Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Struktur Hankam: Demokrasi VS Islam

Jika dibandingkan dengan sistem Islam yaitu khilafah, para anggota militer selain bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara yang dapat mengancam, mereka juga paham Islam secara keseluruhan agar dapat mengemban tugasnya bukan hanya karena kewajiban sebagai anggota kemiliteran tetapi semua dilakukannya karena Allah SWT.

Oleh: Sari Ramadani (Aktivis Muslimah)

Banyaknya permasalahan yang timbul di sebuah negara menuntut negara tersebut harus mengambil langkah cepat dan tanggap dalam mengatasi permasalahannya. Sebagai contoh dalam permasalahan keamanan. Untuk itu setiap negara pastilah memiliki institusi dalam bidang pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan sebuah negara dari setiap ancaman yang ada.

Di Indonesia sendiri, peran menjaga dan mempertahankan keamanan negara ini dinilai telah mencoreng aparat hankam. Pasalnya, aksi aparat hankam ini dinilai telah melebihi kewenangan yang ada. Seperti pencopotan baliho HRS yang telah menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat Indonesia.

Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane, menjelaskan jika Koopssus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga, bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI.

Menurut dia, pengganti Santoso, yakni Ali Kalora yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, masih belum berhasil dilumpuhkan. Hal itu jelas menuntut pengerahan pasukan apabel, termasuk perlengkapan elektronik dan persenjataan.

Fahmi berpesan, janganlah bangsa Indonesia lupa masih berutang nyawa terhadap para pekerja yang membangun jalan Trans-Papua yang dibunuh secara kejam tahun 2018. Para pelaku hingga kini, sambung dia, belum ditangkap. Bahkan kelompok tersebut masih meneror warga sipil. Karena itu, bukan ranah pasukan khusus mengurusi masalah FPI (m.republika.co.id, 20/11/2020).

Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom turut memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurut Sebby, kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil (m.republika.co.id, 21/11/2020).

Tidak selayaknya bila para aparat Hankam berlaku demikian di hadapan masyarakat sipil. Namun, seperti tidak punya nyali ketika dihadapkan dengan gerakan separatis. Bahkan Jubir OPM sendiri terkesan meremehkan fungsi militer Indonesia. Ia menyebut TNI beraninya hanya pada masyarakat sipil saja.

Seperti yang diketahui, baru-baru ini tokoh kemerdekaan Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya yang memungkinkan masyarakat disana tak akan lagi tunduk dan patuh pada pemerintahan Indonesia.

Faktanya, ini bukanlah pertama kalinya bagi Papua Barat menginginkan kemerdekaan. Pada 2019 lalu, aktivis Papua Barat bahkan telah membuat petisi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerdekaan diri.

Seharusnya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan adanya kejadian di Papua ini, yang ingin membebaskan diri dari Indonesia. Pemerintah dapat mengerahkan seluruh anggota militer untuk melawan OPM ini, agar tak ada lagi wilayah-wilayah yang ingin membebaskan diri dari Indonesia.

Karena kalau pun Papua merdeka, nasibnya akan sama bahkan tak jauh berbeda dengan Timor Leste yang kian miskin dan terpinggirkan.

Maka, jika ingin menunjukkan kekuatan para anggota militer tersebut, sebaiknya dilakukan di depan OPM saja agar gerakan separatis itu mengetahui bagaimana kekuatan militer Indonesia yang sebenarnya dan bukanya ini adalah kewajiban pemerintah untuk menjaga dan mengamankan seluruh daerah yang berada dibawah kekuasaan Republik Indonesia agar gerakan yang semacam ini dapat benar-bemar musnah dan tak akan muncul lagi gerakan yang sejenisnya.

Aparat Hankam harusnya fokus saja pada tugas utamanya yaitu menjaga dan mempertahankan keamanan negara karena selama ini dikenal netral dan sudah seharusnya menjaga netralitas tersebut di tengah panasnya arus politik pada hari ini.

Dalam sistem demokrasi kapitalis, terjebak arus politik adalah hal yang biasa terjadi. Selain itu, ketika berbeda pandangan dengan pemerintah dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai adalah hal yang di anggap mengancam keutuhan, persatuan, bahkan keamanan negara.

Aparat Hankam yang tadinya netral pun sah-sah saja jika berubah sikap menjadi tidak netral karena ini adalah salah satu paksaan dari sistem yang diterapkan pada hari ini yaitu demokrasi kapitalis yang mana hal ini mengakibatkan aparat militer yang tadinya adalah alat negara menjadi alat kekuasaan bagi para penguasa. Serta dedikasi yang harusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali malah untuk penguasa yang tidak berpihak kepada seluruh rakyatnya.

Jika dibandingkan dengan sistem Islam yaitu khilafah, para anggota militer selain bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara yang dapat mengancam, mereka juga paham Islam secara keseluruhan agar dapat mengemban tugasnya bukan hanya karena kewajiban sebagai anggota kemiliteran tetapi semua dilakukannya karena Allah SWT. Sehingga para anggotanya selalu melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin karena sedari awal telah paham bahwa Allah akan mintai pertanggung jawaban di hari setelah kehidupan ketika mereka melalaikan tugasnya.

Tujuan dari pertahanan dan keamanan adalah menjaga keamanan dalam negara dari gangguan serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman musuh Islam. Yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan seperti murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam.

Selain itu, dalam daulah khilafah akan diberlakukannya dakwah dan jihad yang bertujuan untuk membebaskan suatu negeri dari berbagai macam penindasan yang ada di negeri tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Islam ketika datang ke suatu negeri bukan untuk menjajah dan menguasai akan tetapi ingin membebaskan negeri yang didatangi, agar sampailah rahmat dari Allah SWT untuk negeri tersebut. Jihad juga tidak akan dilakukan sebelum dakwah terlebih dahulu. Dalam jihad pun negara membutuhkan andil dari anggota militernya yang sudah berkompeten pada bidang tersebut.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَا تِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّا رِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗ وَا عْلَمُوْاۤ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"Wahai orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah 9: Ayat 123).

Untuk itu, maka kembalilah pada sistem yang berasal dari Allah SWT agar sampailah rahmat Allah SWT ke seluruh penjuru alam.

Wallahualam Bissawab.

Post a Comment for "Struktur Hankam: Demokrasi VS Islam"