Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penanganan Covid-19 Belum Sempurna, Amankah Sekolah Tatap Muka?

Wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi tentu berisiko tinggi. Klaster baru bisa bermunculan, rate kematian pun bisa meningkat. Apalagi pandemi sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Rasanya bukan hal yang tepat jika sekolah dibuka. Karena bukan solusi tapi malah menghasilkan masalah yang baru. Seharusnya pemerintah berpikir keras bagaimana keberlangsungan pembelajaran bisa optimal. Kualitas guru dalam mengajar daring bisa ditingkatkan sehingga murid pun tidak mudah merasa bosan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah terkait dengan berbagai pihak yang turut andil dalam pelaksanaan PJJ, termasuk orang tua.

Oleh Nur Rahmawati, S.Pd

Dilansir Liputan6.com, pemerintah berencana membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, komidi X DPR mendukung rencana tersebut dengan beberapa syarat. “Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat” ujar Huda dalam keterangan Jumat ( 20/11/2020 ).

Huda menyebutkan, pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan. Terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung. Seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata.

Pembukaan kembali sekolah pada Januari 2021 bak memberi angin segar bagi siswa, guru, dan orang tua. Bagaimana tidak, selama 9 bulan bahkan siswa sudah merasa bosan melakukan pembelajaran via daring. Belum lagi dengan banyak kendala yang dialami, seperti masalah jaringan internet yang tidak merata ataupun stres dengan tugas sekolah yang kian banyak. Sementara materi pelajaran kian sulit dipahami. Belum lagi kepusingan guru yang memikirkan cara mengajar efektif agar siswanya dapat fokus memperhatikan dan memahami materi dengan baik. Yang mana sebelum pandemi belajar tatap muka saja siswa sulit memperhatikan dan memahami, apalagi sistem daring yang menyulitkan pengawasan kepada para siswa. Demikian dengan para orang tua, tak kalah pusing menemani anaknya belajar online di tengah kesibukan pekerjaan plus kebutuhan akan kuota intenet dan gawai di tengah perekonomian yang sulit akibat Covid-19.

Namun bila kembali ke sekolah pun pada awal tahun nanti, masih riskan dan sangat berbahaya. Alasannya angka positif di Indonesia masih tinggi yaitu 14% bahkan hampir 3 kali lipat jika dibandingkan standar WHO sebesar 5%. Jadi sekolah belum siap dibuka ketika angka positif rate masih tinggi. Karena dikhawatirkan akan bermunculan klaster-klaster sekolah. Selain itu, dengan kembalinya ke sekolah pada Januari nanti, sekolah juga harus memastikan bahwa physical distancing benar-benar diterapkan dengan mengatur letak duduk siswa dalam kelas.

Melansir laporan WB, disebutkan bahwa 40% sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet dan 50% belum mempunyai wastafel dengan air mengalir yang diperlukan saat pandemi ini. Sekolah pun berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia, sebelum sekolah benar-benar dibuka. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan menangani pandemi Covid-19 dengan cepat dan tepat, tidak meremehkan dari awal, bukannya memberikan insentif untuk pariwisata serta menganggarkan dana untuk Pilkada. Menurut ketua umum lembaga perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi pembukaan sekolah tatap muka pada Januari 2021 terkesan terburu-buru dengan persiapan yang belum matang. Kak seto menyoroti dampak dari pembukaan sekolah memicu klaster baru Covid. (beritasatu.com, 22/11/2020)

Kebijakan pembukaan sekolah di tengah pandemi, seharusnya dikaji secara mendalam dan mengukur kesiapan setiap pihak yang terlibat. Mendikbud menyatakan keputusan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menilai pemerintah lepas tanggung jawab jika keputusan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemda. Menurutnya pemerintah pusat bersama daerah harusnya membangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi dan dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan insfrastruktur dan protokol adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah. (kompas.com,21/11/2020)

Kebijakan yang tidak terpusat akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah rakyat. Seakan terbentuk polarisasi di tengah-tengah masyarakat antara pihak yang pro dan kontra. Rakyat pun berada di posisi dilematis. Sementara penguasa mengalihkan urusannya ke pemerintah daerah. Namun, berbagai kendala di lapangan masih belum terselesaikan dengan baik.

Wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi tentu berisiko tinggi. Klaster baru bisa bermunculan, rate kematian pun bisa meningkat. Apalagi pandemi sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Rasanya bukan hal yang tepat jika sekolah dibuka. Karena bukan solusi tapi malah menghasilkan masalah yang baru. Seharusnya pemerintah berpikir keras bagaimana keberlangsungan pembelajaran bisa optimal. Kualitas guru dalam mengajar daring bisa ditingkatkan sehingga murid pun tidak mudah merasa bosan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah terkait dengan berbagai pihak yang turut andil dalam pelaksanaan PJJ, termasuk orang tua.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penuh atas kehidupan rakyatnya, seharusnya mengerahkan seluruh upayanya untuk bersikeras menyelesaikan pandemic Covid-19 ini. Jika saja pemerintah sejak awal tak salah arah dalam menangani pandemi ini, sehingga pandemi bisa segera terselesaikan, tentu pemerintah tak perlu diruwetkan dengan permasalahan PJJ ini. Sayangnya, fakta tak demikian. Pemerintah dalam perjalanannya malah sibuk memutar perekonomian, hingga akhirnya kasus positif kembali membludak.

Wajar, hal demikian terjadi dalam sistem ini. Ekonomi (red: untung) jadi hal yang prioritas bagi pemerintah. Walaupun, harus mengorbankan kehidupan rakyatnya. Sistem Kapitalisme telah membentuk corak pemerintah yang memiliki paradigma materialistik. Sehingga segala sesuatunya diukur berdasarkan keuntungan materi semata. Pengurusan terhadap rakyat pun diukur berdasarkan untung rugi. Soal keselamatan itu nomor yang ke sekian.

Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan

Islam sebuah Diin yang diturunkan oleh Allah Swt. yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk soal kepemimpinan dalam institusi negara. Rasulullah saw. bersabda: “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawabkan perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumahnya tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian npemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabanya (HR. Muslim)

Maka kita sangat menanti kebijakan yang sejatinya betul-betul lahir dari upaya pengurusan umat yang berbuah maslahat. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan masyarakat dan umat lebih luas. Melalui sistem pendidikan Islam dengan paradigma dan tujuan berlandaskan Islam. Sistem pendidikan Islam menempatkan tsaqafah Islam dan ilmu terapan dalam porsi yang seimbang. Sehingga memunculkan suasana ruhiyah guru dan siswa yang terjaga. PJJ pun tak jadi beban, semua pihak berupaya memberikan yang terbaik, termasuk para gurunya.

Negara memiliki peran penting dan bertanggung jawab penuh dalam mengurus urusan rakyatnya. Penanganan pendidikan di masa pandemi diperlukan upaya serius dan bersungguh-sungguh. Sebab, hak warga negara adalah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Prinsip tersebut hanya mampu terpenuhi jika negara menerapkan sistem Islam secara Kaffah. []

Wallahu a’lam bi ash-shawab

Post a Comment for "Penanganan Covid-19 Belum Sempurna, Amankah Sekolah Tatap Muka?"