Lonjakan kasus Covid-19
Oleh Hanin Syahidah
Lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi. Pemerintah melaporkan penambahan kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi pada hari Minggu (13/12/2020), yakni 6.189 kasus. Sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 617.820 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. DKI Jakarta masih tertinggi, disusul Jawa tengah dan Jawa barat (detik.com, 13/12/20).
3 Desember lalu, tercatat sebagai pemecah rekor penularannya berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan tim BNPB. Dilaporkan ada 8.369 kasus baru Corona pada Kamis (3/12). (Detik.com, 3/12/20)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, mengidentifikasi tiga penyebab angka terkonfirmasi positif Covid-19 terus meningkat di Indonesia, yakni: (1) Tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan hal ini diperburuk dengan perilaku masyarakat yang masih sering berkerumun yang meningkatkan resiko penularan; (2) Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat makin lengah menerapkan protokol kesehatan; (3) Sebagian besar masyarakat masih takut untuk melakukan tes ketika memiliki gejala karena adanya stigma negatif di masyarakat. (kabar24.Bisnis.com, 25/9/20)
Pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Pandu Riono memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Ia melihat hal itu terjadi apabila pengendalian penyebaran virus corona yang dilakukan pemerintah masih lambat seperti saat ini. Pandu mengatakan, hal terpenting yang harus dilakukan kini adalah surveillance, testing, dan pelacakan kasus, seperti strategi pemetaan kasus di daerah paling terdampak. Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memperkuat layanan primer terdepan yakni puskesmas untuk melakukan testing, pelacakan kasus, maupun isolasi mandiri.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Achmad Yurianto, mengakui, penanganan Covid-19 selama 6 bulan ini belum maksimal. Namun ia memastikan, progres ke arah lebih baik terus ditingkatkan dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah (tribbunnews.com, 3/9/2020).
Realisasi kerja sama pusat dan daerah tetap dipengaruhi oleh orang-orang yang bertugas dalam pengendalian penularan wabah ini. Karena pastinya keterlibatan ahli yang kompeten di bidangnya secara jelas sangat diperlukan. Mulai dari Epidemiolog sampai lembaga-lembaga terkait untuk benar-benar serius mengambil langkah strategis dalam penanganan wabah ini. Jadi sinergisitas yang diperlukan, bukan tumpang-tindih.
Penanganan pandemi di Indonesia pun sempat diragukan dunia. Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman cukup memaklumi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) yang curiga dengan jumlah kasus virus corona Covid-19 di Indonesia. Dicky mengatakan perbedaan jumlah kasus di Indonesia yang sangat besar dengan yang diproyeksikan oleh Epidemiolog karena minimnya tes. Dia berkata cakupan tes di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Dicky Budiman juga menyebut sistem pelacakan (tracing) virus corona SARS-Cov-2 di Indonesia masih belum baik. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mempelajari soal epidemiologi. (CNN Indonesia, 26/4/2020)
Kondisi ini pun diperparah dengan kekeliruan perhitungan data kasus Covid-19. Salah input data atau data lama yang baru diinput terkait lonjakan kasus Covid-19 ini pun jadi catatan merah bagi pemerintahan terkait. Misalnya corona Jateng Naik, Dinkes sebut Satgas salah input data (CNN Indonesia.com, 30/11/2020).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berdalih ada keterlambatan dalam pelaporan data kasus positif harian Covid-19 di Jawa Tengah yang membuat itu berpengaruh pada lonjakan jumlah kasus aktif virus corona di provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, keterlambatan Satgas Covid-19 pusat dalam memasukkan data menimbulkan selisih angka kasus Corona hingga ribuan kasus. (CNN Indonesia.com, 24/11/2020)
Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin dunia tidak meragukan kondisi penanganan dan pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia. Selisih yang terjadi sampai ribuan, itu nyawa manusia. Sengkarut data ini diakui atau tidak adalah bukti kegagalan penanganan pandemi ini. Bagaimana tidak, tatkala terjadi lonjakan, penanganan langsung diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Sementara pemerintah pusat sebatas tahu dan meminta laporannya saja. Padahal yang seharusnya ada adalah bagaimana ketegasan dan kejelasan pemerintah pusat sangat dibutuhkan di sini, termasuk menunjuk orang ahli di bidangnya. Bukan malah diserahkan kepada Menkomarves yang bukan bidangnya. Alhadsil, sampai detik ini belum tampak hasilnya secara jelas dan terukur, malah lonjakan kasus semakin menjadi.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak bisa berkata-kata kala mengetahui Presiden Joko Widodo justru menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia. Menurutnya, penunjukan Luhut dipandang tidak tepat lantaran bukan merupakan sektor kementerian yang mengurus bidang kesehatan. (suara.com, 18/10/2020)
Ketika masalah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, secara otomatis akan terjadi kekacauan penanganannya. Simak saja ketika menteri yang bergerak pada bidang investasi, maka arah kebijakan yang dikeluarkan adalah hanya terkonsentrasi pada masalah investasi dan ekonomi. Sehingga pemberlakuan New Normal untuk memulihkan ekonomi itulah yang digenjot teruss ehingga tidak heran jika salah input data dengan selisih ribuan.
Kondisi seperti ini sangat wajar terjadi ketika orientasi hidup manusia sekarang ini hanya pada materi saja. Ini terjadi karena penerapan Kapitalisme di dunia, kemajuan materi dan ekonomi lebih menjadi prioritas daripada menyelamatkan nyawa manusia. Padahal harusnya dalam kondisi wabah perlu adanya kebijakan ketat untuk memisahkan orang yang sakit dari yang sehat (tracing massif) agar yang sehat bisa beraktivitas seperti biasa dan yang sakit dikarantina. Sehingga tidak terjadi campur-baur yang mengakibatkan masifnya penularan.
Kebijakan yang diambil di negeri ini hanya PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pemberlakuan New Normal dengan tetap membiarkan bercampurnya yang sehat dengan yang sakit, dengan alasan normalisasi ekonomi yang ternyata memunculkan cluster-cluster penularan yang baru. Hal ini semakin membuktikan bahwa negara berlepas diri dalam upaya mencukupi kebutuhan rakyatnya di saat wabah seperti sekarang. Dengan dalih tidak ada kecukupan anggaran untuk menyubsidi rakyat maka dipaksakanlah kebijakan New Normal yang menyebabkan rakyat harus berdamai dengan kondisi yang membahayakan nyawa mereka.
Ironis, padahal negeri ini mempunyai SDA yang melimpah, tapi tidak bisa dinikmati rakyat karena dikelola oleh hanya segelintir orang dari kalangan swasta, baik dalam dan luar negeri. Mereka hanya memperkaya diri mereka sendiri tanpa melihat penderitaan yang dialami rakyat. Sudahlah ancaman pandemi di depan mata, mereka pun harus menghadapi kondisi kehidupan yang semakin sulit karena krisis ekonomi yang terjadi.
Sungguh kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sampai kapan kita akan terus berharap pada kehidupan Kapitalisme seperti sekarang? Sudah saatnya kita mencari sistem alternatif untuk kehidupan yang lebih baik. Allah Swt berfirman: "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-maidah: 50) []
Wallahu a'lam bi ash-shawab
COMMENTS