Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tahun Baru, Kabinet Baru, Harapan Baru?

Tahun 2021 dengan semangat baru menyambut di gerbang penantian. Berharap kebaikan senantiasa menyertai hingga usai. Namun harapan pudar seketika begitu melihat isak tangis yang menyayat hingga ke relung hati. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengembalikan sinar kebahagiaan yang telah lama terenggut paksa.

Penulis : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi)

Tahun 2020 telah usai. Berderap berlari meninggalkan secepat kilat cahaya. Menyisakan tangis dan kepedihan yang mendalam. Segala tanya berkecamuk hendak memastikan kapankah segala kepedihan ini akan berakhir?

Tahun 2021 dengan semangat baru menyambut di gerbang penantian. Berharap kebaikan senantiasa menyertai hingga usai. Namun harapan pudar seketika begitu melihat isak tangis yang menyayat hingga ke relung hati. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengembalikan sinar kebahagiaan yang telah lama terenggut paksa.

Tak berlebihan kiranya menyebut tahun 2020 merupakan tahun kesedihan dan kepedihan. Berbagai problematika silih berganti menghampiri. Bukannya lambat laun akan selesai, yang terjadi justru permasalahan kian beragam dan kompleks. Apalagi sepanjang tahun 2020 pandemi Covid 19 menghantam hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Sayangnya, penguasa selaku pemangku kebijakan tidak melaksanakan perannya sedemikian rupa. Bahkan, hubungan antara penguasa dengan rakyat yang berlaku di negeri ini adalah hubungan antara penjual dengan pembeli. Penguasa sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli.

Parahnya lagi tak segan di tengah berbagai kesulitan yang melanda rakyat, penguasa tanpa ampun mengeluarkan kebijakan yang kian mencekik. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berpihak pada para kapital disahkan tanpa ada empati sedikitpun. Bahkan, dengan teganya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menikmati keuntungan proyek bantuan sosial yang didapat dari pihak rekanan proyek bantuan sosial tersebut. Kasus senada juga menimpa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terlibat kasus ekspor benur lobster.

Pasca ditangkapnya dua menteri tersebut, maka Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet pada beberapa posisi selain dua kementerian tersebut. Total ada enam menteri baru yang dilantik pada 22 Desember 2020 lalu. Yakni Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri pariwisata, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Perdagangan. (Kompas.com, 22/12/2020)

Adanya penataan baru posisi di keenam kementerian tersebut tersimpan asa membawa perubahan signifikan atas kondisi negeri, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Kinerja para menteri diharapkan bisa menyelesaikan segala problematika yang tengah membelit negeri ini. Efektifkah otak-atik posisi menteri membawa perubahan kondisi negeri lebih baik?

Kapitalisme Biang Kerusakan

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi total sudah melakukan pergantian posisi menteri atau reshuffle kabinet sebanyak lima kali. Otak-atik menteri sudah biasa dilakukan selama jabatan yang belum genap dua periode ini. Lantas apakah dengan otak-atik posisi menteri ini membawa perubahan negeri ke arah lebih baik? Tentu saja tidak.

Ibarat mengendarai sebuah mobil mogok yang sudah bobrok, maka yang perlu diganti bukan sopirnya atau yang mengendarai mobil tersebut. Karena mau diganti ribuan bahkan jutaan sopir pun jika mobilnya tetap dalam kondisi bobrok ya tak akan bisa melaju. Yang perlu dilakukan adalah mengenyahkan mobil bobrok tersebut. Karena kalaupun diservis harus merogoh kocek yang tak sedikit. Itupun tak ada jaminan mobil bisa menyala dan melaju.

Setelah mengenyahkan alias membuang mobil bobrok, segera membeli mobil baru yang memiliki mesin bagus, kuat, mengkilap, dan elegan. Sopir expert pun dipilih untuk mengendalikan laju jalannya mobil tersebut.

Begitupun dengan kondisi negeri ini. Beragamnya problematika yang mendera, semestinya tidak cukup hanya dengan mengganti orang. Karena penyebab awal atau akar permasalahannya bukan hanya terletak pada salah orang. Melainkan sistem kapitalisme yang diadopsi. Selama masih memakai sistem kapitalisme maka tak akan berdampak pada perbaikan kondisi.

Sudah jamak diketahui bahwa segala kebijakan negara yang mengadopsi kapitalisme senantiasa berpihak pada oligarki yang berlatar belakang para pemilik modal atau kekayaan. Otomatis rakyat kian tercekik dengan kebijakan yang ditetapkan penguasa. Sama sekali tak memberi kesempatan pada rakyat untuk bernapas.

Ganti dengan Sistem Islam

Kapitalisme sudah nampak kerusakannya. Terlihat dari semakin bobroknya kondisi negeri penganutnya. Pun musibah datang silih berganti sebagai tanda tak adanya keberkahan di negeri ini.

Semestinya hal ini menjadi bahan instropeksi penguasa. Tak hanya memikirkan keadaan perut segelintir orang termasuk dirinya. Penguasa harus berani melirik sistem sempurna yang berasal dari Pencipta alam beserta segala isinya ini.

Ibarat mobil rusak yang diganti adalah mobilnya bukan sopirnya. Begitupun dengan sistem kapitalisme. Solusi perbaikan bukan dengan mengganti orang misalnya dengan mengotak-atik posisi menteri, namun dengan mengganti sistem rusak dengan sistem Islam yang terbukti kebenaran dan keagungannya.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. Al-A'raf : 96)

Wallahu a'lamu bish showab

Post a Comment for "Tahun Baru, Kabinet Baru, Harapan Baru?"