gibran korupsi bansos
Sering orang mengira kutipan “jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan untukmu tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara” adalah milik John F. Kennedy (Presiden AS ke-35), padahal bukan. Itu adalah milik Kahlil Gibran, seorang penulis-aktivis Lebanon (bukunya “The Prophet), seorang Kristen Maronite, dalam surat berjudul “The New Frontier” yang ia tulis dalam Bahasa Arab kepada parlemen Lebanon pada 1925.
Gibran berkata jika kamu adalah yang pertama (apa yang negara berikan untukku) maka kamu adalah parasit. Jika yang kedua maka kamu adalah mata air di tengah padang gurun.
Isu proyek goodie bag bansos yang diangkat Majalah Tempo perlu disimak cermat dan hati-hati. Jika sembrono, kita berpotensi masuk lingkaran setan isu yang tak berujung sehingga menjauhkan dari masalah utama.
Mengapa demikian?
Saya juga pernah dengar isu itu selintas. Tapi saya bersikap masih perlu saya cari buktinya lebih lanjut.
Laporan Tempo pada kutipan “Itu bagian anak Pak Lurah” bersandar hanya pada keterangan “dua anggota staf Kementerian Sosial” (sumber anonim yang Tempo wajib untuk melindungi identitasnya dan berhak untuk tidak menyatakannya sesuai UU Pers).
Justru pada paragraf selanjutnya yang bersumber dari keterangan “dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari” tidak merinci tentang bagaimana “bagian anak Pak Lurah” itu direalisasikan dan bagaimana membuktikan unsur korupsinya tetapi beralih ke topik lain tentang penyewaan jet pribadi dan penyerahan uang kepada staf Puan Maharani berinisial L yang disebut sebagai dana pemenangan Pilkada.
Tentu saja ini seperti menepuk nyamuk bagi kubu Gibran. Sebab alurnya jadi panjang dan tidak beraturan. Konstruksi kasusnya menjadi remang-remang.
Menurut saya, dua staf Kemensos itu sulit untuk berposisi independen karena ia bagian dari birokrasi (bawahan Mensos) yang mana Mensosnya menjadi tersangka. Mereka juga bukan saksi yang artinya melihat dan mendengar langsung bagian anak Pak Lurah itu diserahkan. Kalau pun diserahkan, Gibran bukan berposisi penyelenggara negara, di situ sulitnya.
Bagaimana membuktikan fakta hukum “bagian anak Pak Lurah” itu dan kaitannya dengan penyerahan uang kepada L? Uang apa yang diserahkan, apakah merupakan bagian dari kejahatan korupsi bansos yang disangkakan kepada si bekas Mensos? Jika pun itu diserahkan apa buktinya itu merupakan bagian dari sumbangan dana kampanye yang melawan undang-undang?
Alhasil mudah saja Gibran berkelit. Sebagai anak muda berkekayaan Rp22 miliar (LHKPN), ia melaporkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sbb: 1) penerimaan uang Rp3,2 miliar dengan sumbangan perseorangan Rp2,5 miliar; 2) penerimaan barang senilai Rp2,7 miliar. ‘Terlihat’ wajar-wajar saja.
 |
| laporan penerimaan dana kampanye gibran |
 |
| laporan pengeluaran dana kampanye gibran |
Jangan terpancing masuk jebakan permainan pihak yang sedang berperkara. Menutup isu satu dengan isu bombastis lainnya. Bagaimana pun juga ngembat Rp10 ribu/paket bagian bansos sembako adalah kejahatan keji yang perlu dihukum, apalagi semasa pandemi begini. Banyak orang susah.
TAPI bukan berarti saya membela Gibran. Saya cuma mengatakan inti masalahnya bukan di situ dan masalah sesungguhnya lebih besar lagi.
Bagi saya naif untuk mengatakan bahwa ia melesat ke panggung politik murni tanpa membawa nama bapaknya. Dugaan saya, dengan terjunnya dia ke dunia politik dan melepaskan bisnis martabak, itu adalah tanda paling kuat untuk kita menduga bahwa regenerasi pengaruh politik sedang berlangsung. Ia menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok ekonomi tertentu untuk memapankan kepentingannya saat ini, ketika Jokowi masih menjabat. Politik adalah masalah tawar menawar kepentingan, momentum, dan instrumen untuk mencapai tujuan.
Masalah bisnis anak-anak Jokowi bukan masalah sepele. Cek rekam jejak bagaimana bisnis mereka dibangun dan dengan siapa mereka bermitra. Mulai dari PT Rakabu Sejahtra yang terafiliasi dengan PT Toba Sejahtra (didirikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan) di mana si bungsu menjadi komisaris hingga Holding GK Hebat yang ada juga petinggi Astra di sana. Belum lagi perusahaan start-up, misalnya Goola, yang disuntik Rp70 miliar oleh Alpha JWC Ventures.
Dari mana semua ‘fasilitas dan kemudahan bisnis’ itu diperoleh? Apa imbalan dari ‘makan siang’ itu, di situ masalahnya.
Artinya wajar untuk menduga Jokowi pun sama dengan presiden-presiden sebelumnya yang melakukan okupasi jabatan publik dan membikin besar bisnis keluarganya selama menjabat. Ada problem etika politik, konflik kepentingan, dan integritas dalam hal ini.
Menurut saya, goodie bag akan membentur tembok dan bertahan paling lama 2 pekan sebagai isu nasional. Sementara bisnis dan politik dalam skema seperti saya sebut di atas akan terus berjalan seperti biasanya sesuai rencana.
Setiap mereka akan diuntungkan sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Bukan kita.
Jadi awasi dia terus. Juga bapaknya!
Salam.
COMMENTS