Kenaikan Iuran BPJS, Makin Menyengsarakan Rakyat

kenaikan BPJS 2021

Oleh : Heriani Leli (Komunitas Pena Ideologi Maros)

Dikutip dari Tribun-Timur.Com, Makassar. Pemerintah kembali lagi mengeluarkan kebijakan bahwa iuran BPJS peserta mandiri kelas III naik jadi 35 ribu per bulan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Makassar menyatakan, iuran dipastikan naik per 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran kelas III untuk peserta mandiri segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah berharap dengan adanya perubahan iuran ini, defisit pada BPJS kesehatan bisa berkurang.

Diketahui pula bahwa, jumlah iuran kelas III sebesar Rp 42 ribu. Namun, subsidi yang diberikan pemerintah turun menjadi Rp 7.000 dari sebelumnya Rp 16.500. Jadi dengan itu, mulai 1 Januari 2021 peserta harus membayar Rp. 35.000.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Makassar, Florinsye Tamonob menegaskan, kenaikan tersebut bukan lagi isu. “Tahun 2021 dipastikan naik,” katanya pada Tribun Timur beberapa waktu lalu.

Atas kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut, membuat masyarakat mau tidak mau tetap mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, meskipun kenaikan iuran BPJS kesehatan ini membuat masyarakat makin tercekik dan makin menambah kesengsaraan saja.

Kebijakan ini alih-alih membawa dampak yang baik bagi masyarakat akan tetapi justru malah semakin memperas pendapatan ekonomi rakyat yang begitu pas-pasan. Belum lagi kemiskinan yang kian hari semakin bertambah tanpa adanya jaminan dari Negara.

Dan jika dilihat, penguasa tak menunjukkan empati sama sekali. Sedangkan rakyat, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kejedot tembok pula. Bisa dipastikan kenaikan iuran BPJS akan membuat daya beli makin nyungsep dan pertumbuhan ekonomi bisa minus.

Kebijakan dalam sistem demokrasi ini, sering kali mengeluarkan peraturan yang tidak bisa menghantarkan masyarakat pada kesejahteraan. Malahan kebijakan dalam sistem ini, selalu saja tidak bersifat kondusif dalam hal kemaslahatan masyarakat.

Demokrasi Tidak Mampu Menyejahterakan

Dalam sistem demokrasi, meskipun di tengah kesulitan yang kian semakin parah akibat wabah covid-19, akan tetapi berbagai kebijakan yang menyulitkan rakyat malah terus diluncurkan. Padahal meski iuran BPJS-K naik, layanan kesehatan tetap saja tidak akan meningkat. Sungguh kebijakan yang tak bijak ini hanya akan menambah beban pada rakyat.

Sistem demokrasi memang tak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan yang membawa kesengsaraan pada rakyat, karena sistem demokrasi ini berasal dari Ideologi kapitalisme yang hanya mementingkan materi semata dan tidak mempedulikan bagaimana penderitaan masyarakat.

Sistem Demokrasi kapitalisme yang mendewakan materi telah menjadikan layanan publik seperti kesehatan dihitung berdasarkan materi. Tapi mirisnya lagi, besaran iuran yang harus dibayar oleh rakyat tak mampu memperbaiki kualitas kesehatan di Negeri ini.

Dalam sistem demokrasi ini pula, kesehatan akan menjadi bisnis yang boleh dikelola siapapun termasuk swasta untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipnya, di mana ada peluang maka itu akan mereka ‘makan’. Sementara rakyat akan terbebani dengan ongkos kesehatan yang semakin “mencekik”.

Oleh karena itu, masyarakat sudah sepatutnya menyadari akan kesalahan dalam sistem demokrasi yang berkuasa di Negeri ini. Apalagi penguasa atau pemimpin dalam sistem ini, sudah terbukti tidak mampu mengurus dan melayani rakyatnya.

Jadi perlu diketahui bahwa, segala kekacauan dan kerusakan yang terjadi di Negeri ini disebabkan karena akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Dan sistem ini pulalah yang melahirkan penguasa atau pemimpin yang tidak mampu menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya.

Umat mestinya sadar bahwa, sungguh demokrasi kapitalisme tidak akan mampu memunculkan solusi terbaik bagi masyarakat, Karena demokrasi ini lahir dari pemikiran manusia yang bersifat terbatas. Jadi mustahil pula akan melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan .

Maka dari itu umat perlu mengganti sistem rusak demokrasi kapitalisme ini dengan sistem alternatif yang mampu menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan bagi setiap insan manusia.

Khilafah Menghapus Asuransi Kesehatan

Dalam sistem Islam yaitu dibawah naungan khilafah, akan memiliki paradigma yang benar tentang kesehatan, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penguasa atau Khalifah karena Khalifah atau pemimpin akan bertanggung jawab atas setiap rakyatnya.

Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim)

Khilafah juga tidak akan menyerahkan urusan kesehatan kepada lembaga asuransi seperti BPJS. Karena lembaga asuransi tidak lain hanya bertujuan untuk meraup keuntungan saja, bukan melayani rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap layanan kesehatan, khilafah banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Pasien dilayani tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama; tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh.

Selain itu, pasien dalam rumah sakit khilafah akan memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis yang berkualitas. Para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.

Oleh karenanya, hanya Khilafah yang bisa menjadi solusi dalam segala hal problem kebutuhan hidup masyarakat, tidak seperti demokrasi ini yang hanya melahirkan masalah tanpa mengeluarkan solusi yang terbaik, termasuk masalah biaya asuransi BPJS-K yang hanya menambah penderitaan pada rakyat semata.

Maka dari itu umat harus bangkit untuk memperjuangkan sistem mulia Islam di bawah Institusi Khilafah, karena hanya dengan hidup dibawah naungan Khilafah kesehatan setiap umat akan dijamin oleh Negara Khilafah dan kesejahteraan pun akan senantiasa dirasakan bagi seluruh umat manusia.

Wallahu 'Alam Bisshawab.