Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mengapa Dalam Demokrasi Banyak Pejabat Korupsi Dan Merusak Islam?

Hukum selalu saja tumpul ke atas meski terus diasah dan tajam ke bawah mengiris rakyat kecil. Publik jenuh menghitung kasus korupsi setelah masa kemerdekaan hingga reformasi.

Oleh: Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional dan Pemerhati Politik Asal NTT)

Korupsi lagi korupsi lagi. Dalam dua pekan ada tiga kader parpol sekuler yang diciduk KPK. Setelah 300an Kepala Daerah yang dipenjarakan akibat memakan uang negara.

Seorang menteri bahkan membeli barang mewah seperti jam tangan rolex, tas dan baju yang seharga Rp. 700 juta dari uang hasil korupsi. Koruptor ini malah tidak mengambil pelajaran dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tanah air.

Koruptor ini seolah-olah menganggap remeh sistem hukum demokrasi. Vonis penjara memang telah diberikan kepada para tikus berdasi tetapi tidak mampu menurunkan jumlah kriminalitas korupsi.

Belum tuntas kasus lobster, muncul korupsi bansos. Ditambah dugaan anak Pak Lurah menyerap uang rakyat dengan cara penggelembungan harga tas yang diluar kewajaran. Publik muak anak penguasa diistimewakan dan tak bisa disentuh hukum.

Hukum selalu saja tumpul ke atas meski terus diasah dan tajam ke bawah mengiris rakyat kecil. Publik jenuh menghitung kasus korupsi setelah masa kemerdekaan hingga reformasi.

Dalam demokrasi, adanya kebebasan kepemilikan melahirkan kelompok kapitalis besar. Kelompok yang menguasai 90% kekayaan negara.

Kelompok ini kaya karena memiliki modal besar dan memonopoli perdagangan. Mereka mampu membiayai dana kampanye banyak oknum pejabat. Hasilnya, pejabat balas jasa dengan memberikan proyek dan kemudahan melalui UU.

Sebagian keuntungan proyek diberikan kepada para oknum pejabat ini. Ini lah korupsi mutualisme. Maka tak heran jika banyak yang terciduk lembaga antirasuah.

Belum hilang luka di hati rakyat akibat korupsi muncul lagi tindakan yang anti Islam dan merendahkan ajaran mulia ini. Dalam demokrasi ada asas bebas bicara! Bicara bebas!

Ada oknum pejabat yang menista Al Qur'an sekarang diangkat jadi pejabat negara. Ada juga yang sering mempersekusi umat Islam dan dakwah malah dijadikan menteri.

Publik kecewa lagi. Menuntut agar pejabat yang bermasalah diganti saja. Namun, seperti biasa penguasa tak peduli.

Penguasa hanya ingin mengamankan kekuasaannya agar tidak runtuh. Caranya dengan bagi-bagi kekuasaan meski harus mengorbankan kepentingan rakyat.

Penguasa tak peduli jika anak buahnya mengakui Ahmadiyah dan Syiah. Penguasa yang lahir dari sistem demokrasi tak peduli jika akidah rakyat dirusak.

Sebab penguasa yang terbentuk dari sistem demokrasi adalah penguasa yang lemah iman dan akidahnya. Bukan seseorang yang paham agama apalagi menjadi seorang mujtahid.

Sistemnya membuat para pemimpinnya menjadi orang-orang yang awam agama. Yang tak bisa memimpin dengan ideologi Islam.

Beda dengan Daulah Islam, dimana Rasulullah SAW seorang Nabi dan juga pemimpin Negara. Mampu menyatukan jazirah Arab ke dalam Ideologi Islam dan mengalahkan imperium Romawi.

Para Khalifah setelahnya seperti Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Khattab ra adalah pemimpin yang kuat agamanya dan hebat kepemimpinannya. Khalifah Umar bahkan mampu memberantas dan mencegah korupsi.

Tanpa memerlukan lembaga anti korupsi seperti KPK dan lain-lain. Ini lah prestasi yang tak pernah dimiliki pemimpin dan peradaban kapitalisme. Demokrasi dirancang untuk menyuburkan korupsi dan merusak Islam.

Islam sekarang telah menjadi ancaman bagi Kapitalisme dan turunannya demokrasi. Jika khilafah kembali tegak, maka sekularisme akan dihilangkan.

Korupsi dan pelecehan terhadap agama bisa dicegah dan dihilangkan. Mari kembali kepada sistem warisan Rasulullah SAW yang merupakan rahmat bagi alam semesta. []

Bumi Allah SWT, 26 Desember 2020

#DenganPenaMembelahDunia

#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan

Post a Comment for "Mengapa Dalam Demokrasi Banyak Pejabat Korupsi Dan Merusak Islam?"