diskriminasi perempuan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa banyak negara di dunia termasuk Indonesia hingga kini masih mendudukkan perempuan dalam posisi yang tidak selalu jelas dari sisi norma nilai-nilai kebiasaan budaya, bahkan agama. Disampaikan dalam acara Girls Leadership Class, Minggu (20/12/2020). Beliau mengatakan berdasarkan hasil studi Bank Dunia ada lebih dari 150 negara yang aturannya justru membuat hidup perempuan menjadi lebih susah. Beliau mencontohkan beberapa hal yaitu perempuan baru lahir yang tidak langsung mendapat sertifikat kelahiran, adanya diskriminasi pemberian imunisasi pada perempuan, ketika sebuah keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi anak lelaki lebih diprioritaskan untuk mengakses pendidikan dibanding perempuan, atau perempuan yang terbatas hak kepemilikannya hingga sulita memiliki rumah atau toko atas nama sendiri.(Kompas.com-20/12/2020).
Permasalahan perempuan memang selalu menjadi topik yang tak pernah usai. Berbagai aturan dibuat dan diberlakukan sebagai upaya mengatasi, tapi nyatanya tak berujung pada solusi. Perempuan makin terjerumus ke dalam berbagai masalah baru sebab aturan yang dibuat berdasarkan sudut pandang demokrasi sekuler kapitalistik.
Fakta yang terjadi pada perempuan yang mengalami pengekangan, diskriminasi sosial - baik di tengah masyarakat maupun di tengah keluarga -, pembatasan dalam hak kepemilikan yang kerap kali berdampak pada sulitnya akses gaya hidup terkesan diwajarkan untuk menyerah sajalah sebab perempuan memang mempunyai banyak halangan dalam aktivitasnya. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja.
Inilah yang kemudian mendorong gerakan kesadaran mental dan emosi agar perempuan bangkit untuk keluar dari zona yang dianggap membatasi geraknya. Ide kesetaraan gender dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menaungi keluh kesah perempuan. Kesetaraan dalam karir, serta hak yang sama dengan laki-laki menjadi isu utama yang ingin dicapai. Sampai hukum agama disoal, dianggap sebagai salah satu halangan bagi kaum perempuan dalam meraih kesetaraan.
Demokrasi Melahirkan Aturan Bermasalah
Sesungguhnya mereka hanya kurang spesifik atau bisa jadi kurang jeli terhadap akar permasalahan yang terjadi. Lupakah mereka bahwa aturan yang bermasalah ini timbul dari sistem pemerintahan demokrasi? 150 negara yang mengalami permasalahan serupa apakah memiliki budaya yang sama? Apakah semua negara itu berbasis agama hingga budaya dan agama seolah menjadi aturan yang membelenggu perempuan lalu menimbulkan kesusahan?
Sistem demokrasi kapitalis yang berorientasi pada materi telah gagal menjamin perlindungan dan kesejahteraan setiap individu warga negaranya khususnya perempuan. Ketimpangan dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya bagai persoalan yang wajib adanya. Pemerintah lepas tanggung jawab sebagai pengatur urusan rakyat, membiarkan rakyat memenuhi sendiri jaminan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan serta kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Tak terkecuali perempuan.
Perempuan dijadikan sebagai alat untuk memuaskan nafsu kapitalis dengan mengiming-imingi kesejahteraan perempuan dengan bekerja meski terpaksa untuk merubah kondisi yang ada. Bekerja akhirnya menjadikan perempuan mengabaikan tugas utama mengasuh dan mendidik generasi padahal seharusnya perempuan adalah pihak yang ditanggung nafkahnya oleh walinya hingga ia benar-benar fokus pada tugas utama sebagai ummu wa rabbatul bayt tanpa harus memikirkan kesulitan ekonomi.
Tugas utama perempuan dan terjaminnya kesejahteraan mereka bagai ilusi di sistem pemerintahan demokrasi dengan kapitalisme sebagai sistem ekonominya. Padahal negeri ini mempunyai SDA yang begitu besar yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dan sejatinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki. Tapi nyatanya tenaga kerja asing diimport dari luar negeri untuk menduduki posisi tersebut.
Kehidupan perempuan menjadi susah, jauh dari kesejahteraan dan tidak jelas aturannya sebab aturan kapitalistik yang bermasalah ini lahir dari rahim demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara dunia termasuk Indonesia. Keniscayaan untuk para penguasa membuat aturan yang menguntungkan pihak mereka dan segelintir orang hingga mereka akan dengan mudah dikontrol oleh elit kapital yang menopang kekuasaan mereka sejak pra-kekuasaan dengan dalih balas budi.
Kekufuran Demokrasi sebagai Ibu dari Masalah Umat
Demokrasi yang dijajakan oleh kafir Barat ke negeri-negeri Islam ini sesungguhnya merupakan sistem yang kufur lagi bathil. Ia sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. dalam pelegislasian hukum di negara demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang berkuasa. Demokrasi yang beraqidah sekularisme yaitu paham yang memisahkan agama dengan kehidupan meniscayakan kewenangan membuat hukum di tangan manusia yang lemah, serba terbatas dan penuh dengan hawa nafsu maka akan rawan pengabaian terhadap standar halal-haram yang shahih dalam mengatur negara dan rakyat.
Ia bertentangan dengan Islam dan jelas akan selalu menghalangi Islam untuk masuk dalam ranah publik apalagi urusan negara. Itulah sebabnya penguasa negeri muslim yang menjadi antek barat dengan tujuan melanggengkan demokrasi ini begitu berhasrat memusuhi Islam dan kaum muslim yang menawarkan solusi Islam atas kehidupan. Demokrasi sejatinya adalah penjajah. Islam akan menjadikan demokrasi -dan kepentingannya menguasai negeri-negeri Islam- akan hancur lebur dengan aturan yang akan menyelamatkan manusia dari penjajahan ini.
Hakim atas standar halal-haram, baik-buruk, terpuji-tercela dalam demokrasi adalah akal manusia. Sementara standar yang benar dalam Islam adalah apa yang diputuskan oleh Allah swt. berdasarkan ketetapanNya sebagaimana firmanNya :
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Al-An’aam: 57).
“Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).
Sudikah manusia diatur oleh hukum yang dibuat berdasarkan nafsu bukan wahyu? Hingga hanya ketimpangan sosial, kesusahan dan ketidaksejahteraan yang didapat. Kesimpulannya, bahwa akar dari permasalahan yang menimpa perempuan dan umat pada hari ini bukanlah implikasi dari nilai-nilai budaya alih-alih agama melainkan pemerintahan demokrasi yang beraqidah sekuler dan ekonomi kapitalistik yang berorientasi materi. Pun solusi yang tepat bukanlah kesetaraan dalam karir dan hak lainnya sebab hal tersebut hanya akan menambah masalah makin membesar dan banyak.
Sudah saatnya kita tinggalkan sumber kerusakan terbesar yaitu demokrasi ini dan kembalikan semua urusan kehidupan kepada wahyu yang Allah turunkan yaitu Islam dengan sistem pemerintahan Khilafah yang akan menjamin keadilan sosial, kesejahteraan dan keberkahan bagi alam bukan hanya manusia atau muslim saja namun juga makhluk hidup seluruhnya.
Wajib atas kaum Muslimin menerapkan dan melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah telah menyampaikan dalam kalamNya yang mulia :
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (qs. Al-Baqarah: 208).
Ini merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap Allah serta rukun iman yang setelahnya dengan kesadaran penuh. Pahamilah agama ini dan bangga mengembannya.
Wallahu’alam bishshowab.
COMMENTS