Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ngotot Pilkada di Tengah Pandemi, Layakkah Pengorbanan Besar untuk Demokrasi?

Pilkada belum tiba, tapi tak sedikit calon kepala daerah dan penyelenggara terkonfirmasi positif Corona. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Oleh: Irah Wati Murni, S.Pd (Aktivitis Muslimah dan Pengamat Kebijakan Publik)

Pilkada belum tiba, tapi tak sedikit calon kepala daerah dan penyelenggara terkonfirmasi positif Corona. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia,” cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19).

“100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi,” ujarnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Kamis (26/11/2020), meminta semua pihak agar tetap mengutamakan pencegahan penularan dan menghindari terjadi kerumunan.

“Pastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di TPS [tempat pemungutan suara]. Bagi masyarakat, mohon perhatikan jarak aman saat mengantre di dalam dan diluar TPS,” ujar Adisasmito dikutip dari bisnis.com, (28/11/2020).

Berkaitan dengan pesan dari Satgas Penanganan Covid-19 kepada beberapa pihak dan masyarakat terkait Pilkada mendatang, apakah hal itu efektif? Mengingat kasus positif Covid-19 terus melonjak sejak akhir November 2020 lalu.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 dilansir dari liputan6.com (5/12/2020), lonjakan Covid-19 paling tinggi terjadi pada 3 Desember 2020, kasus positif mencapai rekor 8.369 orang sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Saat itu ada 3 daerah yang menyumbang kasus positif di atas 1.000 orang. Ketiga daerah itu adalah Papua, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Dalam waktu seminggu, kasus positif Covid-19 berada di posisi 13,41 persen. Jumlah ini naik dari minggu lalu yang berada pada posisi 12,78 persen. Sementara persentase kesembuhan Indonesia pada pekan ini juga turun menjadi 83,44 persen daripada pekan sebelumnya yang mencapai 84,03 persen.

Penting Nyawa ataukah Pilkada?

Pemerintah tetap ngotot ingin melaksanakan Pilkada sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020 mendatang. Padahal faktanya, kondisi saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia terus melonjak. Dalam waktu seminggu saja, kasus positif Covid-19 berada di posisi 13,41 persen. Jumlah ini naik dari minggu lalu yang berada pada posisi 12,78 persen. Sementara persentase kesembuhan Indonesia pada pekan ini juga turun menjadi 83,44 persen daripada pekan sebelumnya yang mencapai 84,03 persen.

Pilkada ini tentu memberikan peluang besar terjadinya penumpukan massa di berbagai daerah di Indonesia. Ujungnya bukan tak mungkin jika akan menciptakan cluster positif baru Covid-19 dari peristiwa ini. Jika banyak terjadi peningkatan, maka akan berpengaruh juga ke tenaga medis di Indonesia. Apakah pemerintah sudah memikirkan dampak ke depannya jika banyak terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 akibat pelaksanaan pilkada yang cenderung tergesa-gesa ini? Sudah berapa persen pemerintah berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini. Mengapa pemerintah terkesan lebih mementingkan pilkada dibanding keselamatan dan nyawa rakyatnya?

Disisi lain, rencana pemerintah yang tetap ngotot ingin melaksanakan pilkada offline di masa pandemi ini, menimbulkan pertanyaan ; layakkah pengorbanan besar yang menyangkut keselamatan dan nyawa manusia diberikan untuk demokrasi ini?

Mengingat realitas hasil dari beberapa pemilihan umum atau pilkada yang dihasilkan oleh sistem demokrasi tidak bisa menjamin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan peduli pada kebutuhan rakyatnya. Sebaliknya justru mereka lupa dengan janji-janjinya, terlalu sibuk untuk balik modal mengganti dana kampanye yang sudah dikeluarkan, lebih peduli dengan kepentingan para pengusaha asing aseng yang mendanai kampanye mereka, bahkan tak segan-segan turut berperan dalam mendukung undang-undang yang tidak pro rakyat.

Lantas, pemerintahan seperti apa yang dihasilkan dari proses pemilihan yang mengabaikan keselamatan jiwa manusia demi kursi yang diduduki para penguasa yang didanai para kapitalis? Apakah ada sistem lain yang menghasilkan pemimpin yang amanah dan jauh dari aroma kepentingan para kapitalis?

Islam Ciptakan Kepemimpinan yang Amanah

Islam adalah agama yang sempurna, tak hanya mengurusi masalah pribadi dan ibadah saja, tapi juga mengurusi kepentingan ummat, termasuk masalah pemilihan pemimpin yang amanah lagi takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Secara filosofi, kepemimpinan dalam Islam ialah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah. Beratnya amanah yang diemban menjadikan pemimpin tak berani bertindak sesuka hati. Ia akan selalu bersandar pada aturan Ilahi karena takut atas pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jangankan bertindak ingin berselingkuh dengan pihak korporasi dan para kapitalis asing aseng, tapi berpikiran untuk mendzalimi rakyatnya saja tidak akan terbesit di benaknya. Karena ia sadar amanah yang diembannya sebagai pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Sehingga, pemimpin dalam Islam menyadari akan tanggung jawab kepemimpinannya. Ia sadar bahwa tidak ada hijab antara Allah SWT dengan doa orang yang dizalimi. Hal ini tentu menghindarkan dari sosok pemimpin yang diliputi nafsu berkuasa, tapi menciptakan pemimpin yang terus berusaha melekatkan sifat adil pada dirinya. Hingga tiada satu makhluk bernyawa pun yang akan dizaliminya.

Orang yang maju menjadi calon pemimpin bukanlah figur gila jabatan seperti kebanyakan sosok pemimpin di sistem demokrasi saat ini, tapi ia adalah orang yang bertakwa, takut pada Allah dan orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka kecurangan telah dicegah sejak masih berupa niat di dalam hati. Sosok bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat, termasuk niat untuk berbuat curang.

Maka sudah jelas, bahwa hanya sistem Islam lah yang mampu menciptakan proses pemilihan pemimpin yang amanah, adil serta jauh dari perselingkuhan dengan kepentingan para kapitalis. Waallahu’alam. []

Post a Comment for "Ngotot Pilkada di Tengah Pandemi, Layakkah Pengorbanan Besar untuk Demokrasi?"