Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jengkel Bukan Solusi Terbaik

Terlontar kalimat bernada jengkel dari Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melihat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan, menurutnya kelakuan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan itulah yang menjadi penyebab banjir dimana-mana.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Terlontar kalimat bernada jengkel dari Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melihat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan, menurutnya kelakuan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan itulah yang menjadi penyebab banjir dimana-mana.

Pernyataan tersebut dilontarkan saat Megawati menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) secara daring pada Senin 18 Januari 2021. Kepada Jaya Suprana ia menyampaikan bagi PDIP yang digelorakan tak sekedar politik, ia hanya alat perjuangan saja. Namun bagaimana agar kader partainya komitmen menjadi pelopor lingkungan.

“Tentu di kami adalah menegakkan Pancasila dan memperjuangkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian inisiatif saya, termasuk membersihkan sungai,” katanya (harianaceh.co.id, 19/1/2021).

Mantan Presiden ke-5 RI itu mengharapkan rakyat Indonesia bisa meniru masyarakat Jepang mengenai disiplin menjaga kebersihan, terutama para ibu-ibunya. Sungguh, komentar seperti ini tak patut terlontar ketika negeri ini sedang menghadapi bencana. Siapapun tahu, masalah dasar dari bencana banjir di berbagai daerah sangatlah kompleks. Sebagai pemimpin tentunya tak hanya komentar yang dikeluarkan, namun juga kebijakan terkait penanganan bencana, baik langsunh maupun preventif.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera menyebutkan, penyebab banjir bukan hanya karena faktor cuaca ekstrem yang belakangan ini tengah menerjang beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Namun ada faktor lain yaitu meluasnya lahan sawit, dan aktifnya pertambangan.

“Konservasi hutan harus terus dijaga, jangan asal buka lahan menjadi gundul yang sangat luas, kawasan yang seharusnya mampu menampung air, sudah tidak mampu lagi karena degradasi dan deforestisasi,” imbuh Mardani (harianaceh.co.id, 19/1/2021).

Tak ada pihak yang bisa mengekploitasi sumber daya alam begitu massif dan meluas kecuali para cukong atau investor kelas kakap. Dan merekapun mendapat kemudahan akses, sebab pemerintah mengijinkan. Setiap kebijakannya selalu di korelasikan dengan kemaslahatan masyarakat. Faktanya nol besar. Pemerintah tak pernah berpihak pada rakyat sekalipun jargonnya menegakkan Pancasila dan memperjuangkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera sebagaimana yang diutarakan Megawati.

Sila Pancasila yang mana yang memperbolehkan kekayaan bumi dan hutan di ekspolitasi tanpa batas? Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara inilah yang sepertinya bergantung pada cara pandang atau idiologi yang digunakan.

Jika kapitalisme maka, makna penguasaan hanya sebatas regulator, pengatur kebijakan sebagai payung hukum bagi pihak lain yang ingin mengelola. Tentu pihak pengelola ini adalah para kapital, pengusaha kelas kakap dengan modal besar, tak terhingga sebab didukung oleh pendanaan ribawi.

Pengusaha ini akan terus merangsek masuk ke dalam wilayah kekuasaan negara, bahkan mengontrol apapun yang akan diputuskan penguasa untuk rakyatnya. Uang bisa berbuat apa saja. Terlebih saat penguasa itu butuh dukungan dana saat kampanye dan pemilihan. Inilah sistem demokrasi yang mampu bekerja sama sempurna dengan kapitalisme.

Sedang jika ideologi Islam, maka haram hukumnya membuat UU atau kebijakan apapun yang akhirnya merenggut hak-hak rakyat. Kekuasaan yang dimiliki negara adalah untuk pengelolaan SDA, posisinya sebagai wakil rakyat kemudian manfaat atas pengelolaan itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk langsung, zatnya, misal kebutuhan BBM dengan dijual murah. Atau dalam bentuk tak langsung yaitu melalui pembiayaan seluruh kebutuhan dasar rakyat, mulai sandang,pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua dijamin mudah diakses sekaligus berkualitas.

Atas dasar inilah, butuh kerja yang nyata, tak sekedar luapan kekesalan namun masih saja menggunakan aturan keliru. Bagi kaum Muslim tidak ada aturan tertinggi dan terjamin kebenarannya selain syariat Allah. Allah-lah Pencipta sekaligus pengatur. Dari urusan tidur, rumah tangga, makan, minum, masyarakat, pendidikan hingga mengatur negara Islam menyediakan aturan yang rinci dan mudah bagi manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Ahzab, ayat 36-44 yang artinya: "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata".

Artinya, kita hanya diminta taat, sebab itulah makna beriman yang benar. Sedangkan jika kita melawan atau durhaka disebut sesat. Gambaran orang yang tersesat adalah tidak menyenangkan ia mengalami kesempitan hidup dan senatiasa was-was. Apakah itu yang kita inginkan? Wallahu a' lam bish showab.

Post a Comment for "Jengkel Bukan Solusi Terbaik"