menggunakan masker tak memberikan hasil yang pasti kapan Covid mereda. Justru di beberapa daerah di kabarkan rumah sakit penuh, alat kesehatan kurang dan zonanya kembali memerah bahkan menghitam seperti Surabaya, Jawa Timur.

Bisakah dijamin jika pariwisata digabungkan dengan kesehatan, yang artinya jika ada pasien carrier berbagai penyakit bisa tetap berwisata, berpindah tempat dan beresiko menularkan penyakitnya hal itu tetap bisa ditolirer? Bagaimana dengan jaminan kesehatan bagi warga di wilayah destinasi wisata?

Terlebih wisata hari ini layak tidaknya distandarisasi oleh UNESCO, salah satu badan dari organisasi dunia WHO. Yang sudah barang tentu mengikuti gaya dan budaya barat. Maka bisa dipastikan, yang berhasil ditransfer nantinya bukan hanya penyakit namun juga budaya barat yang tak mengenal halal haram.

Jikapun kini ada wacana wisata halal, bukan dari sisi muatan syariatnya, namun lebih kepada istilah saja dan menyangkut sesuatu yang di permukaan, seperti penyediaan fasilitas shalat dan makanan halal. Dampaknya akan lebih berbahaya daripada virus. Yang paling ringan adalah tindak asusila, kriminal dan bergesernya aklak masyarakat.

Kesejahteraan yang mana yang dimaksud? sebab para pelaku bisnis di tempat wisata biasanya investor asing dengan modal besar. Sedang rakyat hanya bermain cantik di UMKM. Maka, bagaimana jika dia bukan pelaku UMKM, tentu tidak akan sejahtera. Inilah yang disebut dengan sejahtera parsial, dimana sejahtera berada pada definisi masing-masing. Investor untung besar tanpa peduli halal haram, sementara rakyat untung besar tapi bertabrakan dengan kesulitan akses ekonomi akhirnya terbawa arus dengan menghalalkan segala cara pula.

Kebijakan parsial ini tak layak dijadikan panutan bahkan target. Setiap manusia berhak menikmati kesejahteraan apapun agama, budaya, ras dan bahasa. Maka harus menggunakan sistem aturan yang sifatnya global dan menyeluruh. Urusan kreatif bukan lagi terletak pada penggabungan wisata dan kesehatan semata namun seberapa optimal memberdayakan jiwa dan raga demi kesejahteraan hakiki?

Maksudnya, Islam telah memberikan seperangkat alat penjamin kesejahteraan yaitu dengan menanggung pemenuhan kebutuhan pokok umat seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan secara penuh tanpa melibatkan investor asing dan terutama tanpa kepentingan negara melayani mereka semata.

Sebab fungsi kepemimpinan dalam Islam adalah untuk meriayah ( mengurusi) sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Semua pelayanan negara dilakukan semata karena ketaatan kepada syari'at, hukum positif tertinggi dalam negara Islam. Kesejahteraan tidak diraih dari pariwisata semata, terlebih pariwisata yang bercorak liberal. Istilah saja yang berganti namun sistem tetap jelas tidak bisa diandalkan. Saatnya kembali dalam pengaturan Islam. Wallahu a'lam bish showab.

Post a Comment for "Wisata Kemanusiaan, Ganti Istilah Masih Nafas Yang Sama"